Sektor kesehatan menunjukkan kemajuan melalui pembangunan Puskesmas dan peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil. Program kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama, bersama dengan upaya menekan angka prevalensi malaria dan TBC melalui program imunisasi dan kampanye kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan tenaga kesehatan kontrak untuk daerah-daerah yang sulit diakses.
3.3 Peran Pemerintah dan Kebijakan Khusus di Papua Barat Daya
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Otsus dan memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Kebijakan afirmasi yang memberikan prioritas kepada masyarakat adat dalam pekerjaan proyek pemerintah, serta alokasi anggaran berbasis kebutuhan lokal, merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjamin manfaat Otsus dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa dana Otsus dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kebijakan khusus yang mendukung pendidikan berbasis budaya lokal dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan turut memperkaya pelaksanaan Otsus di Papua Barat Daya.
3.4 Tantangan
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otsus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Meskipun telah menunjukkan berbagai capaian, implementasi Otsus di Papua Barat Daya masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan dan daerah terpencil, menjadi hambatan utama dalam distribusi logistik dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, alokasi anggaran yang terbatas untuk proyek-proyek strategis sering kali menghambat pelaksanaan program.
Partisipasi masyarakat lokal dalam beberapa kasus juga masih rendah, baik karena kurangnya pemahaman terhadap program Otsus maupun minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Tantangan lainnya adalah memastikan pengelolaan dana Otsus tetap transparan dan bebas dari korupsi, yang menjadi perhatian penting untuk keberlanjutan program ini.
BAB IV: EVALUASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI OTSUS DI PAPUA BARAT DAYA
