4.1 Kesenjangan Antara Harapan dan Kenyataan Pelaksanaan Otsus
Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat Daya diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat kesenjangan antara harapan dan hasil implementasi. Beberapa kelompok masyarakat merasa manfaat Otsus belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
Harapan besar terhadap percepatan pembangunan juga terkendala oleh birokrasi yang lambat serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap program Otsus terkadang menurun akibat kurang transparannya pengelolaan dana dan kurangnya komunikasi yang efektif mengenai manfaat kebijakan ini.
4.2 Analisis terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Otsus
Penggunaan dana Otsus merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam evaluasi kebijakan ini. Sebagian besar dana telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitas penggunaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek perencanaan dan eksekusi.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otsus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Studi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan masyarakat lokal. Beberapa program terhenti karena masalah teknis dan minimnya kapasitas pengelolaan proyek. Selain itu, pengawasan terhadap dana Otsus masih perlu diperketat untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan dana benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
4.3 Tantangan Birokrasi, Keamanan, dan Inklusi Sosial
Implementasi Otsus di Papua Barat Daya tidak terlepas dari tantangan birokrasi yang kompleks. Proses administrasi yang lambat dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal sering kali menghambat kelancaran program-program pembangunan. Selain itu, isu keamanan di beberapa wilayah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama di daerah yang rawan konflik sosial.
