Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari persiapan Pemerintah Kabupaten Fakfak agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar.

Dalam kunjungannya, Bupati meninjau kondisi lapangan, penataan lokasi, serta berbagai kebutuhan pendukung upacara.

Ia juga menyaksikan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka dan memberikan motivasi kepada para anggota agar terus menjaga disiplin, kekompakan, kesehatan, serta kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan tugas.

"Kalian adalah wajah Kabupaten Fakfak di hari kemerdekaan. Jaga kekompakan, disiplin, dan kesehatan. Laksanakan tugas dengan penuh kebanggaan," pesan Bupati kepada anggota Paskibraka.

Kesiapan petugas, Paskibraka, peserta upacara, dan seluruh unsur pendukung.

Persiapan upacara terus dilakukan panitia bersama seluruh unsur terkait. Salah satu tahapan penting adalah pelaksanaan gladi bersih yang dijadwalkan Sabtu (15/8/2026) pukul 16.00 WIT di Stadion 16 November.

Gladi bertujuan memastikan kesiapan petugas, Paskibraka, peserta upacara, dan seluruh unsur pendukung.

Bupati menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama seluruh pihak agar pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dan sukses.

"Semua unsur harus bersinergi. Dari keamanan, kesehatan, hingga protokol. Kita ingin upacara ini menjadi momentum yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Fakfak," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap seluruh persiapan yang dilakukan dapat mendukung pelaksanaan upacara yang tertib dan lancar, sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan masyarakat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Fakfak memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di distrik-distrik.

Enam Puskesmas yang diresmikan yakni Puskesmas Warpah, Puskesmas Fior, Puskesmas Mbahamdandara, Puskesmas Tawar, Puskesmas Wartutin, dan Puskesmas Krabelang.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pembangunan fasilitas kesehatan harus segera diikuti dengan operasional dan pelayanan yang maksimal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Peresmian enam puskesmas oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan dengan penandatangan prasasti.

"Fasilitas sudah ada, sekarang harus diikuti kesiapan operasional. Jangan sampai gedungnya bagus tapi pelayanannya belum jalan," ujar Samaun.

Bupati meminta Dinas Kesehatan memastikan kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, jaringan komunikasi, serta kebutuhan operasional Puskesmas lainnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memberikan dukungan sesuai kemampuan anggaran agar pelayanan kesehatan di enam Puskesmas baru itu dapat berjalan optimal.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

"Kami berharap enam Puskesmas yang telah diresmikan ini dapat segera beroperasi penuh dan memperkuat akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah distrik," katanya.

Pemerintah Kabupaten Fakfak berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Dengan beroperasinya enam Puskesmas baru ini, diharapkan jarak dan waktu tempuh masyarakat ke fasilitas kesehatan semakin dekat, sehingga penanganan kesehatan dasar dapat lebih cepat dan merata.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak turut ambil bagian dengan menampilkan kekompakan, kreativitas, dan semangat pembangunan perkebunan melalui yel-yel "Pala Unggul" dan "GERTAK Fakfak".

Kampanye Pala Tomandin dan GERTAK Fakfak  

Dengan penuh semangat, jajaran Dinas Perkebunan menyuarakan komitmen mengembangkan Pala Tomandin Fakfak sebagai komoditas unggulan daerah. Mereka juga menggelorakan "GERTAK Fakfak" atau Gerakan Tanam Kebun Fakfak sebagai gerakan bersama untuk membangun perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Kehadiran Dinas Perkebunan tidak sekadar memeriahkan Gerak Jalan Indah, tetapi juga menjadi ruang menyampaikan pesan pembangunan perkebunan kepada masyarakat. Semangat itu diwujudkan melalui kampanye "Pala Unggul, Investasi Fakfak dan Warisan Berharga Masa Depan".

Tim Gerak Jalan Dinas Perkebunan Fakfa dalam memeriahkan Hut RI ke 81.

Momentum Bangun Sektor Perkebunan Bersama

Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widhi Asmoro Jati, S.T., M.T., mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam Gerak Jalan Indah merupakan momentum menyampaikan pentingnya membangun sektor perkebunan bersama masyarakat.

"Hari ini kami membawa semangat Pala Unggul dan GERTAK Fakfak. Pala Tomandin adalah identitas sekaligus kekuatan ekonomi masyarakat Fakfak yang harus terus kita jaga, kembangkan, dan wariskan kepada generasi berikutnya," ujar Widhi.

"Melalui GERTAK Fakfak, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk kembali menghidupkan semangat berkebun, menanam, dan mengembangkan komoditas unggulan daerah," lanjutnya.

Menurutnya, yel-yel yang dibawakan jajaran Dinas Perkebunan menjadi bentuk kampanye sederhana namun bermakna untuk memperkenalkan program pembangunan perkebunan.

"Gerak jalan ini bukan hanya tentang barisan yang rapi dan semangat kebersamaan, tetapi juga bagaimana kita membawa pesan pembangunan. Kita ingin Pala Unggul semakin dikenal, GERTAK Fakfak semakin bergema, dan masyarakat semakin bangga dengan potensi perkebunan daerahnya," katanya.

Sejalan dengan Visi Fakfak Membara 

Widhi menegaskan semangat tersebut sejalan dengan visi "Fakfak Membara" yakni membangun bersama rakyat dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor-sektor unggulan, termasuk perkebunan.

"Mari kita tanam, kita rawat, kita kembangkan, dan kita hilirisasikan. Karena Pala Tomandin bukan hanya komoditas hari ini, tetapi warisan berharga untuk masa depan Fakfak," tegasnya.

Melalui momentum Gerak Jalan Indah ini, Dinas Perkebunan menegaskan bahwa pembangunan perkebunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.

"Pala Unggul", GERTAK Fakfak, dan semangat "Fakfak Membara" menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan perkebunan yang semakin maju, produktif, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Gugatan praperadilan itu diajukan Dokter Tifa berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi di PN Jakarta Selatan, pada Rabu 12 Agustus 2026.

Kuasa hukum Tifa meminta hakim menyatakan status Tifa setelah putusan sela bukan lagi sebagai terdakwa maupun tersangka.

Mereka juga meminta surat pelimpahan perkara dari Kejari Jakarta Selatan ke PN Jakarta Timur dinyatakan batal demi hukum. Tim hukum Tifa menilai Jaksa semestinya menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta apabila keberatan dengan putusan sebelumnya, bukan membuat dakwaan baru dan kembali menempatkan Tifa sebagai terdakwa.

Respon Presiden RI ke 7 Joko Widodo

Menanggapi upaya praperadilan yang diajukan Dokter Tifa, Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai langkah tersebut berpotensi membuat penyelesaian perkara semakin panjang.

Menurut ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini, apabila Dokter Tifa yakin dengan tudingan yang disampaikan, pembuktian seharusnya dilakukan melalui persidangan pokok perkara.

"Kalau yakin 100 persen palsu mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Tidak malah praperadilan. Biar perkara ini segera selesai," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu 12 Agutus 2026.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dirinya tidak mempersoalkan proses hukum yang berjalan. Ia justru menyatakan siap menghadiri persidangan dan menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Jokowi memastikan akan hadir dalam persidangan perkara tersebut. Ia juga berencana membawa ijazah dari sejumlah jenjang pendidikan, termasuk ijazah S1 yang saat ini berada di Kejaksaan.

"Hadir. Kan sudah saya sampaikan saya akan hadir. Membawa ijazah SD, SMP, SMA dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan semuanya akan kita tunjukkan," ujarnya.

Masih menurut Jokowi, perkara tersebut sudah masuk ranah pokok perkara sehingga proses selanjutnya seharusnya mengikuti mekanisme persidangan.

"Ini sudah masuk pokok perkara kok. Di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada," pungkas Jokowi.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menggandeng Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Sewon Utara, Bantul, Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (FH UNY) menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta penguatan ketahanan keluarga.

Acara yang dihadiri oleh 40 pimpinan PCA Sewon Utara ini berlangsung pada Selasa 11 Agustus 2026 di Basecamp Sewon Center, sebuah fasilitas yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sewon Utara, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketua PCA Sewon Utara, Dwi Susilawati, menyambut baik kolaborasi strategis ini. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di skala nasional memicu keprihatinan mendalam.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemahaman holistik mengenai konsep ketahanan keluarga menjadi hal mendesak untuk diterapkan.

"12 fungsi konsep keluarga sakinah yang diinisiasi oleh ‘Aisyiyah, seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan, perlu dipahami untuk gerak langkah keluarga," ungkap Dwi Susilawati.

Guru di Madrasah Mu’allimat Yogyakarta ini berharap kegiatan ini dapat menambah khazanah keilmuan para pengurus serta mampu memperkuat lingkungan dakwah di wilayah Sewon Utara pada khususnya dan Yogyakarta pada umumnya.

Hadir sebagai narasumber utama, Afifah Fatwa Dewi memaparkan materi krusial mengenai spektrum KDRT yang kerap tidak disadari oleh korban maupun lingkungan sekitar.

Mantan Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sleman ini menegaskan bahwa bentuk KDRT tidak terbatas pada kontak fisik semata.

"Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik dan psikis, namun juga kekerasan seksual, ekonomi, dan penelantaran rumah tangga," tegas Afifah.

Menurutnya, langkah pencegahan utama dimulai dari pembenahan relasi internal.

"Hubungan keluarga harus dibangun atas penghormatan dan kesetaraan agar kekerasan rumah tangga tidak terjadi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengabdi, Prof. Eny Kusdarini, menjelaskan bahwa kegiatan PkM ini tidak sekadar penugasan akademis perguruan tinggi, melainkan sarana edukasi untuk meluruskan pemahaman publik terkait kekerasan domestik.

"Seringkali kita kurang memahami apa itu KDRT, dan menganggap hal itu adalah biasa dalam rumah tangga, padahal itu adalah kekerasan," ujar Profesor pada Ilmu Hukum UNY tersebut.

Di samping itu, Prof. Eny mengungkapkan bahwa momentum pengabdian ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi institusi. "Kami menyadari bahwa Fakultas Hukum masih berusia satu tahun. Maka kegiatan pengabdian ini adalah salah satu cara kami memperkenalkan Fakultas Hukum kepada masyarakat," pungkasnya.

Melalui sinergi antara akademisi hukum dan organisasi kemasyarakatan ini, para peserta yang merupakan pimpinan gerakan perempuan di tingkat cabang diharapkan mampu menjadi agen edukasi hukum.

Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini menjadi bekal penting dalam membentengi keluarga-keluarga di Sewon Utara dari potensi KDRT demi terwujudnya tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Apel berlangsung di Lapangan Apel Polres Fakfak, Selasa (11/8/2026) pukul 09.00 WIT, dan dipimpin Wakapolres Fakfak Kompol Henderjetha H. Yassu, S.H.

Peserta apel terdiri dari personel Kodim 1803 Fakfak, Satpolairud Polres Fakfak, Sat Samapta, gabungan staf Polres Fakfak, Damkar Kabupaten Fakfak, BPBD Kabupaten Fakfak, Dinas Kesehatan, serta Tim SAR Kabupaten Fakfak.

Dalam arahannya, Wakapolres Fakfak menyampaikan bahwa Karhutla masih menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai bersama. 

Kondisi cuaca panas, kekeringan, dan angin kencang dinilai dapat meningkatkan risiko penyebaran api secara cepat. 

“Penanganan Karhutla membutuhkan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat melalui deteksi dini, patroli, edukasi, serta respons cepat,” ujar Kompol Henderjetha.

Kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Fakfak

Ia menegaskan, apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Apel gelar pasukan merupakan langkah untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana prasarana, serta prosedur penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi Karhutla di wilayah Kabupaten Fakfak.

Selain faktor cuaca, aktivitas manusia juga menjadi perhatian utama. Pembakaran lahan maupun sampah yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran, terutama pada kondisi lingkungan yang kering. 

Untuk itu, Polres Fakfak bersama instansi terkait akan meningkatkan monitoring dan deteksi dini di wilayah-wilayah rawan. 

Koordinasi cepat juga akan dilakukan apabila ditemukan titik api atau indikasi terjadinya Karhutla. Masyarakat pun diimbau untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan. 

Warga diminta tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menyebabkan kebakaran meluas, serta segera melapor kepada aparat jika menemukan titik api.

“Sinergi, kesiapsiagaan, dan respons cepat menjadi kunci dalam mencegah Karhutla meluas serta melindungi masyarakat dan lingkungan,” tegas Henderjetha.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kerja sama ini diharapkan akan memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran. 

PKS ini juga mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG, sekaligus menjadi dasar integrasi sistem yang telah disiapkan Pertamina Patra Niaga untuk validasi NIK dalam penyaluran LPG 3 kg.

PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. 

Turut hadir dan menyaksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dan Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Jaffee Arizon Suardin. 

Kerja sama ini memperkuat sinergi antarpihak dalam mendukung penyaluran energi yang lebih tepat sasaran berbasis data.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat tata kelola penyaluran subsidi sekaligus menjaga pelayanan energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” ujar Mars Ega.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menjelaskan, data kependudukan menjadi basis penting bagi berbagai layanan publik. 

Hingga Semester I tahun 2026, jumlah penduduk Indonesia tercatat sekitar 290,1 juta jiwa dengan hampir mendekati 99 persen penduduk wajib KTP telah terekam biometrik.

“Kami mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan Pertamina Patra Niaga,” jelas Teguh.

Dengan adanya Kerja sama antara Pertamina Patra Niaga dan Ditjen Dukcapil ini diharapkan mampu mendukung pelayanan energi yang semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pernyataan yang kurang pantas dari Beni tersebut dilontarkan saat saat memberikan keterangan mengenai ketidakhadiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD.

Kepada wartawan, Benny K. Harman mulanya menyampaikan bahwa SBY tidak menghadiri agenda kenegaraan tersebut, karena masih menjalani pemeriksaan kesehatan atau check-up di Amerika Serikat hingga akhir Agustus.

Pernyataan itu disampaikan Benny saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.

Dalam sesi tanya jawab, seorang wartawan menanyakan kembali mengenai ketidakhadiran SBY pada 17 Agustus. Benny kemudian merespons dengan kalimat yang dinilai merendahkan wartawan.

“Woi, kau otak kamu ada gak? Saya jelaskan gitu kok. Iya kan. Kalau dia sudah check up di sana sampai akhir bulan kok masih nanya lagi, banyak wartawan yang aneh-aneh sekarang ini,” ujar Benny dihadapan wartawan.

Ucapan Beni K. Harman Dikecam

Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Erwin Siregar menyayangkan sekaligus mengecam pernyataan yang diucapkan Benny K Harman tersebut.

“Kami menyayangkan dan mengecam pernyataan yang merendahkan dari Pak Benny K. Harman,” ujar Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Erwin Siregar dalam keterangan tertulisnya Selasa 11 Agustus 2026.

Menurut Erwin, pertanyaan wartawan merupakan bagian dari tugas jurnalistik, termasuk ketika wartawan melakukan konfirmasi ulang terhadap informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

“Seharusnya bisa dijawab baik-baik, karena media bertanya juga secara baik-baik. Apabila media bertanya secara berulang, itu memang perlu untuk konfirmasi ulang,” kata dia.

Erwin menegaskan, wartawan memiliki kepentingan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar jelas dan tidak menimbulkan tafsir berbeda. Karena itu, pertanyaan lanjutan tidak semestinya dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan memahami penjelasan narasumber.

Pihaknya meminta Benny K. Harman memberikan permintaan maaf secara pribadi kepada wartawan yang bersangkutan, maupun kepada publik atas pernyataan tersebut.

“Kami meminta Pak Benny K. Harman meminta maaf secara pribadi kepada wartawan yang bersangkutan dan juga kepada publik,” tegas Erwin.

KWP juga mengingatkan seluruh pejabat publik dan politisi agar menghormati kerja jurnalistik serta menjaga komunikasi yang sehat dengan insan pers. 

Menurut KWP, perbedaan pandangan atau pertanyaan berulang dari wartawan seharusnya direspons secara proporsional dan tidak dengan pernyataan yang merendahkan.

“Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan melaporkan persoalan ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” pungkas Erwin Siregar.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Untuk penerbangan Emirates EK359 rute Jakarta–Dubai, Pertamina Patra Niaga berhasil melayani pengisian 92.901 liter avtur dengan proses yang aman dan lancar.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pelayanan A380 membutuhkan kesiapan fasilitas, equipment, ketersediaan avtur, serta personel yang kompeten.

“Melayani Airbus A380 bukan hanya mengenai ketersediaan avtur, tetapi juga kesiapan sistem pengisian secara menyeluruh. Semua aspek harus dipastikan berjalan optimal dengan tetap mengutamakan keselamatan,” ujar Kitty dalam keterangannya Senin 10 Agustus 2026.

Untuk mendukung pesawat wide body seperti A380, AFT Soekarno-Hatta menggunakan hydrant dispenser dengan flow rate sekitar 2.500–4.000 liter per menit (LPM). 

Kapasitas ini lebih tinggi dibandingkan hydrant dispenser narrow body yang berada di kisaran 1.000–1.500 LPM dengan satu hose.

“Dengan kebutuhan bahan bakar yang besar, pesawat wide body membutuhkan equipment dengan kapasitas pengisian yang sesuai. Kesiapan sistem, fasilitas, dan personel menjadi kunci agar proses berlangsung optimal dan aman,” jelas Kitty.

Pertamina Patra Niaga juga memastikan kualitas Jet A-1 melalui quality control dan prosedur ketat untuk menjaga kualitas serta traceability bahan bakar.

“Safety dan kualitas fuel tidak dapat dikompromikan. Pengalaman melayani A380 ini menjadi bagian dari komitmen kami menjaga reliability dan operational excellence layanan aviasi di Soekarno-Hatta,” tutup Kitty.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., pimpinan dan anggota DPRK Fakfak, Pj. Sekretaris Daerah beserta para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD teknis, narasumber, dan tim penyusun peta potensi investasi.Langkah Strategis Identifikasi Potensi

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan penyusunan peta potensi investasi merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi daerah secara sistematis.Kabupaten Fakfak memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, antara lain sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri dan pengolahan. Pengembangan itu perlu didukung dengan informasi yang valid dan terukur.

Sosialisasi Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Fakfak yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Fakfak di Graha Santo Yoseph, Jalan D.I. Panjaitan, Fakfak, Senin (10/8/2026)

"Peta potensi investasi diharapkan dapat menyediakan informasi yang komprehensif, akurat, dan berbasis data, sehingga menjadi rujukan dalam perencanaan maupun promosi investasi," ujarnya.

Ketersediaan data yang jelas, lanjut dia, juga akan membantu pelaku usaha dan calon investor memperoleh informasi mengenai potensi serta peluang investasi di Kabupaten Fakfak secara lebih mudah dan terarah.Perlu Sinergi Lintas Sektor

Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam proses penyusunan peta potensi investasi.Kolaborasi tersebut diperlukan agar dokumen yang dihasilkan memiliki kualitas informasi yang baik, transparan, serta mampu menggambarkan potensi daerah secara objektif.

"Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting agar data yang disusun dapat digunakan secara lintas sektor dan tepat sasaran," katanya.Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

Dari sisi manfaat, pemetaan potensi investasi diharapkan dapat mendukung terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memberikan nilai tambah terhadap sumber daya daerah.Melalui penyusunan peta potensi investasi yang sistematis dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Fakfak berupaya memperkuat informasi pembangunan ekonomi sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peluang investasi yang tersedia di daerah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal itu disampaikan Bupati Samaun Dahlan dalam sambutannya pada puncak peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam ke Tanah Papua di RTH Maruf Amin Kabupaten Fakfak, Sabtu (8/8/2026).

Wujudkan Nilai Rahmatan Lil Alamin

Menurut Bupati, pesan utama yang harus diwariskan dari perjalanan Islam di Tanah Papua adalah nilai "rahmatan lil alamin". Nilai itu dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial melalui cinta kasih antarsesama.

"Yang terpenting adalah pesan Islam yang bersifat universal itu yang harus dilestarikan untuk mewarnai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, khususnya di Tanah Papua, yaitu nilai rahmatan lil alamin," ujar Samaun.

Ia menilai nilai cinta kasih akan melahirkan kerukunan, kebersamaan, dan persatuan. Nilai tersebut sangat relevan dengan karakter masyarakat Fakfak yang sejak dahulu hidup dalam keberagaman.

Satu Tungku Tiga Batu Jadi Pedoman

Samaun mengaitkan nilai tersebut dengan kearifan lokal masyarakat Fakfak melalui filosofi "Satu Tungku Tiga Batu" atau Ido Ido Maninina Jojor.

Kearifan lokal itu, katanya, telah menjadi pedoman para leluhur Fakfak dalam membangun kehidupan bersama di tengah perbedaan suku, etnis, dan agama.

"Sebaran cinta kasih akan melahirkan kerukunan, kebersamaan, dan persatuan," katanya.

Bupati menegaskan semangat keberagaman tersebut menjadi landasan dalam pembangunan Kabupaten Fakfak. Dalam visi pembangunan daerah, Pemkab Fakfak membawa cita-cita mewujudkan daerah yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing berdasarkan keberagaman.

Ruang Silaturahmi Lintas Umat

Samaun juga menilai peringatan 666 tahun masuknya Islam ke Tanah Papua menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat Fakfak tanpa dibatasi latar belakang suku, etnis, maupun agama.

Ia membedakan kegiatan keagamaan yang bersifat ritual dan seremonial. Ibadah ritual merupakan keyakinan masing-masing umat beragama dan tidak boleh diganggu pihak lain.

Sementara kegiatan seremonial dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi.

"Peringatan hari masuknya agama Islam ke Tanah Papua saat ini merupakan kegiatan yang bersifat seremonial, sehingga dapat memberikan peluang bagi suku, etnis, dan pemeluk agama lain untuk ikut memberikan kontribusinya," jelasnya.

Rangkaian Kegiatan Sarat Nilai

Bupati mengapresiasi seluruh panitia, termasuk Koordinator Panitia Dr. H. Wahidin Puarada, yang telah menyusun rangkaian kegiatan peringatan.

Rangkaian kegiatan diisi lomba Islami mulai dari hadrat, sholawat, baca Yasin bagi anak sekolah, baca Kitab Berzanji, lomba ceramah siswa SLTA, hingga haflah Al-Qur'an.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan karena sarat pesan keagamaan.

Pada kesempatan itu, Samaun juga menyampaikan apresiasi kepada Ustaz KH Munawir Aseli, MA dari Jakarta yang hadir dalam rangkaian peringatan. Ia berharap kehadiran tokoh agama dari luar daerah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai misi Islam di Tanah Papua, terutama konsep _rahmatan lil alamin_.

"Konsep ini akan melahirkan keharmonisan. Nilai keharmonisan itu harus diaktualkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beragama," kata Samaun.

Ia mengingatkan kehidupan masyarakat yang beragam membutuhkan sikap saling menghormati dan toleransi.

"Agama yang dicintai Allah adalah agama yang mengajarkan tentang kebenaran dan mengajarkan hidup bertoleransi," pungkasnya.

Pesan tersebut, menurut Samaun, menjadi semakin penting untuk terus dirawat di Fakfak, daerah yang sejak dahulu menjadikan keberagaman sebagai bagian dari kehidupan masyarakat melalui filosofi Satu Tungku Tiga Batu.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Puncak peringatan pada 8 Agustus 2026 menjadi momen bersejarah untuk memperkuat akar tradisi sekaligus menatap masa depan dakwah di Bumi Cenderawasih.

Islam yang pertama kali menjejakkan kakinya di Fakfak kini telah berkembang pesat dan menyatu harmonis dengan budaya lokal, meski diwarnai beragam perspektif sejarah.

Di tengah ragam versi historis termasuk pandangan adat dan legenda rakyat asli yang meyakini keberadaan Islam telah ada sejak Pulau Papua diciptakan peringatan ini memaknai jejak peradaban yang ditinggalkan para pendahulu.

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Papua Barat, Syamsul Inay, menegaskan angka 666 tahun bukan sekadar hitungan waktu, melainkan representasi besarnya warisan nilai luhur yang telah berakar.

"666 tahun bukanlah sekadar angka, melainkan berapa banyak peradaban luhur yang diwariskan: tata cara hidup yang santun, ukhuwah yang mengikat suku dan bangsa, sistem perdagangan yang jujur, hingga tata kelola masyarakat yang berlandaskan keadilan," tegas Syamsul Inay Sabtu 8 Agustus 2026.

Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PWM Papua Barat, Mulyadi Djaya.

Ia mengimbau agar momentum ini dijadikan pijakan untuk melangkah ke depan melalui dakwah yang mencerahkan.

"Saya mengajak kita semua; jadikan momen ini bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan komitmen masa depan. Jaga persatuan, rawat toleransi, dan wujudkan Islam yang berkemajuan—yang mengajak pada ilmu, pekerjaan mulia, serta keadilan bagi seluruh anak Papua. Mari kita buktikan bahwa warisan leluhur adalah kekuatan kita membangun tanah air yang makmur dan beradab," ujar Mulyadi Djaya.

Semangat peringatan 666 tahun Islam masuk Papua ini turut diaktualisasikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Fakfak melalui penyelenggaraan Baitul Arqam pada 24–26 Juli 2026.

Agenda perkaderan ini digelar untuk mempererat tali persaudaraan serta mengukuhkan syiar dakwah Muhammadiyah di wilayah tersebut.

Guna memastikan mutu perkaderan, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerjunkan langsung tim instruktur yang terdiri dari Dian Indriyani (Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Papua Barat, UMPB), sebagai Master of Training (MoT), Irmawan Alfi Hikayat sebagai Imam of Traning (IoT), dan M Irfan Islami sebagai Evaluator of Training (EoT).

Komitmen Muhammadiyah dalam membangun peradaban di Fakfak juga dibuktikan lewat penyiapan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

“Hingga saat ini, PDM Kabupaten Fakfak telah mengelola 7 Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di tingkat pendidikan dasar dan menengah. AUM tersebut meliputi: 3 Unit TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA), MI Muhammadiyah, MTs Muhammadiyah Tahfidz, MTs Muhammadiyah Seberang, dan MA Muhammadiyah Cendikia Onin Fakfak," ujar Karim Abdul Rohman, Ketua PDM Kabupaten Fakfak.

Melalui penguatan perkaderan dan pembinaan pendidikan, Muhammadiyah terus merawat warisan Islam di Fakfak agar tetap menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat Papua. BA PDM Fakfak yang baru pertama kali dilaksanakan ini pun menjadi kado istimewa dari Muhammadiyah untuk peringatan 666 tahun masuknya Islam ke Papua.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Apel ini menjadi bentuk kesiapan aparat keamanan dalam memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya momentum bersejarah bagi umat Islam di Tanah Papua.

Apel dipimpin Wakapolres Fakfak Kompol Henderjetha H. Yassu, S.H., dan diikuti personel Polri bersama unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Sebanyak 214 personel disiagakan untuk melaksanakan pengamanan terpadu melalui pola pengamanan berlapis di sejumlah titik strategis. Tujuannya memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Dalam arahannya, Wakapolres menekankan pentingnya kesiapan personel, kedisiplinan, profesionalisme, serta pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Seluruh personel juga diingatkan meningkatkan kewaspadaan, menjaga soliditas, mematuhi Standar Operasional Prosedur SOP, dan memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polres Fakfak bersama seluruh unsur pengamanan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban sehingga Puncak Peringatan 666 Tahun Islam Masuk di Tanah Papua dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh khidmat," ujar Kompol Henderjetha H. Yassu.

Tactical Floor Game TFG sebagai simulasi pengamanan

Usai apel, Kabag Ops Polres Fakfak memimpin Tactical Floor Game TFG sebagai simulasi pengamanan.

Melalui kegiatan itu, personel diberikan pemahaman terkait pembagian tugas pada setiap ring pengamanan, mekanisme koordinasi dan komunikasi, hingga prosedur penanganan situasi kontinjensi.

Simulasi bertujuan menyamakan persepsi seluruh personel agar pelaksanaan pengamanan berjalan efektif, terukur, dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan instansi pendukung menjadi wujud komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan puncak peringatan.

Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, damai, tertib, dan penuh khidmat sehingga masyarakat maupun tamu yang hadir dapat mengikuti setiap prosesi dengan nyaman.

Melalui pengamanan yang profesional, humanis, dan Presisi, Polres Fakfak berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Fakfak.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menyambut peringatan bersejarah tersebut, Ketua Tim Pastoral Wilayah TPW Fakfak, RD. Alex Fabianus, Pr., mengajak seluruh umat Katolik di Kabupaten Fakfak menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Ajakan itu disampaikan Pastor Alex Fabianus dalam keterangan pers di Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Fakfak, Jumat (7/8/2026).

Menurut Pastor Alex, Kabupaten Fakfak selama ini dikenal sebagai daerah teladan dalam kehidupan toleransi. Perbedaan agama, suku, budaya, dan adat tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan, saling menghormati, dan bekerja sama membangun daerah.

"Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Dukungan terhadap peringatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah sekaligus komitmen untuk terus menjaga persaudaraan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita," ujar Pastor Alex.

Ia menegaskan Gereja Katolik senantiasa mengajarkan kasih, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pentingnya membangun dialog dan kerja sama dengan semua orang tanpa memandang latar belakang agama maupun suku. Nilai-nilai tersebut selaras dengan kehidupan masyarakat Fakfak yang hidup damai dan penuh persaudaraan.

Pastor Alex mengingatkan toleransi tidak cukup diwujudkan dalam simbol atau seremoni semata, tetapi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, saling membantu, menjaga tutur kata, menghormati perbedaan keyakinan, serta menjaga keamanan lingkungan.

Menurutnya, semangat toleransi di Fakfak merupakan warisan sosial yang berharga. Banyak keluarga yang memiliki anggota dengan agama berbeda namun tetap hidup dalam kasih, saling mengunjungi saat hari besar keagamaan, bergotong royong membangun kampung, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Nilai itu perlu diwariskan kepada generasi muda.

"Kepada seluruh umat Katolik di Kabupaten Fakfak, saya mengimbau agar kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita terus bergotong royong serta mendukung peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua sebagai wujud kebersamaan dan toleransi yang telah lama menjadi nilai hidup masyarakat Fakfak," ungkapnya.

Ia menambahkan peringatan tersebut hendaknya menjadi kesempatan mempererat tali persaudaraan.

"Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua hendaknya menjadi momentum untuk semakin mempererat tali persaudaraan. Mari kita hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai saudara yang ikut menjaga suasana tetap aman, damai, dan penuh sukacita," katanya.

Lebih lanjut, Pastor Alex mengajak umat Katolik menjadi teladan dalam membangun kehidupan harmonis melalui tindakan nyata. Kehadiran Gereja, katanya, tidak hanya melalui pelayanan rohani, tetapi juga keterlibatan aktif membangun masyarakat yang damai, adil, dan saling menghormati.

Ia berharap umat mendukung kelancaran kegiatan, menjaga ketertiban, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat memecah persatuan.

Warisan Leluhur yang Harus Dirawat

Menurut Pastor Alex, sejarah panjang perjalanan agama-agama di Papua merupakan kekayaan budaya dan identitas masyarakat yang patut dihormati. Menghargai sejarah tidak mengurangi identitas iman, melainkan menunjukkan kedewasaan hidup berdampingan sebagai sesama anak bangsa.

Semangat itu sejalan dengan ajaran Gereja Katolik yang mendorong persaudaraan universal, memperjuangkan perdamaian, dan bekerja sama demi kebaikan bersama.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat persaudaraan. Semoga seluruh rangkaian peringatan berlangsung dengan aman, lancar, penuh sukacita, dan semakin mempererat hubungan antarumat beragama. Fakfak harus terus menjadi teladan bagi Papua bahkan Indonesia sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi, persatuan, dan semangat hidup sebagai satu keluarga," demikian Pastor Alex Fabianus.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penyambutan tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan menjelang puncak Peringatan 666 Tahun Islam Masuk ke Tanah Papua yang akan dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau RTH Maruf Amin Kabupaten Fakfak pada Sabtu (8/8/2026) pagi hingga malam.

Penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai wujud penghormatan Pemkab Fakfak kepada para tamu dari berbagai daerah.

Turut hadir Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, dan panitia penyelenggara.

Bupati Fakfak menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Gubernur Provinsi Papua beserta seluruh rombongan yang hadir mengikuti rangkaian kegiatan bersejarah tersebut.

Menurutnya, peringatan 666 Tahun Islam Masuk ke Tanah Papua bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, toleransi, serta memperkokoh persatuan masyarakat Papua dalam keberagaman.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Bupati Fakfak juga menjemput kendaraan Wakil Gubernur Papua Barat beserta rombongan.

Kabupaten Fakfak yang dikenal dengan filosofi "Satu Tungku Tiga Batu" terus berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama dan menjadikan nilai kebersamaan sebagai fondasi membangun daerah.

Kehadiran para tamu dari Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya serta daerah lainnya diharapkan semakin mempererat sinergi dalam menjaga warisan sejarah dan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua.

Melalui kegiatan penyambutan ini, Pemkab Fakfak berharap seluruh rangkaian peringatan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Momentum ini juga diharapkan memperkuat semangat persatuan, mempererat silaturahmi antarumat beragama, serta mengingatkan sejarah panjang masuknya Islam di Tanah Papua yang membawa pesan kedamaian, persaudaraan, dan kebersamaan.

[Redaktur : Hotbert Purba]

Hal itu terungkap dalam Laporan Strategis "Navigasi Krisis di Raja Ampat" yang dirilis redaksi, Rabu (5/8/2026).

Keberhasilan tata kelola di Raja Ampat disebut akan menjadi preseden strategis bagi pengembangan wilayah timur Indonesia lainnya, seperti Morowali dan Sorong Raya. 

Sebaliknya, kegagalan mitigasi risiko dinilai dapat merusak reputasi lingkungan Indonesia dan mengancam stabilitas ekonomi kawasan yang bergantung pada ekosistem sehat.

Ancaman Ekstraktif terhadap Pariwisata

Keunggulan komparatif Raja Ampat terletak pada integritas ekosistemnya. Status UNESCO Global Geopark dan Situs Warisan Dunia Alam menuntut standar perlindungan mutlak.

Namun, munculnya izin tambang nikel di pulau-pulau yang berdekatan dengan destinasi wisata memicu kekhawatiran. Aktivitas tambang berpotensi menimbulkan sedimentasi dan pencemaran air yang dapat merusak daya tarik visual utama wisatawan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah menegaskan konsesi pertambangan yang berdampak pada UNESCO Global Geopark akan dievaluasi secara ketat. Operasi industri berat seperti lalu lintas tongkang masif juga dinilai dapat meruntuhkan citra eksklusivitas Raja Ampat.

Data menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam investasi pariwisata berkelanjutan. Kebutuhan investasi nasional diperkirakan Rp244 triliun – Rp325 triliun, sementara realisasi saat ini baru Rp48 triliun.

Risiko Kerusakan Permanen dan Hak Adat

Sekitar 90% wilayah Raja Ampat merupakan kawasan konservasi darat dan laut. Setiap tumpang tindih perizinan dengan Izin Usaha Pertambangan IUP dinilai sebagai kegagalan koordinasi kebijakan.

Data Kementerian LHK 2025 mencatat hanya 32% lahan bekas tambang di Indonesia yang berhasil direklamasi sesuai standar ekologis. Sisanya, 68%, berakhir sebagai kolam asam dan lahan gersang. 

Bagi Raja Ampat, dampaknya lebih luas karena 80% wilayah dikuasai hak ulayat. Kerusakan ekosistem bukan hanya hilangnya sumber pangan, tetapi juga merusak ruang sakral dan sejarah masyarakat adat.

Tuntutan Kepastian Hukum dan FPIC

Kementerian ESDM mencatat tantangan investasi di wilayah timur meliputi tumpang tindih perizinan, kendala energi dan logistik, serta resistensi sosial dari pemegang hak ulayat. Di Raja Ampat, prinsip Free, Prior, and Informed Consent FPIC menjadi mandat operasional. Tanpa persetujuan masyarakat adat, investor menghadapi risiko pembatalan izin, biaya sosial, dan hilangnya kepercayaan investor berbasis ESG.

Tiga Pilar Solusi

Laporan tersebut menekankan perlunya tiga pilar utama: 

Penyelarasan Investasi: Setiap aktivitas ekonomi wajib tunduk pada prinsip konservasi dan pengakuan hak ulayat melalui FPIC.

Zonasi Tanpa Toleransi: Penetapan batas mutlak kawasan lindung UNESCO Global Geopark yang tidak dapat diganggu kepentingan ekstraktif.

Hukum Reklamasi Tanpa Kompromi: Penegakan kewajiban pemulihan lingkungan dengan sanksi pencabutan izin bagi pelanggar.

"Menjaga keindahan dan integritas Raja Ampat adalah tanggung jawab lintas generasi. Tanpa fondasi yang kuat, kita hanya akan mewariskan laut yang keruh dan konflik sosial yang berkepanjangan," demikian penutup laporan tersebut.

Sumber: Kemenparekraf, KLHK, ESDM, Laporan UNESCO, Pemantauan Wilayah Adat & Konservasi 2026.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kepentingan sebagai narasumber guna memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak fenomena El Niño.

Hadir sebagai narasumber Kepala Kantor SAR Manokwari Yefri Sabarudin, S.P., M.A.P., Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Papua Barat Sony Hartono, S.Si., serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Jimmy W. Susanto, S.Hut., M.P.

Imbauan BMKG: Hemat Air dan Ikuti Informasi Resmi  

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Papua Barat Sony Hartono mengimbau masyarakat agar menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijak, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan akibat El Niño.

Ia juga mengajak masyarakat mengikuti perkembangan informasi El Niño dan musim kemarau melalui kanal resmi BMKG serta Podcast Humas Polda Papua Barat agar memperoleh informasi cuaca dan iklim yang akurat, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.

Dinas Kehutanan : Jangan Buka Lahan dengan Bakar  

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,  Jimmy W. Susanto mengajak masyarakat lebih bijak dalam beraktivitas selama musim kemarau.

Ia menegaskan pentingnya tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.

Masyarakat juga diimbau menghindari aktivitas di kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan api dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan melalui pencegahan kebakaran sejak dini.

SAR: Kebakaran Hutan Ancam Keselamatan  

Kepala Kantor SAR Manokwari Yefri Sabarudin mengajak masyarakat turut menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kondisi darurat yang membutuhkan operasi pencarian dan pertolongan.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menghubungi Kantor SAR Manokwari apabila terjadi keadaan darurat. Seluruh layanan pencarian dan pertolongan Basarnas tidak dipungut biaya.

Edukasi Lewat Media Digital

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Triyadi Kuncahyo, A.Md., S.E. mengatakan podcast ini merupakan upaya Polda Papua Barat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui media digital dengan menghadirkan narasumber yang kompeten.

"Melalui Podcast Humas Polda Papua Barat, kami ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa menghadapi El Niño bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan memahami potensi risikonya dan mengikuti imbauan dari instansi terkait, diharapkan kita dapat meminimalkan dampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat," ujar Triyadi.

Polda Papua Barat berharap sinergi antara Polri, BMKG, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat. Edukasi berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan lestari selama musim kemarau.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal tersebut disampaikan pengamat pariwisata dan ekonomi berkelanjutan, David Dimara, S.S., M.S., Alumni University of Florida, Master di bidang Tourism, Hospitality, and Event Management.

Menurut David, pariwisata sangat bergantung pada kelestarian alam, keanekaragaman hayati, dan citra kawasan konservasi dunia. Sementara kegiatan pertambangan, apabila tidak dikelola secara hati-hati, berpotensi memberikan dampak serius terhadap lingkungan.

"Oleh karena itu, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menciptakan keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Raja Ampat," ujar David kepada papua-barat.wahananews.co melalui panggilan WhatsApp, Rabu 6 Agustus 2026

David mengingatkan, pengalaman beberapa negara menunjukkan kekayaan sumber daya alam tidak selalu berujung pada kemakmuran jangka panjang jika salah kelola.

Ia mencontohkan fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam yang dialami Venezuela, Nauru, dan Nigeria.

"Venezuela, Nauru, dan Nigeria pernah memperoleh pendapatan besar dari minyak dan fosfat. Tapi kemudian mereka mengalami tantangan serius akibat ketergantungan pada satu komoditas, lemahnya diversifikasi ekonomi, tata kelola yang kurang baik, serta minimnya investasi pada pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Ini pelajaran penting bagi kita di Raja Ampat," jelasnya.

Sebaliknya dengan itu, Swedia menjadi contoh negara yang berhasil lepas dari kutukan tersebut. Negara Skandinavia itu tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk manufaktur bernilai tambah tinggi seperti baja, kendaraan, dan mesin industri.

"Pendapatan dari sektor sumber daya alam di Swedia kemudian diinvestasikan kembali pada pendidikan, penelitian, inovasi teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan. Mereka menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring pelestarian lingkungan," kata David.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan negara maju adalah pengembangan industri manufaktur dan diversifikasi ekonomi. Industri manufaktur meningkatkan nilai tambah komoditas melalui proses pengolahan sehingga menciptakan lapangan kerja, pendapatan daerah, pajak, dan peluang ekspor yang lebih besar.

Dengan diversifikasi, suatu negara tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan mengembangkan pertanian, perikanan, manufaktur, pariwisata, teknologi, dan ekonomi kreatif. Struktur ekonomi yang beragam membuat negara lebih tangguh menghadapi krisis dan fluktuasi harga komoditas dunia.

Untuk konteks Raja Ampat, David menilai pembangunan ekonomi berkelanjutan sebaiknya tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya mineral.

"Raja Ampat memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain. Pembangunan harus memanfaatkan pariwisata kelas dunia, perikanan berkelanjutan, UMKM, ekonomi kreatif, dan industri pengolahan lokal. Pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam wajib diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, teknologi, serta kapasitas masyarakat lokal," tegasnya.

Dengan tata kelola yang baik, diversifikasi ekonomi, dan komitmen kuat terhadap konservasi, ia meyakini Raja Ampat dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Manfaat pembangunan harus bisa dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jangan sampai kita kaya hari ini, tapi miskin di masa depan," pungkasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Salah satunya adalah produk busana yang terpajang di gerai UMKM Narita Shibori di booth Pertamina Patra Niaga. UMKM ini tidak hanya memproduksi barang-barang bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi ruang inklusi bagi mereka yang terpinggirkan. Dalam menghasilkan produknya, Narita Shibori merangkul anak-anak berkebutuhan khusus dari Rumah Hasanah Bandung dan SLB Negeri 4 Jakarta. Hal ini menjadikan produk Narita Shibori tak hanya menarik secara estetika, tetapi juga menyimpan nilai-nilai sosial.

Cerita lain ada di gerai UMKM Dara Baro yang juga salah satu mitra binaan Pertamina Patra Niaga. UMKM asal Aceh ini bergerak di bidang fashion berkelanjutan yang memanfaatkan limbah kain wastra Nusantara, seperti jumputan, tenun, dan batik, untuk menghasilkan busana bernilai tinggi dengan teknik boro asal Jepang. Boro sendiri adalah teknik produksi dengan menjahit dan menambal ulang (upcycling) kain bekas menjadi busana baru. Ini artinya produk UMKM Dara Baro tak hanya indah, tetapi juga ramah lingkungan.

Sentuhan kemanusiaan dan nilai keberlanjutan inilah yang mencuri perhatian Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia, ketika berkunjung ke booth perusahaan energi ini pada Minggu (2/8). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti bagaimana setiap produk yang dihasilkan menyimpan cerita pemberdayaan yang sangat kuat dan menyentuh.

Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia pada booth Indonesia Fashion Week (IFW) 2026.

"Produk-produk ini memiliki nilai yang sangat luar biasa karena mampu memberdayakan kelompok-kelompok hebat di masyarakat. Ada karya dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas, yang tak hanya menarik untuk digunakan sehari-hari, tetapi juga membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu menghasilkan karya berkualitas tinggi. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah produk bisa memberi manfaat dan melanjutkan penghidupan banyak orang," ujar Siti Zahra.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar Pertamina Patra Niaga terus memperluas program pendampingan dan pembinaan UMKM, agar lebih banyak lagi pihak yang merasakan manfaatnya, terutama di sekitar daerah operasional perusahaan. Menurutnya, program pembinaan yang dijalankan Pertamina Patra Niaga tidak hanya memperluas pasar UMKM lokal, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi bangsa yang dimulai dari tingkat lokal.

"Saya berharap kolaborasi dan kebersamaan antara Pertamina Patra Niaga dan mitra binaan ini dapat terus berlanjut. Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat pendampingan di wilayah sekitar operasional agar UMKM lokal terus berkembang, naik kelas, dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar," tegas Siti Zahra.

VP Community Involvement & Development (CID) Pertamina Patra Niaga, Dian Hapsari Firasati, menyambut baik kunjungan Siti Zahra di booth Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, apresiasi dan komitmen dari dewan komisaris akan semakin mempertebal semangat perusahaan untuk terus menebar manfaat kepada masyarakat, salah satunya melalui program pembinaan UMKM lokal.

"Dukungan penuh dari Dewan Komisaris tentu menjadi amunisi dan motivasi besar bagi kami di tim CID untuk terus memperluas dampak program kemitraan ini. Kami percaya bahwa pemberdayaan UMKM bukan sekadar memberikan bantuan modal atau pelatihan teknis, melainkan membuka ruang yang adil dan inklusif bagi siapa saja, termasuk kelompok disabilitas dan lansia, untuk mandiri serta berdaya saing secara berkelanjutan," tutur Dian.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan, program pendampingan dan pembinaan UMKM oleh Pertamina Patra Niaga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah, yakni “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”.

Upaya ini juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan ketimpangan, serta penyediaan lapangan kerja yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui pendampingan dan pembinaan UMKM, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh perusahaan tidak hanya berdampak secara bisnis, tetapi juga secara langsung menciptakan multiplier effect yang inklusif, membuka lapangan kerja berkualitas dan menguatkan daya saing wirausaha lokal sesuai arahan Asta Cita dan capaian SDGs," tutur Kitty Kamis 6 Agustus 2026.

Total ada 11 UMKM binaan yang dibawa Pertamina Patra Niaga ke ajang IFW 2026. Selain Narita Shibori dan Dara Baro, ada juga Guns Leather, Ramiza Boutique, Vite, Dimas Batik, Meeta Fauzan, UD Tenun Sumber Rejeki, Jokotole, Besolek, dan Mahacinta Jewelry. Mereka mewakili wilayah operasional Pertamina Patra Niaga di Jawa Bagian Barat (JBB), Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

[Redaktur: Hotbert Purba]

Salah satu diantaranya dengan menggelar Baitul Arqam (BA). Bahkan, pasca kegiatan tersebut pihaknya akan melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas hal itu. 

Dirinya menegaskan, RTL itu nanti akan berjalan dengan lancar serta rampung sesuai dengan harapan.

Hawa Hasan, menegaskan, Baitul Arqam bukanlah agenda seremonial singkat. Kegiatan yang tahap awalnya berlangsung selama tiga hari dua malam pada 17–19 Juli 2026 tersebut justru menjadi pintu masuk proses perkaderan berkesinambungan.

"Masa pelaksanaan Baitul Arqam sebetulnya berjalan hingga enam bulan ke depan. Seluruh peserta wajib menyelesaikan program RTL ini sebagai syarat mutlak untuk memperoleh Syahadat resmi dari Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah," ujar Hawa Hasan saat dihubungi via telephone pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia menekankan bahwa keberhasilan Baitul Arqam tidak diukur dari kehadiran di dalam ruangan semata. Namun, dari konsistensi peserta dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dan Al-Islam Kemuhammadiyahan pada kehidupan sehari-hari.

"RTL menjadi tolok ukur nyata sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat ditransformasikan menjadi aksi konkret, baik di lingkungan akademik UMPB maupun di tengah masyarakat luas," terangnya.

Hawa Hasan menyampaikan terimakasih atas pendampingan intensif yang diberikan oleh MPKSDI PP Muhammadiyah sepanjang proses perkaderan ini.

"Dampingan tersebut dinilai sangat krusial dalam menjaga kualitas serta standar kurikulum perkaderan agar tetap relevan dengan tantangan lokal di Papua Barat," terangnya.

Sebagai wujud keseriusan dalam memperluas jangkauan pembinaan, pihak rektorat berkomitmen menjadikan Baitul Arqam sebagai agenda rutin tahunan di UMPB.

"Langkah ini dipandang strategis untuk mengokohkan fondasi organisasi, mencetak kader berkarakter unggul, sekaligus sebagai syiar dakwah Muhammadiyah yang inklusif dan membawa kemajuan di Bumi Cenderawasih," pungkasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kehadiran Kapolres bersama unsur Forkopimda merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pelestarian sejarah dan budaya Islam di Tanah Papua, sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan dipimpin Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. Turut hadir unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan OPD, kepala distrik, kepala kampung, dan ratusan masyarakat yang mengikuti rangkaian doa syukuran dengan khidmat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke situs sejarah makam masuknya Islam di Tanah Papua untuk doa dan ucapan syukur.

Tampak Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dengan Kapolres Fakfak Naim Ishak, S.H., S.I.K., M.H., 

Selanjutnya rombongan menuju Kampung Gar untuk mengikuti prosesi adat Mehak, doa syukuran, tausiah keagamaan, ramah tamah, serta penampilan tarian adat sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kearifan lokal masyarakat Fakfak.

Di sela kegiatan, Kapolres Fakfak menegaskan Polri akan terus hadir memberikan rasa aman pada setiap kegiatan masyarakat, serta mendukung upaya pelestarian sejarah, budaya, dan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Fakfak.

"Peringatan 666 Tahun Masuknya Islam di Tanah Papua merupakan momentum untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Polri berkomitmen hadir memberikan rasa aman sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif," ujar AKBP Naim Ishak.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan bersama-sama memelihara situasi kamtibmas di Kabupaten Fakfak.

Personel Polres Fakfak bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait melakukan pengamanan dan pemantauan di seluruh lokasi kegiatan guna memastikan acara berjalan lancar tanpa gangguan keamanan.

Menjelang puncak peringatan pada 8 Agustus 2026, Kapolres mengimbau masyarakat agar menjaga persatuan, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.

Kegiatan berakhir pukul 15.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Polres Fakfak berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, perlindungan, dan pengayoman untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Fakfak.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pedagang pasar, yang seharusnya menjadi nadi ekonomi rakyat, kini justru menjadi simbol kekumuhan kota. Ironisnya, mereka tidak lagi hanya menempati bekas Pasar Lama Waisai, lapak-lapak darurat kini merangsek masuk, menduduki Taman Kofarkor, ruang publik yang seharusnya menjadi paru-paru dan wajah hijau di pusat kota.

Di atas taman yang dibangun dengan uang rakyat untuk keindahan, kini berdiri terpal-terpal plastik, tumpukan sampah sisa dagangan, dan genangan air bercampur limbah. Taman yang seharusnya menjadi tempat warga menghirup udara segar dan anak-anak bermain, telah berubah menjadi pasar tumpah yang tidak tertata.

Kita tidak menutup mata. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat telah berupaya membangun dan merelokasi pedagang ke pasar yang baru yang lebih representatif. Sebuah ikhtiar yang patut diapresiasi.

Namun faktanya di lapangan, relokasi tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Pasar baru masih sepi, sementara bahu jalan dan taman kota kian sesak. Ada mata rantai yang putus antara kebijakan dan pengawasan. Ada kekosongan penegakan yang membuat pedagang lebih nyaman kembali ke pusat kota.

Pertanyaannya: mengapa pedagang enggan bertahan di pasar baru? Apakah aksesnya sulit, retribusinya memberatkan, atau sosialisasinya kurang? Ini pekerjaan rumah yang harus dijawab Pemda dengan evaluasi jujur dan dialog terbuka, bukan sekadar imbauan.

Pertama, ini soal keselamatan. Ruas jalan utama Waisai yang tidak terlalu lebar kini semakin menyempit akibat lapak pedagang dan parkir pembeli yang sembarangan. Arus lalu lintas tersendat, potensi kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Kita tidak ingin menunggu ada korban, baik pedagang maupun pembeli, baru kemudian tertib.

Kedua, ini soal marwah. Waisai adalah Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat bukan kabupaten biasa. Ia adalah etalase Indonesia di mata dunia, pusat keindahan dan keanekaragaman hayati dunia, The Last Paradise. Apakah wajah ibu kotanya pantas terlihat kumuh dan tidak tertata seperti ini?

Seperti yang pernah diingatkan Anggota DPR RI, Rico Sia, pariwisata Raja Ampat itu tumbuh dan hidup dari tiga hal: keindahan, kebersihan, dan kenyamanan. Jika tiga pilar itu runtuh di ibu kotanya sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan wisatawan dunia bahwa Raja Ampat siap menjadi destinasi premium?

Wisatawan pertama kali menginjakkan kaki di Waisai. Kesan pertama merekalah yang menentukan. Jika kesan pertama adalah kemacetan, sampah, dan kesemrawutan, maka narasi "surga dunia" itu ternoda sejak di pintu gerbang.

Redaksi memandang, inilah momentum bagi Pemerintah Daerah Raja Ampat untuk bertindak tegas dan terukur. Penataan Kota Waisai sebagai Kota Hijau dan Kota Bersih adalah visi yang mulia dan harus kita dukung bersama.

Untuk itu, kami merekomendasikan:

1. Penegakan Aturan Tanpa Pandang Bulu: Satpol PP bersama Dinas Perindag dan Dinas Lingkungan Hidup harus hadir setiap hari, bukan hanya saat ada sidak. Taman Kofarkor harus steril dari aktivitas jual beli. Kembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.

2. Evaluasi Total Pasar Baru: Libatkan pedagang. Dengar keluhan mereka. Berikan insentif, fasilitasi transportasi, dan pastikan pasar baru benar-benar hidup dengan pembeli. Relokasi tidak bisa hanya memindahkan orang, tapi juga memindahkan keramaian.

3. Solusi Manusiawi dan Berkeadilan: Penertiban jangan dengan kekerasan. Berikan tenggat waktu yang jelas, sosialisasi yang masif, dan solusi alternatif. Pedagang adalah rakyat kita yang mencari nafkah. Tertibkan dengan hati, tapi tetap tegas pada prinsip.

4. Jaga Konsistensi: Kebersihan bukan kegiatan seremonial. Butuh petugas kebersihan yang siaga, tempat sampah yang memadai, dan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan di kawasan taman dan pasar.

Mari kita selamatkan marwah ibu kota surga dunia ini. Penataan kota yang baik bukan untuk bupati atau pejabat, tapi untuk kita semua, untuk anak cucu kita, dan untuk dunia yang menaruh harapan pada Raja Ampat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Putra pertama dari empat bersaudara ini diterima di UNY melalui jalur Seleksi Mandiri Computer Based Test (SM CBT Domisili).

Pria kelahiran Jakarta 6 Oktober 2007 tersebut diterima S1 Program Studi (Prodi) Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNY pada pengumuman resmi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 lalu.

Perjuangan anak pertama dari sang ibunda yang bernama Espaneli ini agar lolos di UNY tidaklah mudah.

Bahkan, kegigihan dan ketekunannya dalam belajar saat akan ikut ujian Seleksi Mandiri CBT Domisili membuat orangtunya harus menyewakan sebuah laptop.

"Kan salah satu syarat untuk ikut ujian Jalur Mandiri CBT Domisili di UNY harus punya laptop. Kebetulan saya gak punya laptop. Ada juga laptopnya orangtua saya tapi dalam keadaan rusak. Jadi saya disewakan laptop agar bisa ikut ujian tersebut," kata Abimanyu saat ditemui Rabu 5 Agustus 2026.

Abimanyu melanjutkan, berbekal laptop itulah dia akhirnya bisa ikut ujian Jalur Mandiri CBT Domisi yang diselenggarakan UNY pada Selasa tanggal 28 Juli 2026 lalu.

Muhammad Abimanyu Ramadhan

"Saya masih ingat sekali, ujian kan waktu dimulai sekitar pukul 07:00 Wib, jadi 30 menit sebelumnya peserta harus sudah siap-siap. Awalnya laptop sewaan itu lancar gak ada masalah. Namun, sekitar pukul 07:00 lebih laptop itu sempat blank. Saya sempat panik, akhirnya saya restart ulang beberapa kali dan alhamdulilah lancar sampai ujian selesai," ujarnya.

Menurut Abimanyu, dari informasi yang diperoleh dari orang tuanya laptop tersebut disewa seharga Rp50 ribu.

"Pas ngambil laptop di tempat sewaan kan saya ikut. Kondisinya normal semua saat diambil. Tapi paginya saat saya pakai sebelum ujian tiba-tiba sempat blank. Tapi ya alhamdulilah lancar sampai akhir ujian. Kalau gak salah laptop itu disewa Rp 50 ribu," kenangnya.

Tak hanya itu, perjuangannya agar bisa lolos di PTN tahun ini tidak lah mudah. Dirinya harus rajin belajar siang dan malam. Belajar tersebut diiringinya dengan ibadah.

Ketekunannya dalam belajar dan berdoa itu akhirnya berbuah manis hingga diterima di UNY.

"Saya sempat ikut tes jalur mandiri sekitar 10 kali PTN tahun 2026 ini seperti di UNDIP, UNY, UNS, UNTIDAR dan UNNES dll. Tujuh kali tidak lolos dan tiga kali alhamdulilah lolos. 
Saya waktu itu diterima di UNNES dan UNTIDAR tapi gak saya ambil karena berbagai macam pertimbangan," terangnya.

Dirinya mengaku bangga bisa menjadi bagian dari ribuan mahasiswa baru yang diterima di UNY tahun ini.

"Ya banggalah bisa masuk UNY persaingannya kan ketat," ungkapnya.

Abimanyu yang dulunya sekolah di Sekolah Menengah Farmasi (SMF) Indonesia dan lulus tahun 2026 berjanji tidak akan menyia-nyiakan untuk menimba ilmu di UNY.

Meskipun, dirinya lebih tertarik dengan jurusan Farmasi yang telah digelutinya selama tiga tahun belajar di SMF Indonesia.

"Saya kan awalnya ikut daftar di Prodi Farmasi atau yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat di PTN lain tapi gak lolos. Setelah saya diskusi dengan orangtua akhirnya disarankan untuk mengambil Fisika di UNY dan alhamdulilah lolos," pungkasnya.

Kini Abimanyu resmi mengenakan jas almamater berwarna biru kebanggan UNY. Pihak kampus sendiri telah memberikan waktu dua hari pengambilan jas almamater tersebut pada Selasa 4 sampai Rabu 5 Agustus 2026 mulai pukul 07:30-15:00 WIB dengan menerapkan sistem drive-thru.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penyerahan bantuan dilakukan Kamis (6/8/2026) oleh perwakilan umat Katolik TPW Fakfak, Josep Goenawan, kepada Ketua Panitia Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua, Drs. H. Wahidin Puarada.

Josep Goenawan yang juga menjabat Ketua Dewan Paroki Santo Yosep Fakfak menjelaskan, bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi para pastor se-TPW Fakfak bersama umat Katolik dari lima paroki di wilayah pastoral itu.

"Bantuan ini berasal dari para pastor se-TPW Fakfak bersama umat Katolik dari lima paroki di TPW Fakfak," ujar Josep.

Ia menegaskan keikutsertaan umat Katolik dalam mendukung peringatan tersebut merupakan wujud nyata persaudaraan antarumat beragama yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Fakfak sejak lama.

Menurutnya, masyarakat Fakfak memiliki tradisi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Setiap momentum keagamaan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan agama maupun latar belakang.

"Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua berjalan dengan baik dan sukses. Semoga kegiatan ini semakin mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan kerukunan seluruh masyarakat Fakfak," katanya.

Cerminan Nilai Satu Tungku Tiga Batu

Ketua Panitia, Drs. H. Wahidin Puarada, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada umat Katolik TPW Fakfak atas dukungan tersebut.

"Bantuan ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan memperlihatkan bahwa nilai-nilai toleransi terus hidup di tengah masyarakat kita," ujar Wahidin.

Ia menambahkan, semangat saling mendukung tersebut merupakan implementasi nyata dari falsafah masyarakat Fakfak "Satu Tungku Tiga Batu" yang mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman dengan penuh rasa saling menghormati.

"Ini mewujudkan nilai Satu Tungku Tiga Batu yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Fakfak dalam menjaga persatuan dan kerukunan," tambahnya.

*Momentum Perkuat Persaudaraan*  
Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua tidak hanya menjadi momentum bersejarah bagi umat Islam, tetapi juga ruang bersama untuk memperkuat persaudaraan antarsesama anak bangsa.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk umat Katolik TPW Fakfak, menunjukkan semangat kebersamaan mampu melampaui perbedaan keyakinan.

Keharmonisan di Kabupaten Fakfak selama ini menjadi contoh nyata masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Melalui semangat "Satu Tungku Tiga Batu", masyarakat terus merawat persaudaraan, saling membantu dalam kegiatan sosial maupun keagamaan, serta menjaga kedamaian sebagai warisan bagi generasi mendatang.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Strategis Pala Unggul Fakfak, program prioritas Pemkab Fakfak untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST., MT, mengatakan keberhasilan pembangunan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan dan produksi, tetapi juga oleh kesiapan generasi penerus.

"Bimtek ini merupakan bagian dari Program Strategis Pala Unggul Fakfak yang kami laksanakan secara berkelanjutan. Investasi terbaik yang dapat kita lakukan hari ini adalah membangun pengetahuan dan karakter generasi muda," ujar Widhi, Jumat (1/8/2026).

Bimtek menyasar SMA Negeri 2 Fakfak, SMA Don Bosco Fakfak, Magefa Fakfak, dan SMK Negeri Werba Fakfak.

Melalui kegiatan ini, pelajar tidak hanya mengenal pala sebagai tanaman perkebunan. Mereka juga dibekali pemahaman nilai sejarah, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang melekat pada Pala Tomandin Fakfak.

Materi bimtek mencakup teknik pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga perlindungan tanaman melalui pengenalan hama dan penyakit secara ramah lingkungan.

Peserta juga diperkenalkan dengan konsep hilirisasi. Hasil pala dapat diolah menjadi minyak atsiri, sirup pala, manisan, minuman herbal, kosmetik, hingga produk kesehatan. Tujuannya menumbuhkan semangat kewirausahaan agar generasi muda melihat pala sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Keunggulan bimtek adalah metode "learning by doing". Usai menerima materi di kelas, siswa langsung mempraktikkan penanaman bibit Pala Tomandin hasil grafting atau sambung pucuk di lingkungan sekolah.

Pada praktik tersebut, siswa juga dikenalkan Pupuk Hayati TOP, inovasi lokal Papua Barat yang berfungsi memperkaya unsur hara, meningkatkan mikroorganisme bermanfaat, dan mendukung pertumbuhan pala secara sehat dan ramah lingkungan.

Widhi menegaskan Pala Tomandin Fakfak bukan sekadar komoditas, melainkan identitas daerah, warisan budaya, dan sumber penghidupan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami ingin anak-anak tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami langsung proses menanam, merawat, melindungi tanaman, hingga mengenal potensi hilirisasi dan nilai ekonomi pala. Harapannya, mereka tumbuh menjadi petani modern, pelaku usaha, inovator, maupun duta Pala Tomandin Fakfak," katanya.

Pemkab berharap bimtek ini melahirkan generasi muda yang bangga terhadap Pala Tomandin, memahami budidaya dan perlindungan tanaman, mampu berinovasi, serta menjadi pelopor pelestarian lingkungan melalui gerakan menanam pala.

Program ini ditargetkan menjadi fondasi estafet pembangunan sektor perkebunan, memperkuat daya saing Pala Tomandin, dan mewujudkan visi menjadikan pala sebagai komoditas unggulan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi kebanggaan Kabupaten Fakfak.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kapal tersebut mengaku memegang izin penangkapan yang diterbitkan dari wilayah Kota Sorong, padahal lokasi kegiatan merupakan kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang.

Berdasarkan pantauan warga setempat yang berlangsung selama satu minggu, kapal tersebut aktif menangkap ikan dan secara terbuka memproses hasil tangkapan dengan menjemur sirip hiu di geladak. 

Masyarakat sebenarnya berniat mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas tersebut, namun merasa ragu dan takut menyalahi prosedur hukum.

“Kami tahu laut ini adalah kawasan lindung dan hiu tidak boleh diambil. Namun kami takut jika bertindak sendiri, justru kami yang dianggap melanggar hukum atau mengganggu kapal yang mengaku punya izin resmi dari Sorong,” ungkap salah satu saksi warga Ayau

Wilayah Ayau: Kawasan Konservasi yang Terlindung

Perairan Kepulauan Ayau merupakan bagian tak terpisahkan dari Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/KEPMEN-KP/2021. 

Wilayah ini memiliki status perlindungan ketat sebagai habitat penting, tempat berkembang biak ikan, serta jalur migrasi biota laut.

Aturan lokal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 secara tegas melarang segala bentuk penangkapan, penganiayaan, pembunuhan, maupun perdagangan hiu beserta bagian tubuhnya di seluruh wilayah kabupaten.

Status Hiu Menurut Regulasi Kementerian Kelautan

Berdasarkan ketentuan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):

• Hiu merupakan satwa dengan laju reproduksi rendah dan berperan kunci sebagai pemangsa puncak dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
• Berbagai jenis hiu masuk dalam daftar perlindungan ketat nasional maupun internasional, antara lain Hiu Paus (Rhincodon typus) melalui Kepmen KP No. 18 Tahun 2013, serta spesies hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya melalui lampiran CITES dan peraturan KKP.
• Aktivitas penangkapan, pemotongan sirip, dan pengeringan seperti yang dilakukan kapal Empat R bertentangan dengan prinsip pelestarian sumber daya alam hayati laut.

Masalah Izin Lintas Wilayah dan Kewenangan Pengelolaan

Poin paling krusial dalam kasus ini adalah batas kewenangan perizinan: kapal tersebut mengantongi izin dari Kota Sorong, namun izin tersebut tidak berlaku otomatis di wilayah Raja Ampat, apalagi di dalam kawasan konservasi yang memiliki aturan khusus dan lebih ketat.

Menurut prinsip hukum perikanan dan otonomi daerah:

1. Setiap kapal yang masuk dan beroperasi di perairan Kabupaten Raja Ampat wajib mematuhi peraturan daerah serta tata tertib kawasan konservasi yang diawasi oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP.

2. Perizinan penangkapan harus disesuaikan dengan zonasi kawasan; izin penangkapan umum tidak sah jika digunakan di zona perlindungan ketat atau zona inti.

3. Praktik memproses dan menjemur sirip hiu di lokasi tersebut merupakan bukti pelanggaran terencana terhadap larangan eksploitasi spesies lindung.

Tuntutan Warga: Pihak Berwenang Segera Turun Tangan

Masyarakat Kepulauan Ayau kini menaruh harapan kepada Satgas Pengawasan Sumber Daya Kelautan, BLUD KKP Raja Ampat, dan Dinas Terkait untuk segera turun ke lokasi. 

Warga meminta dilakukan verifikasi dokumen kapal bernomor 772 itu, pengecekan keabsahan izin dari Sorong, serta penindakan sesuai pasal pelanggaran UU No. 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kegelisahan warga berlanjut karena selama tujuh hari beroperasi, belum ada langkah tegas aparat yang terlihat, sementara kerusakan pada populasi hiu dan ekosistem Ayau terus berlanjut.

Sumber Regulasi: Kepmen KP No.13/2021, Perda Raja Ampat No.9/2012, UU No.27/2009, UU No.45/2009, laporan saksi warga Ayau.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Politisi partai Gerindra ini meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak memiliki dasar yang jelas.

"Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa tidak benar jika dikatakan ada Surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri," tegas Habiburokhman Rabu 5 Agustus 2026.

Dirinya menjelaskan, Komisi III DPR RI telah melakukan penelusuran atas informasi tersebut. Bahkan, pimpinan DPR RI juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di lingkungan Istana Kepresidenan untuk memastikan kebenaran kabar yang beredar.

"Hasil pengecekan yang kami lakukan menunjukkan bahwa memang tidak ada pengiriman Surat Presiden terkait pergantian Kapolri. Pimpinan DPR RI juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di Istana dan hasilnya sama, tidak ada Surpres dimaksud," ujarmya.

Karena itu, Habiburokhman mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis kenegaraan.

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak berdasar berpotensi menimbulkan spekulasi dan kegaduhan yang tidak perlu.

Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I tersebut berharap polemik mengenai isu pergantian Kapolri segera diakhiri karena tidak didukung oleh fakta.

"Spekulasi terkait adanya Surat Presiden tersebut sebaiknya disudahi. Mari kita mengedepankan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Selama puluhan tahun, wilayah ini menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam berupa minyak bumi, namun pertanyaan mendasar yang kini menggema adalah "Apakah kekayaan itu benar-benar membawa kemakmuran dan kesejahteraan sejati bagi masyarakat adat setempat saat ini?".

Fakta dan Latar Belakang Resmi

Catatan sejarah dan data pemerintah mencatat bahwa pengeboran dan pengelolaan minyak di wilayah Salawati dan sekitarnya telah berlangsung sejak era 1970-an, di bawah pengelolaan berbagai badan usaha dan kontrak kerja sama pemerintah. 

Selama lebih dari 50 tahun, minyak telah diangkut dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional maupun investasi, namun realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok.

Berdasarkan pemantauan Komnas HAM, Laporan Pembangunan Manusia Papua, serta temuan berbagai lembaga pemantau dan data BPS Papua Barat Daya, kenyataannya masih banyak warga asli di wilayah bekas dan kawasan penambangan minyak tersebut yang belum menikah kualitas hidup layak.

Masalah akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemenuhan hak tanah adat masih menjadi isu utama yang belum tuntas, meski kekayaan alam telah diambil puluhan tahun lamanya.

Pelajaran Sejarah untuk Raja Ampat. Pertanyaan kritis yang muncul dari akar rumput menjadi bahan renungan bersama: “Apakah orang Salawati dan Sorong makmur? Apakah masyarakat adat sejatera saat ini?”

Pertanyaan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan peringatan keras bagi Raja Ampat. 

Jika pengelolaan sumber daya alam tidak berpihak pada prinsip keadilan, penghormatan hak ulayat, pengelolaan lingkungan yang ketat, dan keberpihakan pada warga asli, maka puluhan tahun ke depan hanya akan menyisakan luka lingkungan, hilangnya sumber penghidupan masa depan, serta kesenjangan sosial yang tak berkesudahan.

Sumber Acuan:

• Arsip sejarah eksploitasi migas wilayah Salawati-Sorong, Kementerian ESDM RI
• Laporan Pemantauan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan, Komnas HAM
• Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua Barat Daya, BPS
• Refleksi masyarakat adat dan tokoh wilayah Raja Ampat

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pertemuan tiga kepentingan ini kini menjadi ujian terberat pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan paling terasa di kawasan timur, terutama Raja Ampat, bersama Morowali hingga Sorong Raya. Laporan ini merangkum simpul tantangan utama dengan data dan analisis mendalam, serta menelusuri sejarah: apakah tambang selalu identik dengan kerusakan?

1. TANTANGAN PARIWISATA: Ekstraktif Mengancam Aset Warisan Dunia

Data dan Fakta:

• Raja Ampat memiliki 75% keanekaragaman hayati laut dunia, mencakup lebih dari 1.500 jenis ikan dan 75% jenis terumbu karang yang ada di bumi—statusnya sebagai Situs Warisan Dunia Alam UNESCO dan UNESCO Global Geopark menempatkannya di panggung prioritas pelestarian global.
• Kementerian Pariwisata mencatat kebutuhan investasi pariwisata berkelanjutan nasional sebesar Rp244 triliun–Rp325 triliun, namun realisasi saat ini baru mencapai Rp48 triliun. Kesenjangan ini makin terasa di Raja Ampat yang membutuhkan perlindungan infrastruktur dan ekosistem khusus.
• Kementerian Pariwisata secara tegas mengingatkan: setiap aktivitas industri—terutama ekstraktif—harus tunduk pada prinsip pariwisata berkelanjutan dan aturan kawasan lindung. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan: konsesi pertambangan di wilayah berdekatan atau berpotensi berdampak pada UNESCO Global Geopark Raja Ampat akan dievaluasi secara ketat dan berkelanjutan.

Raja Ampat bertumpu pada keunggulan ekologis mutlak. Ketika pulau ikon destinasi selam dunia berbatasan langsung dengan izin tambang nikel atau mineral lain, risiko kerusakan tata ruang dan pencemaran air menjadi ancaman nyata. Wisatawan tidak datang untuk melihat tongkang atau keruhnya perairan. Sekecil apa pun dampak dari aktivitas ekstraktif, dapat meruntuhkan citra dan nilai ekonomi yang dibangun puluhan tahun.

2. TANTANGAN KONSERVASI: Risiko Kerusakan Permanen di Kawasan Lindung

Data dan Fakta:

• Sekitar 90% wilayah Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut dan darat, namun masih terdapat tumpang tindih perizinan antara kawasan lindung, wilayah adat, dan izin usaha pertambangan (IUP).
• Pengalaman di Morowali dan wilayah timur lain menunjukkan persoalan serius: reklamasi pascatambang sering tidak memenuhi standar lingkungan. Data Kementerian LHK tahun 2025 menunjukkan hanya sekitar 32% lahan bekas tambang di Indonesia yang direklamasi dengan baik dan berfungsi kembali. Sisanya menjadi kolam asam, lahan gersang, atau tanah rusak tanpa nilai ekologis.
• Di Raja Ampat, kerusakan lahan atau perairan tidak bisa dipisahkan dari warisan budaya masyarakat adat—tanah dan laut bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas dan sumber hidup turun-temurun.

Regulasi memang telah membuka peluang pemanfaatan lahan pascatambang untuk ekowisata dan konservasi, namun penerapannya masih jauh dari harapan. Raja Ampat bukan daerah yang bisa mentolerir kegagalan reklamasi. Jika kerusakan terjadi, pemulihan ekosistem terumbu karang dan hutan bakau memerlukan waktu puluhan tahun—bahkan bisa tidak pulih sama sekali.

3. TANTANGAN INVESTASI: Ketidakpastian Hukum dan Hak Masyarakat Adat

Data dan Fakta:

• Menurut catatan Kementerian ESDM, tantangan utama industri pertambangan di wilayah timur meliputi: tumpang tindih perizinan pusat-daerah, ketidakpastian regulasi, pasokan energi/bahan bakar, serta penolakan masyarakat adat.
• Di Raja Ampat, sekitar 80% wilayah dikuasai hak ulayat masyarakat adat. Tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan terinformasi (FPIC), risiko konflik sosial dan penolakan keras terhadap investasi sangat tinggi.
• Pemerintah mendorong hilirisasi dan penanaman modal dalam negeri, namun pariwisata dan konservasi menuntut kepastian kawasan tetap lestari—menciptakan dilema tata ruang yang belum terselesaikan.

Biaya sosial dan hukum dari ketidakpastian ini sangat besar. Investor menghadapi risiko penolakan warga dan pembatalan izin, sementara daerah kehilangan kepercayaan dan peluang pembangunan jangka panjang. Raja Ampat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas: batas mutlak di mana aktivitas ekstraktif tidak boleh masuk, serta jaminan hukum bagi masyarakat adat dan pelaku pariwisata.

KESIMPULAN REDAKSI: Keseimbangan Bukan Pilihan, Tapi Kebutuhan

Sejarah membuktikan bahwa tambang tidak selamanya menjadi perusak. Contoh Kota Sawahlunto menunjukkan: dengan perencanaan tata ruang matang, reklamasi ketat, dan visi pascatambang yang jelas, area bekas tambang bisa berubah menjadi destinasi wisata, pusat pendidikan, dan penggerak ekonomi baru.

Untuk Raja Ampat sebagai aset paling berharga Indonesia, tantangan terberat bukan memilih salah satu jalan, melainkan mewujudkan tiga hal sekaligus:
▪︎Investasi harus selaras mutlak dengan prinsip konservasi dan adat;
▪︎Batas kawasan lindung UNESCO tidak boleh diganggu gugat;
▪︎Reklamasi dan pemulihan lingkungan di area berdampak ditegakkan tanpa kompromi.

Tanpa fondasi itu, yang tertinggal hanyalah konflik berkelanjutan, laut yang keruh, dan hilangnya keindahan yang tidak akan terganti bagi generasi mendatang.

Sumber data: Kemenparekraf, KLHK, ESDM, Laporan UNESCO, Pemantauan Wilayah Adat & Konservasi 2026 Investasi

[Redaktur: Hotbert Purba]

Langkah ini diambil setelah limbah dibiarkan menumpuk selama sekitar empat hari di jalan protokol yang menghubungkan menuju Taman Hutan Raya serta kawasan pusat pemerintahan.

Kepala BLUD Raja Ampat, Hasan Makassar, menegaskan bahwa tindakan ini menjadi perhatian utama pihaknya meskipun tugas pokok lembaga berfokus pada pengelolaan kawasan konservasi dan perairan.

“Kami tetap menganggap persoalan ini menjadi keprihatinan bersama. Meskipun ruang lingkup utama kami adalah perlindungan wilayah konservasi, kami tidak bisa tinggal diam melihat risiko yang mengancam lingkungan,” ujar Hasan Makassar, Selasa 4 Agustus 2026

Gerakan cepat ini dilakukan sebagai upaya krusial mencegah sampah, terutama plastik yang terbawa aliran air sungai dan selanjutnya mencemari laut serta kawasan konservasi yang menjadi tumpuan kekayaan hayati wilayah ini.

Pihaknya menyadari bahwa tumpukan sampah di jalur utama kota berpotensi besar hanyut ke perairan, sehingga penanganan segera dianggap perlu untuk menjaga kebersihan, mencegah kerusakan lingkungan, dan melindungi ekosistem laut Raja Ampat dari ancaman polusi yang merugikan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Berdasarkan pantauan dan keluhan warga, limbah berupa kantong plastik, sampah rumah tangga, dan rongsokan telah dibiarkan menumpuk selama tiga hari berturut-turut. Hingga Senin, 3 Agustus 2026, tidak ada tanda-tanda upaya pengangkutan atau penertiban dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Raja Ampat.

Ketidakhadiran langkah nyata ini memicu kritik tajam publik. DLH dinilai sama sekali tidak berinisiatif, lamban, dan mengabaikan tanggung jawab dasar. Tidak terlihat adanya jadwal rutin, tindakan tegas terhadap pembuangan liar, maupun upaya pencegahan agar lokasi strategis ini tidak menjadi tempat pembuangan permanen.

Situasi ini bukan sekadar merusak estetika wajah kota dan merendahkan martabat kawasan pemerintahan serta tujuan wisata utama. Sampah yang membusuk kini berisiko tinggi menjadi sarang penyakit, sumber bau tak sedap, serta ancaman nyata bagi pencemaran tanah dan air di kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru Waisai.

Masyarakat meminta DLH segera bergerak membersihkan tumpukan tersebut hari ini juga. Selain itu, diperlukan transparansi dan perbaikan sistem pengelolaan yang tegas, agar kelalaian ini tidak terulang dan Raja Ampat tidak terus-menerus tercoreng oleh masalah sampah yang seharusnya mudah diatasi.

[Redaktur: Hobert Purba]

Penangkapan dilakukan di kediamannya, Kampung Dobut Maruni, Distrik Manokwari Selatan, Senin (3/8/2026) sekitar pukul 12.00 WIT.

Penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi LP/B/254/VII/SPKT/POLDA PAPUA BARAT tertanggal 30 Juli 2026. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit televisi dan 1 unit kamera CCTV milik korban.

Kasubdit III Jatanras Polda Papua Barat AKBP Herly Purnama, menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan karyawan Toko Dobut Jaya Mart pada Rabu (30/7/2026) pukul 07.09 WIT. Karyawan melaporkan toko milik pelapor telah dimasuki pencuri.

Saat dilakukan pengecekan bersama kepala suku Dobut, karyawan menemukan plafon toko dalam kondisi jebol. Selain itu, 5 unit kamera CCTV di dalam toko juga telah dicabut dan tidak berfungsi.

Berbekal laporan itu, Tim URC Resmob Jatanras langsung melakukan penyelidikan dan pendalaman informasi. Hasilnya, tim mengarah ke Kampung Dobut Maruni dan berhasil mengamankan AS di rumahnya. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menyita 1 unit TV dan 1 unit kamera CCTV yang diduga hasil kejahatan.

Dalam pemeriksaan, AS mengakui perbuatannya. Aksi pencurian dilakukan pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 21.44 WIT. Sebelum masuk ke dalam toko, pelaku terlebih dahulu merusak 3 unit kamera CCTV yang terpasang di luar. 

Selanjutnya pelaku memanjat tembok belakang dan masuk melalui celah ventilasi.Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp1.500.000 dari laci kasir. 

Tidak hanya itu, pelaku juga mengambil 2 bungkus biskuit Malkist Abon, 2 botol minuman dari dalam kulkas, dan 2 bungkus rokok merek Surya.

Saat melihat monitor CCTV di dalam toko, pelaku merusak monitor tersebut dan mencabut 2 unit kamera CCTV lalu membawanya keluar. 

Setelah keluar melalui jalur yang sama, kedua CCTV itu kemudian dibuang di belakang rumah korban.

Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Subdit III Jatanras Polda Papua Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan.

AKBP Herly Purnama mengimbau para pemilik usaha agar meningkatkan sistem keamanan, seperti memasang CCTV yang terhubung ke cloud dan menambah penerangan di area rawan. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melapor ke polisi jika melihat orang mencurigakan di sekitar lingkungan.

"Kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Mari kita jaga lingkungan masing-masing dan tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan. Sinergi masyarakat dan aparat sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman," ujarnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan 13 UMKM binaan dalam bazar Jambore Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una.

Kegiatan yang diikuti perwakilan PKB dan PLKB dari 12 kabupaten di Sulawesi Tengah ini menjadi kesempatan bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan berbagai produk pangan olahan dan kuliner unggulan kepada masyarakat serta peserta jambore. Selain memperluas akses pasar, Rumah BUMN Pertamina juga mendorong pelaku UMKM mengoptimalkan transaksi digital melalui pemanfaatan QRIS.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan Rumah BUMN merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Pertamina tidak hanya membuka ruang promosi, tetapi juga mendampingi UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Keikutsertaan dalam kegiatan ini diharapkan membuka peluang pasar baru sekaligus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Tojo Una-Una," ujar Baron Senin 3 Juli 2026.

Menurut Baron, penguatan UMKM juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pengembangan industri kreatif. Program ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Owner Kopi Tanambi, Imran Mulyadi, mengapresiasi pendampingan yang selama ini diberikan Rumah BUMN Pertamina. Menurutnya, pembinaan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pasar.

"Rumah BUMN Tojo Una-Una telah memberikan banyak dukungan bagi pelaku UMKM, mulai dari promosi, pendampingan pameran, pembukaan peluang usaha, hingga pengembangan kemasan dan peningkatan kapasitas. Pendamping Rumah BUMN benar-benar serius membina kami agar usaha terus berkembang," ujar Imran.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tojo Una-Una, Hajar Lawidu, S.Kep., Ns. Menurutnya, kehadiran Rumah BUMN Pertamina telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi promosi.

"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina atas dukungan yang diberikan kepada UMKM di Tojo Una-Una. Kami berharap semakin banyak UMKM lokal yang berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujar Hajar.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Pertamina terus mendorong UMKM binaan Rumah BUMN Tojo Una-Una untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memanfaatkan teknologi digital agar semakin kompetitif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pelatihan penanaman nilai ideologi ini digelar secara maraton di tiga wilayah strategis, yaitu di Universitas Muhammadiyah Papua Barat (UMPB), 17–19 Juli 2026, Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni (UNIMUTU), 23–25 Juli 2026 dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Fakfak, 24–26 Juli 2026

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai unsur Persyarikatan, mulai dari jajaran pimpinan, dosen, tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), hingga pengurus Organisasi Otonom (Ortom) se-Papua Barat.

Guna menjaga kualitas dan standarisasi pengkaderan, PWM Papua Barat menghadirkan tim instruktur dari Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tim tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan, MPA, bersama Wakil Ketua Moch Irfan Islami, M.M, Wakil Bendahara Velandani Prakoso, S.I.P., M.I.P, serta Dr. Supala, S.Pd., M.Ag.

Kegiatan ini juga melibatkan instruktur nasional yang berada di Papua yaitu Dr. Dian Indriyani (Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Papua Barat dan Dr. Arie Anang Setyo (dosen Universitas Muhammadiyah Sorong).

Rangkaian agenda ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua PWM Papua Barat, Dr. Ir. H. Mulyadi Djaya, M.Si, dengan didampingi Sekretaris PWM Syamsul Inay, Wakil Ketua PWM Irmawan Alfi Hikayat, serta Ketua MPKSDI PWM Papua Barat Aristanto.

Ketua PWM Papua Barat Dr. Ir. H. Mulyadi Djaya, M.Si, mengatakan bahwa kehadiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi semangat memajukan Muhammadiyah di tanah Papua.

“Tantangan dan peluang dakwah di Papua masih sangat membentang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kehadiran PP Muhammadiyah akan semakin menambah semangat kami untuk mensyiarkan Islam berkemajuan di Bumi Cenderawasih," ujarnya.

Penekanan ideologi dan aksi nyata selama pelatihan berlangsung, para peserta mendalami materi ideologi Muhammadiyah, pengembangan wawasan, sosial Kemanusiaan, serta kepemimpinan keorganisasian.

Melalui pola pembelajaran orang dewasa, instruktur dan peserta dapat berdiskusi secara mendalam mengenai tantangan dakwah di tanah Papua, serta merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret dan terukur.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkokoh pemahaman ideologi persyarikatan, menyatukan visi gerakan, dan memastikan setiap kader siap mengabdi secara profesional serta berintegritas.

Dalam pernyataan penutupnya, Sekretaris PWM Papua Barat, Syamsul Inay, menegaskan bahwa esensi utama dari Baitul Arqam bukan sekadar penambahan wawasan teoritis, melainkan transformasi sikap dan tindakan nyata.

"Di Muhammadiyah tidak ada waktu untuk sibuk mencari kesalahan. Waktu kita terlalu berharga untuk digunakan bersungguh-sungguh menjadi produktif, bermanfaat bagi umat, bangsa, dan persyarikatan," tegas Syamsul.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 2 Juli 2026.

Bahlil mengungkapkan, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan salah satu keputusan politik dari Partai Golkar.

Salah satu keputusan tersebut adalah Partai Golkar mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, Partai Golkar tidak akan membatasi dukungan tersebut pada waktu tertentu, tetapi akan terus berada bersama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau ada pertanyaan sampai kapan kita bersama, tanyakan kepada Bapak Presiden Prabowo sampai kapan. Golkar akan selalu setia bersama pemerintah Bapak Presiden Prabowo," katanya.

Menurutnya, Partai Golkar memiliki posisi penting dalam mendukung jalannya pemerintahan, terutama dalam mengawal berbagai program yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dukungan tersebut juga menjadi bagian dari sikap politik Partai Golkar dalam menghadapi dinamika politik nasional.

Selain menegaskan dukungan kepada pemerintah, Partai Golkar juga memiliki target meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.

"Yang pertama adalah Golkar harus menaikkan kursi. Sekarang 102, harus menaikkan kursi lebih dari 102. Di DPR provinsi sekarang 11, harus naik di atas 12. Begitupun di DPRD lainnya, harus naik," pungkasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Fokus kegiatan diarahkan pada penertiban tempat pembuangan sampah yang berada di depan SMAN 1 Fakfak karena dinilai mencemarkan lingkungan.

Kegiatan gotong royong tersebut dipimpin Ketua RT 004 Fatma Iha bersama warga setempat, Minggu (2/8/2026).

Tempat Sampah yang berada di depan SMA N1 Fakfak. 

Menurut Fatma Iha, penertiban tempat sampah itu menindaklanjuti arahan pemerintah daerah.

"Bapak Wakil Bupati memerintahkan agar tidak boleh lagi ada tempat sampah di sana," kata Fatma kepada media ini.

Kepala Bidang Tata Kota Dinas PUPR Kabupaten Fakfak, Dixson Iha, mengimbau warga untuk membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Warga dianjurkan membuang sampah pada pukul 05.00 WIT agar sampah langsung diangkut ke mobil sampah yang secara rutin mengambil setiap hari kerja," ujar Dixson.

Ia menambahkan, penataan kebersihan lingkungan perlu dilakukan bersama agar Kota Fakfak tampil bersih, tertib, dan rapi menjelang peringatan HUT ke-81 RI.

Warga berharap melalui kegiatan ini kesadaran menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga Fakfak menjadi kota yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

[Redaktur: Hotbert. Purba]

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kamtibmas menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut dihadiri Sekretaris Distrik Karas Jani Arbakala, S.Sos., M.M., Kanit Intel Polsek Karas IPDA Kamarudin, personel Polsek Karas, pegawai Distrik Karas, Kepala Kampung Kiaba Lukman Kanabaraf, serta warga Kampung Kiaba.

Tekankan Pencegahan Karhutla dan Peran Aktif Warga 

Dalam sambutannya, Sekretaris Distrik Karas mengajak seluruh masyarakat memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Khususnya dalam upaya mencegah Karhutla yang dampaknya dapat meluas dan merugikan kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Kanit Intel Polsek Karas IPDA Kamarudin menyampaikan sejumlah imbauan pencegahan Karhutla. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api agar dapat segera ditangani.

Ajak Jaga Kamtibmas Jelang 17 Agustus

Selain edukasi Karhutla, Polsek Karas juga mengajak masyarakat menjaga situasi kamtibmas menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Warga diimbau menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya maupun tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kapolsek Karas IPDA Aqbar Amir Fandhy, S.H. melalui kegiatan tersebut menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui langkah-langkah preventif dan edukatif. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Diharapkan melalui sosialisasi ini kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Karhutla semakin meningkat dan tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Distrik Karas.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan berlangsung di Kontrakan Paniai (Ko'Pan), Jalan Malibela Km 11,5 Lorong VII Meuwo, Kelurahan Kalwalu, Distrik Sorong Timur, pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026.

Diskusi yang dimulai pukul 20.00 WPBD ini menghadirkan Jeri P. Degei sebagai pemateri, Yakub Gobai sebagai moderator, dan Melkisoni Adii selaku Koordinator Pendidikan dan Penaranran IPMAPAN beserta anggota.

Diskusi kebangsaan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/i Paniai (IPMAPAN) Se-Kota Studi Sorong menggelar Diskusi Kebangsaan dengan tema "Peduli Politik, Peduli Masa Depan Kita".

Tanamkan Kesadaran Politik Berbasis Kebenaran Dalam pemaparannya, Jeri P. Degei menekankan pentingnya membangun kesadaran politik dengan kebenaran dan kejujuran.

"Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh apatis terhadap politik. Peduli politik berarti peduli dengan masa depan kita, masa depan Paniai, dan masa depan Papua Tengah," tegasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan meningkatkan kepedulian pelajar dan mahasiswa Paniai terhadap perkembangan daerah dan situasi kini.

Pemuda, menurutnya, harus berperan aktif mengawal kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Paniai.

Diskusi Interaktif Bahas Tantangan Pemuda

Diskusi berlangsung interaktif. Peserta yang hadir merupakan mahasiswa asal Paniai dari berbagai kampus di Kota Studi Sorong Raya. Sejumlah isu dibahas, mulai dari tantangan pendidikan, kesejahteraan, hingga peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Koordinator Pendidikan dan Penaranran IPMAPAN Sorong Raya, Melkisoni Adii, berharap kegiatan ini dapat melahirkan gagasan dan langkah nyata.

"Dengan semangat Bersatu, Peduli, Berkarya untuk Masa Depan Paniai, kami ingin diskusi ini menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis anak-anak Paniai di perantauan," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan dan memperkuat solidaritas pelajar mahasiswa Paniai di Kota Sorong.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Penegasan ini muncul dalam kegiatan Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026, yang kini menjadi fondasi persiapan menuju HEYUL PELEI KORANU FYAK (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat) Arborek 2026, berlangsung 20–23 Agustus 2026 di Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat.

Sekolah Kader: Awal Sistem Regenerasi Berkelanjutan

Sekolah Kader diselenggarakan pada 20–22 Juli 2026 di Kota Sorong sebagai ruang pembelajaran, konsolidasi, dan pembentukan kepemimpinan masyarakat adat. Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan jangka pendek, melainkan langkah strategis membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan demi menyiapkan pemimpin adat masa depan.

Sebanyak 40 peserta terlibat, terdiri dari 36 perwakilan masyarakat adat (18 laki-laki, 18 perempuan) yang mewakili 20 suku dan sub-suku, serta 4 peserta dari unsur kepala suku, pemuda, dan mitra pendukung. Komposisi ini dinilai mencerminkan proses yang inklusif, partisipatif, serta memperkuat persatuan lintas suku, generasi, dan gender.

Selama tiga hari, peserta mendalami materi meliputi: organisasi adat, kepemimpinan, pengorganisasian masyarakat, konflik sumber daya alam, penguatan hak dan kebijakan, pemetaan wilayah adat, konservasi berbasis adat, ekonomi berkelanjutan, serta peran perempuan dan pemuda dalam regenerasi kepemimpinan. Seluruh proses berlandaskan semangat: “Belajar • Bersatu • Bergerak.”

Lahirnya Semangat Baru Generasi Muda

Sekolah Kader membangkitkan semangat baru di kalangan pemuda adat. Mereka tampil aktif menyuarakan pentingnya persatuan, perlindungan wilayah, pelestarian hutan-laut, penguatan budaya, dan kepemimpinan lintas generasi. Kehadiran mereka menjadi jembatan antara pengalaman tetua adat dan harapan masa depan—tercermin dalam partisipasi di dialog, media sosial, dokumentasi, dan persiapan menuju Arborek 2026. Ini bukti bahwa perjuangan menjaga Raja Ampat akan diteruskan oleh generasi yang bersatu dan bergerak bersama.

Titin Tipinbu, salah satu peserta Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat

Suara Perempuan Adat: Penjaga Inti Kehidupan

Titin Tipinbu, salah satu peserta perempuan, menyatakan Sekolah Kader memulihkan keyakinan generasi muda untuk berperan aktif.

“Sekolah Kader bukan hanya tempat belajar, tapi ruang menemukan kembali kekuatan persatuan adat. Kami ingin menjaga tanah, laut, hutan, budaya, dan warisan leluhur tetap hidup untuk anak cucu. HEYUL PELEI KORANU FYAK adalah wadah menyatukan suara kami demi masa depan yang berlandaskan nilai adat, persaudaraan, dan keberlanjutan,” ujarnya.

Menurut Titin, perempuan bukan sekadar bagian dari masyarakat, melainkan sumber utama pengetahuan adat: menguasai pengetahuan musim, laut, hutan, pangan lokal, pengobatan tradisional, serta nilai keseimbangan manusia dan alam. Mereka menjaga bahasa, budaya, dan hubungan antargenerasi.

“Perempuan adat adalah penjaga kehidupan itu sendiri. Dari mereka anak-anak belajar menghormati alam dan warisan leluhur. Maka, melindungi perempuan berarti melindungi fondasi keberlanjutan Raja Ampat,” tegasnya.

Keberlanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan, melainkan pada kelestarian pengetahuan yang diwariskan perempuan. “Jika kami diberi ruang belajar, bersuara, dan memimpin, budaya terjaga, keluarga kuat, dan alam tetap lestari untuk generasi mendatang.”

14 Pokok Arah Perjuangan

Hasil utama Sekolah Kader adalah kesepakatan 14 Pokok Arah Perjuangan Masyarakat Adat Raja Ampat, yang akan menjadi bahan musyawarah dalam Jumpa Akbar nanti. Pokok-pokok ini mencakup:

• Persatuan masyarakat adat
• Penguatan kepemimpinan pemuda dan perempuan
• Pengakuan & pemetaan wilayah adat
• Konservasi berbasis kearifan lokal
• Pembangunan sesuai nilai adat & keberlanjutan

Forum menegaskan, Raja Ampat bukan tanah kosong, melainkan wilayah berpenghuni dengan hak, batas, hukum, dan tata kelola turun-temurun. Oleh karena itu, setiap kebijakan, investasi, dan pemanfaatan sumber daya wajib menghormati hak adat serta prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC).

Makna HEYUL PELEI KORANU FYAK

Nama ini memiliki akar budaya yang mendalam:

• Heyul Pelei (Bahasa sub-suku Salawati): Pertemuan besar masyarakat
• Koranu Fyak (Bahasa Biak): Raja Ampat

Artinya: Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat. Nama ini disepakati bersama sebagai simbol persatuan, menghormati keragaman bahasa dan identitas—bukan sekadar nama acara, melainkan lambang solidaritas dan tekad bersama.

Forum ini mempertemukan tetua, pemuda, perempuan, komunitas budaya, dan masyarakat kampung dalam satu ruang musyawarah: menyatukan arah perjuangan, mempererat persaudaraan, dan mempertegas komitmen menjaga tanah, laut, hutan, serta warisan leluhur. Bukan sekadar seremonial, melainkan ruang solidaritas yang mengubah keragaman menjadi kekuatan perlindungan wilayah.

Menuju Arborek 2026

HEYUL PELEI KORANU FYAK Arborek 2026 akan mengundang pemimpin adat, pemuda, perempuan, tetua, organisasi masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan mitra dari dalam dan luar negeri. 

Rangkaian kegiatan meliputi:
•Musyawarah adat
•Forum perempuan, pemuda, dan tetua
•Dialog multipihak dan lintas budaya
•Aksi konservasi: penanaman mangrove, pelestarian terumbu karang
•Dokumentasi, jurnalisme warga, dan penetapan Deklarasi Arborek 2026 sebagai dokumen resmi masyarakat adat.

Forum berharap pertemuan ini menjadi tonggak konsolidasi baru: tidak hanya menjaga keindahan alam Raja Ampat, tetapi memastikan hak, budaya, pengetahuan, dan kepemimpinan masyarakat adat tetap menjadi fondasi utama masa depan.

“Raja Ampat dijaga oleh masyarakat adat, dan masa depannya disuarakan oleh generasi mudanya.”

[Redaktur: Hotbert Purba]

Putusan KIP ini sekaligus menjadi preseden hukum penting: transparansi informasi lingkungan dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi adalah hak publik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Ketiga faktor tersebut menjadi syarat dasar guna menjaga daya saing destinasi sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan yang berkunjung.

Pernyataan itu disampaikan Rico Sia dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pariwisata yang Inklusif, Aman, dan Berkualitas di Waisai, Raja Ampat, pada Jumat (31/7/2026). 

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI.

Menurut Rico, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semata, melainkan juga harus memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat dari sektor tersebut.

Ia menjelaskan bahwa konsep pariwisata inklusif memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, berbeda dengan pola pariwisata eksklusif yang manfaatnya hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

Dalam kesempatan itu, Rico juga mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan bimbingan teknis tersebut sebagai sarana meningkatkan kapasitas diri dalam pengelolaan destinasi wisata. 

Pengetahuan yang diperoleh, menurutnya, perlu diterapkan secara langsung guna terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola kepariwisataan di Raja Ampat.

“Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap pengetahuan sebanyak mungkin, kemudian terapkan dalam pengelolaan destinasi agar pariwisata Raja Ampat semakin berkembang,” ujar Rico.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Rico menyatakan akan terus memperjuangkan dukungan program dari pemerintah pusat bagi Raja Ampat. 

Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur, hingga berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata secara menyeluruh.

Ia berharap terjalinnya sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperkuat kedudukan Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, inklusif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi seluruh warga.

[Redaktur: Hotbert Purba]

PT Pertamina (Persero) memfasilitasi sertifikasi halal bagi 50 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan dari berbagai sektor usaha.

Program ini diikuti UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, fesyen, kerajinan, produk perawatan tubuh, kecantikan, serta berbagai sektor usaha lainnya. Fasilitasi sertifikasi halal merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan Pertamina untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas produk, memenuhi aspek legalitas, dan memperkuat daya saing usaha.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM binaan agar semakin tangguh dan kompetitif.

"Pertamina mendorong UMKM binaan agar tidak hanya memiliki produk yang berkualitas, tetapi juga didukung legalitas dan sertifikasi yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Fasilitasi sertifikasi halal ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi produk sekaligus membuka peluang pasar yang lebih lebar," ujar Baron.

Menurut Baron, pembinaan UMKM yang dilakukan Pertamina tidak berhenti pada sertifikasi. Perusahaan juga memberikan pelatihan, pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta dukungan pengembangan pemasaran sesuai kebutuhan dan tahapan perkembangan usaha.

"Kami berharap UMKM binaan dapat memanfaatkan sertifikasi halal sebagai modal untuk terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran. Pertamina akan terus hadir sebagai mitra yang mendukung UMKM agar semakin siap tumbuh dan bersaing," tambahnya.

Salah satu UMKM binaan Pertamina, Minie Sudjarwo selaku owner MiniesQ mengaku fasilitasi sertifikasi halal diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usahanya.

"Sertifikasi halal menjadi nilai tambah bagi produk kami. Kami jadi lebih percaya diri menawarkan produk ke pasar yang lebih luas dan membuka peluang bekerja sama dengan toko modern maupun mitra usaha lainnya. Dukungan Pertamina menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengembangkan usaha," ujar Minie.

Melalui program ini, Pertamina berharap semakin banyak UMKM binaan yang mampu meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Inisiatif ini juga mendukung penguatan ekosistem produk halal nasional sekaligus sejalan dengan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk hasil sembelihan yang berlaku paling lambat Oktober 2026.

Pertamina berkomitmen untuk terus menghadirkan program pembinaan yang relevan dengan kebutuhan UMKM melalui peningkatan kapasitas, pemenuhan legalitas dan sertifikasi, serta perluasan akses pasar, sehingga UMKM Indonesia semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

[Redaktur: Hotbert Purba]

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo.

Dalam putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tetap konstitusional. Namun ketentuan itu hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026.

"Sehingga untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun berikutnya, anggaran Program Makan Bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisahkan," jelas Suhartoyo membacakan poin kedua putusan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah menyatakan Program MBG yang menggunakan anggaran pendidikan merupakan program prioritas negara dengan kebutuhan anggaran besar.

Namun, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas, juga diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan dasar yang menjadi kewajiban konstitusional pemerintah dan hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

"Oleh karena itu, perluasan sasaran Program MBG yang mengutamakan pemerataan pemenuhan hak atas gizi dinilai menimbulkan ketimpangan karena mengganggu proporsionalitas anggaran pendidikan. Akibatnya, sebagian anggaran pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan Program MBG," katanya.

Guntur juga menyebut berdasarkan fakta persidangan, jika anggaran pendidikan untuk Program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan, maka alokasi 20 persen untuk pendidikan pada APBN 2026 tetap terpenuhi.

Senada, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menilai pembebanan anggaran Program MBG ke dalam anggaran pendidikan pada dasarnya menjadi cara untuk memenuhi ketentuan alokasi minimal 20 persen.

Namun kebijakan itu justru berpotensi menghambat penyelesaian persoalan di sektor pendidikan.

"Seperti pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta pembayaran gaji dan tunjangan guru yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan," pungkasnya.

Putusan MK ini menegaskan pemisahan pos anggaran MBG mulai APBN 2027 mendatang, agar tidak lagi membebani anggaran pendidikan yang telah dijamin konstitusi.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Mau saya buatkan juga versi 3 opsi judul alternatif dan lead 2 paragraf untuk kebutuhan portal online, pak?

Penggeledahan merupakan tindak lanjut peningkatan status perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPR Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 ke tahap penyidikan.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya, Ihot Tampubolon mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan.

"Subdit Tipikor menyampaikan penggeledahan di Kantor Sekretariat DPR Papua Barat Daya ini sebagai tindak lanjut dari rilis yang telah kami sampaikan sebelumnya. Ada sejumlah dokumen yang kami cari sehingga dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan," ujar Ihot.

Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya menggeledah 13 ruangan Kantor Sekretariat DPR Papua Barat Daya, Kamis (30/7/2026).

Sisir 13 Ruangan Termasuk Ruang Ketua DPR 

Dalam penggeledahan yang berlangsung selama beberapa jam, penyidik menyisir sekitar 13 ruangan di lingkungan Kantor Sekretariat DPR PBD. Ruangan yang diperiksa meliputi ruang Sekretaris Dewan Sekwan, para Kepala Bagian Kabag, Kepala Subbagian Kasubbag, ruang staf, hingga ruang pimpinan DPR Papua Barat Daya, termasuk ruang Ketua DPR.

Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat personel kepolisian. Hingga proses berakhir, penyidik membawa sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Penyidik menjelaskan, proses inventarisasi barang bukti masih berlangsung. Seluruh dokumen yang diamankan masih didata dan dituangkan dalam berita acara penggeledahan.

Kerugian Negara Diduga Rp6,5 Miliar

Terkait kerugian negara, penyidik menyebut nilai sementara diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan dipastikan melalui hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK.

"Kerugian negara sesuai rilis sebelumnya diperkirakan sekitar Rp6,5 miliar. Untuk nilai pastinya kami masih menunggu hasil perhitungan dari BPK," jelasnya.

Polda Papua Barat Daya memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut. Penyidik masih akan memeriksa sejumlah saksi serta mendalami berbagai alat bukti untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Polda Papua Barat Daya menegaskan akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga seluruh rangkaian penyidikan selesai.

Sebelunnya, Dirreskrimsus Polda Papua Barat Daya Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., menjelaskan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik Subdit III Tipidkor mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup.

Kata Kombes Iwan Manurung, mengenai bukti tersebut diperoleh melalui pemeriksaan terhadap 43 orang saksi, pengumpulan dokumen, serta hasil gelar perkara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Festival ini menghadirkan sembilan program kreatif dan edukatif untuk anak usia PAUD hingga kelas 6 SD. Kegiatan mengusung semangat agar setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendidik sekaligus menyenangkan.

Festival merupakan bagian dari program besar KKN-PPM UGM Unit Sorai Waisai di Distrik Teluk Mayalibit dengan tema "Optimalisasi Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan Sustainable Livelihoods Berbasis Blue Governance".

"Dukungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terhadap festival ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter, pondasi utama bagi masa depan kepulauan yang kaya namun terus membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh," kata Koordinator Festival Hari Anak Raja Ampat 2026 dari Tim KKN-PPM UGM Sorai Waisai, Aditya Ibnu Salim, dikutip rilis tertulis, Kamis (30/7/2026).

"Festival ini adalah bentuk nyata dari kepedulian kami terhadap anak-anak Raja Ampat. Kami ingin mereka merasakan bahwa belajar itu menyenangkan, dan bahwa potensi mereka tidak kalah dengan anak-anak di mana pun di Indonesia," tambahnya.

Rangkaian Kegiatan Edukatif 

Rangkaian festival dibuka dengan Upacara Hari Anak Nasional yang diikuti 140 siswa SD dan PAUD di lapangan SD YPK Sion Warsambin. Dalam upacara dilaksanakan Pembacaan Suara Anak Indonesia sebagai simbol bahwa aspirasi anak adalah tanggung jawab kolektif bangsa.

Kegiatan dilanjutkan dengan Senam Anak Indonesia Hebat yang diikuti seluruh peserta.

Sesi paralel digelar di berbagai sudut sekolah. Siswa kelas 1 dan 2 diajak mengenal permainan tradisional melalui "Traditional Play Day" seperti engklek, lompat tali, boi-boian, lempar sandal, dan ular naga.

Siswa kelas 3 mengikuti Edu-Forest Rimba Cilik: Eksplorasi Keanekaragaman Hayati Lewat Kreasi Ecoprint. Siswa kelas 4 menjadi ilmuwan cilik melalui eksperimen "Bikin Es Krim Cepat Tanpa Kulkas" untuk belajar perubahan wujud benda.

Program literasi dan kesehatan juga digelar. Siswa kelas 5 dan 6 diperkenalkan dunia farmasi melalui Taman Baca dan Apoteker Cilik: Cerdas Kelola Obat dengan DAGUSIBU. Anak PAUD mengikuti "Aku Hebat, Gigiku Sehat" untuk peningkatan kesadaran kesehatan gigi.

Tak hanya anak, ibu-ibu PKK juga dilibatkan. Mereka mengikuti pelatihan Sosialisasi Presto Ikan untuk meningkatkan nilai jual produk perikanan lokal, serta penyuluhan hukum bertema "Wanita Tangguh: Cegah Nikah Siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Sinergi Pemkab dan Kampus 

Sinergi antara Pemkab Raja Ampat dan UGM dalam festival ini dinilai sebagai model kolaborasi ideal antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pemkab menyediakan dukungan kelembagaan, sementara mahasiswa menghadirkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan.

Festival resmi ditutup pada hari yang sama. Namun penyelenggara berharap semangat yang dibangun dapat terus berlanjut untuk melahirkan generasi Raja Ampat yang cerdas, sehat, berbudaya, dan berdaya dalam menjaga tanah dan lautnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Melalui ajang fashion terbesar di Indonesia ini, Pertamina Patra Niaga mendorong pelaku UMKM memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada pasar yang lebih luas.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa partisipasi dalam IFW 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Melalui keikutsertaan di IFW 2026, kami ingin membuka akses yang lebih luas bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih besar, memperkuat branding, serta memperluas peluang kolaborasi dan pengembangan usaha,” ujar Kitty Kamis 30 Juli 2026.

Keikutsertaan para mitra binaan dalam IFW 2026 juga menjadi bagian dari implementasi program Community Involvement & Development (CID) Pertamina Patra Niaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berkelanjutan. Program ini dijalankan melalui kolaborasi strategis bersama Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) sebagai penyelenggara IFW.

Sebanyak 11 UMKM mitra binaan yang berpartisipasi dalam IFW 2026 terdiri dari Dara Baro, Guns Leather, Ramiza Boutique, Vite, Narita Sibori, Dimas Batik, Meeta Fauzan, UD Tenun Sumber Rejeki, Jokotole, Besolek, dan Mahacinta Jewelry. Kesebelas UMKM tersebut berasal dari wilayah operasional Pertamina Patra Niaga di Jawa Bagian Barat (JBB), Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Tidak hanya menghadirkan produk unggulan di area pameran, tiga UMKM binaan Pertamina Patra Niaga, yaitu Meeta Fauzan, Dimas Batik, dan Dara Baro, juga mendapatkan kesempatan menampilkan koleksi terbaiknya di atas runway IFW 2026. Kesempatan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kualitas produk dan kreativitas UMKM binaan yang telah melalui proses pembinaan berkelanjutan.

Salah satu UMKM yang turut berpartisipasi adalah Meeta Fauzan, mitra binaan Pertamina Patra Niaga sejak 2020 yang menghadirkan koleksi busana modern dengan sentuhan motif batik dari berbagai daerah Indonesia. Pemilik usaha, Meeta Fauzan, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari IFW 2026.

“Luar biasa senang, karena ini salah satu event fashion terbesar di Indonesia, bahkan cakupannya tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Kesempatan ini membuka peluang yang lebih besar bagi kami untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Aisyah Nadia, pemilik Dimas Batik yang telah menjadi mitra binaan Pertamina Patra Niaga sejak 2019. Dalam ajang IFW 2026, Dimas Batik menghadirkan beragam koleksi batik tulis khas Tasikmalaya yang mendapat respons positif dari para pengunjung.

“Saya senang sekali karena respons pengunjung sangat baik. Mereka menyukai motif dan kualitas kain batik yang kami tampilkan. Bahkan pada hari pertama pameran, produk kami sudah terjual sebanyak 10 buah,” ungkap Aisyah.

Kitty menambahkan bahwa konsep “naik kelas” yang diusung Pertamina Patra Niaga tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga pada pembentukan ekosistem usaha yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

“Bagi kami, mendorong UMKM naik kelas berarti membantu mereka memiliki kapasitas bisnis yang lebih kuat, akses pasar yang lebih luas, serta daya saing yang semakin tinggi. Kami ingin UMKM Indonesia mampu tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional,” tambah Kitty.

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk turut mendukung produk-produk karya anak bangsa dengan mengunjungi booth UMKM Mitra Binaan Pertamina Patra Niaga di Main Lobby JCC Booth M1–M3 dan Assembly Hall JCC Booth A227–A231 selama penyelenggaraan IFW 2026.

“Setiap produk yang dibeli tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan industri kreatif Indonesia agar semakin berdaya saing di tingkat global,” pungkas Kitty.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pengawalan dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian Polri kepada masyarakat yang sedang berduka. Dengan pengaturan lalu lintas dan pengawalan sepanjang perjalanan, iring-iringan dapat melintas dengan aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran personel Satlantas membuat keluarga dapat fokus mengiringi kepergian anggota keluarganya tanpa khawatir terhadap kondisi lalu lintas.

Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan setiap warga berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari Polri, termasuk saat menghadapi momen kehilangan.

"Bagi keluarga yang sedang berduka, ketenangan adalah hal yang sangat berarti. Kehadiran anggota kami bukan sekadar mengawal perjalanan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat melepas kepergian orang yang dicintai dengan aman, tertib, dan penuh penghormatan. Itulah wujud pelayanan Polri yang hadir bersama masyarakat dalam setiap keadaan," ujar Kapolres.

Ia menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Fakfak untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya pengawalan. Namun bagi keluarga yang sedang berduka, kehadiran Polri di sepanjang perjalanan menjadi bentuk kepedulian yang memberi rasa tenang di saat-saat yang paling berat."

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kasat Resnarkoba Polresta Sorong Kota AKP Rachmat Djakatara mengatakan pengungkapan berawal dari informasi Tim BRASKO pada 26 Juli 2026. 

Informasi menyebut ada seorang perempuan yang membawa ganja dari Jayapura ke Sorong menggunakan KM Dobonsolo.

Menindaklanjuti laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan pengawasan di kawasan Pelabuhan Sorong. Setelah kapal sandar sekitar pukul 22.25 WIT, petugas langsung mengamankan target operasi.

"Dari hasil penggeledahan yang disaksikan pihak PT Pelni, petugas menemukan 141 bungkus plastik bening berukuran besar berisi ganja yang disimpan di dalam sebuah koper warna merah marun," ujar Rachmat di Sorong, dikutip Kamis (30/7/2026).

Barang Bukti 5.455 Gram

Barang bukti ganja yang diamankan memiliki berat bruto 5.455 gram atau sekitar 5,4 kilogram. Selain itu polisi menyita satu unit telepon genggam, 14 gulung lakban cokelat, sejumlah kantong plastik berbagai warna, dan koper yang digunakan untuk membawa narkotika.

Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka mengaku hanya berperan sebagai kurir. Rencananya ganja tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang menunggu di area parkir Pelabuhan Sorong.

Namun saat dilakukan pengembangan, petugas tidak menemukan orang yang diduga sebagai penerima. Penyidik masih terus memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Masih Kembangkan Jaringan

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Satresnarkoba Polresta Sorong Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

AKP Rachmat menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Ia mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Kerja sama masyarakat sangat penting dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkotika. Setiap informasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku," demikian AKP Rachmat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Ketua DPRK Raja Ampat, Muh. Taufik Sarasa, S.T., menyatakan keprihatinan mendalam atas keterlambatan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Padahal, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dokumen tersebut wajib diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Juli.

“Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan pelanggaran ketentuan yang berisiko memotong waktu pembahasan, sehingga APBD 2027 tidak tersusun matang dan tepat waktu,” tegas Taufik, seraya mengingatkan potensi sanksi administratif bagi kepala daerah dan DPRD sesuai Pasal 312 UU Nomor 23 Tahun 2014 serta aturan turunannya.

Keterlambatan ini berdampak domino: sebagai dasar penyusunan rancangan APBD, tertundanya KUA-PPAS berpotensi menunda penetapan anggaran serta seluruh program pembangunan, pelayanan dasar, dan bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Di saat bersamaan, Taufik juga menyoroti belum diserahkannya dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia menegaskan kondisi ini menciptakan ketidakberesan: sejumlah kegiatan fisik justru sudah berjalan, namun belum memiliki landasan anggaran resmi, sementara kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga tertunda karena belum tertuang dalam perubahan tersebut.

“Pekerjaan sudah selesai, tapi belum bisa dibayarkan. Ini merugikan mitra kerja dan mencederai prinsip akuntabilitas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya penambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat yang segera harus dimuat dalam perubahan APBD agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, bukan terbuang sia-sia akibat kelambatan administrasi.

DPRK pun mendesak TAPD segera menyerahkan kedua dokumen tersebut tanpa penundaan lagi. “Jangan sampai rakyat menjadi korban dari lambannya birokrasi. Anggaran adalah amanah rakyat, harus dikelola tepat waktu dan penuh tanggung jawab,” pungkas Taufik.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kegiatan itu berlangsung di Sekretariat LKS Enaimoo Lembah Kasih, Kabupaten Deiyai, pada Selasa (28/7/2026).

Elipas Pakage, Tim Penggerak TKSK Kabupaten Deiyai, mengatakan penginputan data ini bertujuan memperbarui dan memvalidasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). "Supaya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran," ujar Pakage.

Verifikasi ke 2 Distrik dari 5 Distrik, Elipas Pakage menjelaskan, dari 5 distrik di Deiyai, saat ini pendataan baru dilakukan di 2 distrik yakni Distrik Tigi dan Tigi Timur karena keterbatasan jarak.

"Nama-nama lansia dan YAPI dikirim langsung dari Kemensos RI. Tim TKSK turun ke lapangan untuk assessment dan verifikasi, memastikan warga benar-benar ada dan layak menerima bansos," jelasnya.

Katanya Elipas Dari total 67 kampung di Kabupaten Deiyai, data yang dikirim Kemensos baru mencakup 8 kampung per distrik. Proses pendataan berlangsung sejak 1 Juni hingga 30 Juli 2026.

Harapkan Data Akurat dan Tepat Sasaran 
"Semoga seluruh proses pendataan berjalan lancar, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Pakage".

Dengan pendataan melalui SIKSMo ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial dapat lebih cepat dan tepat dalam menyalurkan program kesejahteraan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Deiyai,"Dukung Akurasi Data Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Deiyai".

[Redaktur: Hotbert Purba]