Dalam aspek inklusi sosial, masih terdapat kesenjangan partisipasi antara masyarakat adat dan kelompok pendatang. Upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Papua dan kelompok rentan dalam proses pembangunan juga memerlukan perhatian lebih agar kebijakan Otsus benar-benar inklusif dan berkeadilan.
4.4 Solusi Strategis untuk Mengatasi Kendala Implementasi Otsus
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
Mengatasi kendala implementasi Otsus di Papua Barat Daya membutuhkan pendekatan strategis yang komprehensif. Beberapa solusi yang dapat diusulkan meliputi:
Penguatan Birokrasi Lokal: Melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, serta penyederhanaan prosedur administrasi.
Transparansi Pengelolaan Dana: Menggunakan teknologi digital untuk memantau alokasi dan realisasi dana Otsus secara real-time, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otsus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Peningkatan Keamanan: Kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat lokal untuk menciptakan stabilitas sosial di wilayah yang rawan konflik.
Pendekatan Inklusif: Melibatkan masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Evaluasi Berkala: Melakukan audit independen dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program Otsus untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.
