Langkah ini diambil menyusul polemik yang muncul dalam proses penilaian salah satu sesi perlombaan.

Klarifikasi tersebut disampaikan MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI dalam pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram resmi MPR pada Selasa 12 Mei 2026. 

Dalam pernyataan itu, MPR RI mengakui adanya kelalaian Dewan Juri yang menjadi pemicu polemik di media sosial.

Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI memutuskan untuk menonaktifkan seluruh Dewan Juri dan MC yang bertugas pada kegiatan tersebut.

MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan komitmen untuk menjaga kredibilitas serta objektivitas dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di seluruh wilayah.

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar merupakan agenda rutin MPR RI yang bertujuan menanamkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui pendekatan edukatif dan kompetitif.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri terhadap oknum anggota Polda Papua Barat Daya, Bripda Muhammad Arfandi Manaf, telah dilaksanakan terkait kasus dugaan penganiayaan berat," kata Plt Kabid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Pemecatan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat berupa penganiayaan berat terhadap seorang perempuan bernama Ardhalina La Nuhu.

Sidang kode etik Polri terhadap Bripda Muhammad Arfandi Manaf

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami delapan luka tusukan akibat penikaman dengan senjata tajam dan sempat menjalani perawatan intensif di ruang ICU RS Sele Be Solu.

Dalam sidang kode etik, Bripda Muhammad Arfandi Manaf dinyatakan melakukan perbuatan yang mencederai nama baik institusi Polri serta bertentangan dengan norma hukum dan etika kepribadian anggota Polri.

Motif dugaan penganiayaan muncul setelah korban memperlihatkan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan istrinya, yang juga merupakan kakak korban. 

Isi percakapan memuat cekcok dan kata-kata kasar terhadap kedua orang tua korban.

Sanksi PTDH dijatuhkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. 

Selain itu, pelaku juga dinyatakan melanggar Pasal 8 huruf c angka 1 dan Pasal 13 huruf m Kode Etik Profesi Polri terkait kewajiban menaati norma hukum dan larangan melakukan tindakan kekerasan.

Polri menyebut putusan tersebut sebagai bentuk komitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum maupun kode etik yang dilakukan anggota, terutama yang mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak citra institusi.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Turnamen tetsebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus mematangkan persiapan atlet menuju Liga Tomandin dan Bupati Cup VII.

Ketua PBSI Fakfak Widhi Asmoro Jati menegaskan PB Samandar Cup diarahkan untuk membangun ekosistem bulu tangkis yang sehat dan berkelanjutan. Pembinaan atlet muda menjadi fokus utama.

“PB Samandar Cup bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai juara, tetapi tentang bagaimana kita membangun ikatan kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan menyiapkan generasi penerus bulu tangkis Fakfak agar memiliki ruang berkembang, berlatih, dan berprestasi,” kata Widhi saat membuka pertandingan, Sabtu (10/5/2026).

Ia menambahkan HUT PBSI ke-75 harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat ekosistem olahraga yang kompetitif namun tetap menjunjung sportivitas dan persaudaraan.

Sekretaris PBSI Fakfak Muhamad Taufiq Safaat mengajak seluruh peserta menjadikan turnamen sebagai panggung sportivitas. Menurutnya, sikap sportif lebih penting dari hasil pertandingan.

“Kemenangan adalah bonus dari kerja keras, tetapi sportivitas adalah karakter yang harus selalu dibawa pulang. Menang ataupun kalah adalah hal biasa dalam pertandingan, yang terpenting adalah bagaimana kita bermain dengan hati, menghormati lawan, dan menjaga semangat persahabatan dalam bingkai olahraga,” ujarnya.

PB Samandar Cup juga berfungsi sebagai ajang pemanasan strategis sebelum Liga Tomandin. 

Kompetisi ini nantinya berlanjut menuju Bupati Cup VII yang digelar menyambut HUT Kabupaten Fakfak ke-77 pada 2026 dan diharapkan melahirkan atlet potensial daerah.

PBSI Fakfak berharap bulu tangkis terus tumbuh sebagai olahraga pemersatu, pembentuk karakter, dan ruang lahirnya prestasi yang membanggakan daerah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Warga kesulitan mengevakuasi bangkai tersebut secara mandiri dan mendesak pihak berwenang segera turun tangan.

Kapal yang kondisinya telah terbakar dilaporkan hanyut tak berarah di perairan wilayah Distrik Meosmansar, Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu (9/5/2026). 

Hingga saat ini, identitas maupun asal-usul kapal tersebut belum diketahui secara pasti, dan keberadaannya dinilai sangat mengkhawatirkan karena berpotensi merusak ekosistem terumbu karang yang menjadi kekayaan utama wilayah tersebut.

Kapal tanpa penanggung jawab ini diketahui hanyut melintasi perairan di antara permukiman Kampung Yenbekwan, Sawinggrai, Yenbuba, dan kawasan sekitarnya. 

Masyarakat setempat sangat cemas, mengingat jika kapal tersebut kandas atau menabrak kawasan terumbu karang (reef), kerusakan besar bagi lingkungan dan mata pencaharian warga tidak dapat dihindari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga telah berupaya melakukan evakuasi dan pengendalian terhadap kapal tersebut agar tidak masuk ke kawasan rawan. Namun, upaya tersebut menemui kendala besar karena keterbatasan sarana dan armada yang dimiliki masyarakat. 

Kapal-kapal kecil milik warga tidak memiliki tenaga dan kekuatan yang cukup untuk menunda atau menggeser kapal terbakar tersebut.

Hingga hari ini, 9 Mei 2026, kelompok masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor pariwisata di Distrik Meosmansar kembali berupaya melakukan evakuasi, namun kembali gagal karena ketidakmampuan armada yang digunakan.

Warga menyayangkan sikap pemerintah daerah dan lembaga terkait yang dinilai lambat merespons, seolah-olah membiarkan dan hanya menyaksikan kondisi berbahaya ini berlangsung tanpa tindakan nyata.

"Pemerintah dan lembaga terkait terkesan tertidur dan hanya menyaksikan kondisi ini. Padahal bahaya kerusakan lingkungan sangat nyata di depan mata kami," ungkap salah satu warga setempat.

Menyikapi situasi tersebut, masyarakat mendesak pihak berwenang, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk segera turun tangan. 

Selain menanggulangi kapal tersebut sebelum menimbulkan bencana lingkungan, warga juga meminta dilakukan penelusuran menyeluruh mengenai asal-usul kapal yang hanyut tersebut.

Secara khusus, masyarakat meminta pihak Kepolisian dan instansi berwenang lainnya untuk mengidentifikasi serta menemukan pihak yang bertanggung jawab, termasuk siapa pemilik kapal tersebut. 

Kejelasan ini dinilai penting agar tidak ada kapal asing atau kapal yang tidak diketahui asal-usulnya berkeliaran dan mengancam keamanan serta kelestarian laut Raja Ampat.

Masyarakat berharap tindakan cepat dapat dilakukan sebelum kapal tersebut kandas dan menimbulkan kerusakan permanen pada ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup seluruh warga Meosmansar.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Langkah hukum ini diambil karena pihak keluarga hingga kini belum memperoleh kejelasan mengenai status pelunasan utang serta kepastian pengembalian sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan saat pengajuan kredit.

Melalui kuasa hukum mereka, Ramlan Nadeak, S.H., kronologi permasalahan tersebut diuraikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (8/5/2026). 

Ramlan memaparkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2019, almarhumah Siti Nasrikah pernah mengajukan fasilitas kredit senilai Rp200.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 60 bulan. Selama masih hidup, almarhumah diketahui senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara rutin sebesar Rp5.174.000 setiap bulannya, dan seluruh transaksi pembayaran tersebut memiliki bukti sah yang lengkap.

Situasi berubah setelah Siti Nasrikah meninggal dunia pada 24 Februari 2022. Peristiwa kematian tersebut telah dibuktikan secara resmi melalui surat keterangan dokter serta akta kematian yang sah secara hukum. Segera setelah peristiwa itu, para ahli waris yang merupakan anak kandung almarhumah telah melaporkan hal tersebut kepada pihak bank.

“Saat itu, pihak bank meminta keluarga untuk melengkapi berkas-berkas guna keperluan pengajuan klaim asuransi jiwa, mengingat fasilitas kredit tersebut memang telah dilindungi oleh jaminan asuransi,” tegas Ramlan.

Seluruh dokumen yang diminta telah diserahkan secara lengkap oleh pihak keluarga. Namun, hingga berjalannya waktu, tidak ada kejelasan maupun informasi resmi yang diterima terkait status proses klaim asuransi maupun status pelunasan kredit tersebut.

Pihak ahli waris mengaku telah berupaya melakukan koordinasi berulang kali, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi tertulis, untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Tujuan utama yang diharapkan keluarga adalah penyerahan kembali sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai agunan, dengan alasan bahwa kewajiban pembayaran telah seharusnya dilunasi sepenuhnya melalui mekanisme asuransi jiwa.

“Namun faktanya, hingga hari ini dokumen jaminan tersebut belum pernah diserahkan kembali kepada kami selaku ahli waris. Bahkan, komunikasi dari pihak bank pun tidak memberikan kepastian apa pun terkait permasalahan ini,” tandas Ramlan.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini telah menimbulkan kerugian nyata bagi keluarga. Penahanan sertifikat oleh pihak bank menyebabkan rencana penjualan aset keluarga batal terlaksana, sebab calon pembeli menolak melanjutkan transaksi tanpa adanya kejelasan status hukum dokumen kepemilikan tanah tersebut.

Dalam surat somasi yang telah disampaikan, kuasa hukum memberikan batas waktu selama tujuh hari kerja kepada pihak Bank BRI untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis.

Penjelasan yang diminta secara rinci mencakup alasan penahanan sertifikat, status dan hasil pengajuan klaim asuransi, serta kepastian status pelunasan kredit.

“Kami menduga kuat terdapat unsur kelalaian dari pihak bank, baik dalam hal pemrosesan administrasi dokumen maupun penanganan pengajuan klaim asuransi. Sangat besar kemungkinan dokumen tersebut tidak diproses sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan, atau bahkan diajukan melewati batas waktu yang berlaku,” ungkap Ramlan dengan tegas.

Salinan surat somasi ini juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kantor Cabang BRI Sorong, sebagai bentuk pengawasan dan langkah penindaklanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pihak keluarga berharap permasalahan ini dapat diselesaikan melalui jalan damai dan musyawarah. Namun, mereka menegaskan hak mereka untuk mendapatkan kembali dokumen jaminan yang menjadi hak milik sah ahli waris.

“Kami tidak menuntut hal lain selain kepastian hukum. Kami hanya menginginkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut dikembalikan sebagaimana mestinya,” ujar Novi Fatimah, salah satu ahli waris almarhumah.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Program yang menyasar regenerasi petani ini sekaligus menyoroti potensi besar yang belum tersentuh

Bimtek tahun ini dipusatkan di tiga Sekolah Menengah Atas, salah satunya SMA Negeri 2 Fakfak. Siswa tidak hanya mendengar teori, tapi langsung praktik budidaya Pala Tomandin, penanaman bibit unggul, dan aplikasi nutrisi hayati. Tujuannya membuat pertumbuhan tanaman lebih sehat, produktif, dan ramah lingkungan.

Kepala SMAN 2 Fakfak Candra Urbaningrum mengatakan model pembelajaran ini memaksa siswa turun ke lapangan dan melakukan riset sederhana. Mulai dari karakteristik varietas, adaptasi lingkungan, hingga peluang produk turunan pala.

“Kegiatan seperti ini membangun budaya belajar berbasis penelitian dan mempererat hubungan pendidikan dengan potensi unggulan daerah,” kata Candra.

Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widhi Asmoro Jati menyebut arah program jelas: mencetak Generasi Z Fakfak yang mengenal, mencintai, dan menjadikan pala sebagai tanaman investasi jangka panjang. Baginya pala bukan sekadar komoditas, tapi warisan leluhur dan simbol jati diri Fakfak.

“Kita ingin anak-anak asli Fakfak tumbuh dengan pemahaman bahwa pala adalah masa depan daerah, sumber kesejahteraan masyarakat, sekaligus identitas yang harus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan,” ujarnya.

Yang membuat program ini berbeda adalah penekanan pada hilirisasi. Widhi mengungkap masih besarnya kebocoran nilai ekonomi pala Fakfak. Dari total potensi produksi biji pala per tahun, sekitar 18 ribu ton daging buah pala belum termanfaatkan maksimal. Sementara yang berhasil diolah baru sekitar 2%.

Kondisi ini, kata Widhi, adalah peluang sekaligus peringatan. Ke depan yang dibangun bukan hanya tanaman palanya, tapi ekosistem agribisnis pala utuh: dari kebun, riset, inovasi produk, sampai pasar. Bahkan bagian yang selama ini dianggap limbah ditargetkan berubah menjadi sumber ekonomi baru lewat hilirisasi.

Dinas Perkebunan berharap bisa menggandeng mitra riset terapan dan pendampingan teknis agar pembelajaran Pala Tomandin tidak berhenti di budidaya. Tahap selanjutnya adalah penguatan hilirisasi, inovasi produk, dan penciptaan nilai tambah berbasis agroindustri lokal.

Melalui sinergi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan generasi muda, branding Pala Unggul Fakfak diharapkan menjadi gerakan kolektif. Targetnya: masa depan pala yang lestari, bernilai tinggi, dan jadi kebanggaan Fakfak di tingkat nasional maupun global.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa perjalanan 23 tahun bukan sekadar hitungan waktu, melainkan bukti kerja keras, persatuan, dan keyakinan yang tak pernah padam. "Kita hadir bukan sekadar untuk merayakan, melainkan untuk merenung, bersyukur, dan meneguhkan kembali janji kita kepada tanah ini, dan kepada seluruh anak-cucu yang akan mewarisinya," ujarnya.

Capaian Gemilang di Berbagai Sektor

Selama perjalanan tersebut, berbagai kemajuan nyata telah diraih di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di bidang pendidikan, partisipasi anak usia dini melampaui target, dan seluruh peserta didik di semua jenjang berhasil lulus 100 persen tanpa ada yang tertinggal. Nilai-nilai budaya leluhur pun tetap lestari, seiring langkah kemajuan yang terus berjalan.

Sektor kesehatan juga mengalami perbaikan signifikan. Angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu melahirkan ditekan secara drastis, dan jangkauan pelayanan kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan. Prinsip keadilan kesehatan dipegang teguh: setiap warga, meski tinggal di pulau terpencil, berhak mendapatkan pelayanan yang layak.

Pembangunan infrastruktur dasar merata hingga ke pelosok kampung. Akses air bersih menjangkau lebih banyak rumah tangga, dan konektivitas melalui jalur darat, laut, maupun udara kini menghubungkan hampir seluruh distrik. "Konektivitas adalah soal martabat, tentang hak setiap warga merasakan kehadiran pemerintah," tegas Bupati.

Kekayaan alam Raja Ampat yang tiada bandingnya tetap terjaga kelestariannya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi salah satu yang terbaik di Papua Barat Daya, didukung puluhan kampung sadar lingkungan. Hal ini menjadikan Raja Ampat tujuan wisata dunia, dengan kunjungan wisatawan mancanegara melampaui target lebih dari 200 persen, serta lonjakan jumlah wisatawan nusantara.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan membawa dampak positif bagi iklim investasi. Ratusan investor dalam dan luar negeri berinvestasi di sini, didukung sistem perizinan elektronik yang cepat dan akuntabel. Di sektor ekonomi, lebih dari 100 kampung mandiri pangan telah terbentuk, produksi perikanan meningkat, dan ketahanan pangan masyarakat semakin kokoh. Serapan tenaga kerja lokal pun melampaui target, dengan hampir seluruh perusahaan menerapkan Upah Minimum Regional.

Kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama. Jumlah warga yang terbantu lewat program penanganan masalah sosial mencapai hampir tiga kali lipat dari target, dan sebagian besar penduduk telah terjangkau program pengentasan kemiskinan. Di tengah segala kemajuan, kerukunan tetap menjadi kekuatan utama; Indeks Kerukunan Umat Beragama berada di tingkat tertinggi, dan sepanjang tahun lalu tidak tercatat satu pun kasus konflik berbasis SARA.

Tema dan Tujuh Prioritas Pembangunan

Menatap masa depan, Raja Ampat mengusung tema: "Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Tata Kelola yang Baik, serta Penataan Kota dalam Mendukung Rantai Pasok, Aksesibilitas Layanan Dasar, dan Pengembangan Wisata Berkelanjutan". Tema ini menjadi peta jalan menuju visi besar: "Penguatan Fondasi Pembangunan Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera".

Untuk mewujudkannya, pemerintah menetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun ini:

1. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah: Membangun jalan, dermaga, dan irigasi demi kemudahan hidup masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar Pendidikan: Memastikan ketersediaan guru berkualitas dan fasilitas layak bagi setiap anak.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: Menambah fasilitas kesehatan, menekan angka stunting, dan memenuhi standar pelayanan minimal.
4. Pengembangan Ekonomi Produktif dan Pariwisata Berkelanjutan: Memperkuat peran UMKM, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi.
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Menjangkau warga paling rentan agar turut merasakan kehadiran negara.
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Keuangan: Mengelola keuangan daerah secara jujur, transparan, dan berorientasi hasil.
7. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana: Melindungi kawasan konservasi, pengelolaan sampah, dan kesiapan menghadapi bencana.

Empat Langkah Strategis Kado Ulang Tahun

Pada momen bersejarah ini, Bupati Orideko mengumumkan empat langkah penting sebagai wujud nyata komitmen pemerintah:

-Program ORISUN: Bantuan tunai perlindungan sosial bagi warga Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas, bersumber Dana Otonomi Khusus, sebagai penghormatan bagi para pendahulu pembangunan daerah.

-Penyelesaian Pembangunan RSUD Raja Ampat: Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dimulai Mei 2025 telah rampung, menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh warga.

-Dukungan Ekonomi Bagi Pelaku Usaha: Menanggapi dampak efisiensi anggaran nasional, Pemkab Raja Ampat bekerja sama dengan Bank Papua menyalurkan pinjaman berbunga rendah, bahkan diupayakan 0 persen, bagi pelaku IKM Orang Asli Papua. Masyarakat pun diajak mendukung produk lokal guna menjaga stabilitas ekonomi.

-Modernisasi Pengelolaan Sampah: TPA Babur akan diubah dari sistem pembuangan terbuka menjadi TPA Saniter. TPS liar diganti dengan bak penampungan merata dan pengangkutan terjadwal. Regulasi lingkungan dengan sanksi tegas disusun, dan ASN diimbau menjadi teladan dalam pengelolaan sampah demi menjaga kelestarian lingkungan.

"Perjalanan ini belum selesai. Bahkan sesungguhnya, kita baru saja memulai babak yang lebih besar," tegas Bupati di akhir pidatonya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, DPRK, perangkat daerah, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga Raja Ampat untuk bergerak bersama, berkolaborasi, dan berinovasi demi mewujudkan Raja Ampat yang produktif, sejahtera, dan lestari.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Capaian ini menegaskan keberhasilan Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas, memperluas akses pasar, dan memperkuat rantai pasok nasional di sektor Pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Partisipasi Pertamina dalam Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Gedung SMESCO Exhibition Hall, Jakarta Selatan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat rantai pasok nasional sekaligus memperluas akses pasar UMKM Indonesia. 

Pada ajang tersebut, Pertamina juga meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan transaksi buyer potensial terbanyak, yang semakin menegaskan peran aktif Pertamina dalam mendorong pertumbuhan UMKM nasional.

5 UMKM binaan, yaitu Agrominafiber, Meraki Cipta Rasa, Novio Fresh, Rendang Gadih, dan Otrahum, mendapat perhatian besar dari buyer maupun pengunjung.

Kualitas produk, inovasi, menjadi nilai tambah daya saing UMKM  sehingga bisa diterima di  pasar nasional.

Selain sebagai peserta pameran, Pertamina juga memfasilitasi 6 UMKM binaan untuk mengikuti sesi business matching bersama buyer potensial dari sektor Pemerintah, BUMN, dan swasta, yakni Glory Nine Degrees, Sambal Ning Niniek, Cangcomak, Sanrah Food, Miniesq, dan Sambal Lauk Mak Fau. Momentum ini membuka peluang kerja sama bisnis jangka panjang sekaligus memperluas peluang UMKM untuk masuk ke rantai pasok nasional secara berkelanjutan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan bahwa Pertamina terus memperkuat program pembinaan UMKM agar mampu naik kelas dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Pertamina berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM, tetapi juga membuka akses pasar dan peluang kolaborasi yang lebih luas. Inabuyer menjadi momentum strategis agar UMKM binaan dapat terhubung langsung dengan buyer potensial dan masuk ke rantai pasok nasional,” ujar Baron.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh UMKM Agrominafiber dan Rendang Gadih sebagai langkah strategis dalam memperluas pengembangan usaha. Owner Rendang Gadih, Brigita Lydia Syahniva menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan pasar dan pengembangan bisnis UMKM. “Melalui pendampingan Pertamina, kami mendapatkan banyak peluang untuk memperluas pasar dan membangun jejaring bisnis yang lebih besar. Kehadiran di Inabuyer menjadi momentum penting bagi UMKM kami untuk semakin dikenal dan dipercaya oleh buyer dari berbagai sektor,” ujar Brigita.

Melalui Inabuyer B2B2G Expo 2026, Pertamina terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Jacket tersebut yang pertama dari empat konstruksi lepas pantai telah dimuat dengan aman ke atas tongkang pengangkut di Saipem Karimun Yard, Indonesia, dan siap menempuh perjalanan sekitar 5.800 kilometer menuju Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Pencapaian penting ini menegaskan komitmen yang kuat terhadap keselamatan, kualitas, dan kapabilitas nasional; semuanya untuk mendukung Indonesia dalam mencapai ketahanan energi.

“Jacket ini dibuat di Indonesia, oleh orang Indonesia, untuk Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen kuat bp terhadap ketahanan energi nasional, pembangunan kapabilitas, serta membuka peluang bagi rantai pasok Indonesia, dalam perjalanan operasi kami selama 60 tahun di negara ini,” kata Kathy Wu, bp regional president Asia Pacific di Karimun, Kepulauan Riau, Jumat (8/5/2026).

• 1 platform jacket 
• 357.600 jam pengerjaan 
• Berat 994 metrik ton 
• Pelayaran 5.800km dari Tanjung Karimun ke Papua Barat 

Fabrikasi dilakukan di Karimun Yard, yang selama beberapa dekade telah memproduksi seluruh instalasi lepas pantai Tangguh LNG, serta sejumlah proyek bp lainnya di berbagai negara. 

“Kami ingin berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian ESDM dan SKK Migas, atas dukungan yang senantiasa diberikan. Sebagai mitra strategis energi Indonesia selama 60 tahun, kami percaya kemitraan ini dapat terus berlanjut untuk membantu Indonesia mencapai ketahanan energi,” tambah Kathy.

Tangguh UCC memiliki komitmen TKDN sebesar 45%. Dalam lingkup pekerjaan lepas pantai, peralatan utama seperti jacket dan topside Ubadari difabrikasi di yard kontraktor di Karimun.

Seluruh pipa untuk lingkup pekerjaan lepas pantai dilapisi di Jawa Timur, Indonesia. Untuk lingkup pekerjaan darat, sejumlah modul  sedang dibangun di Bintan dan Batam oleh fabrikator modul Indonesia.

Selain itu, berbagai komponen seperti instrumen, peralatan listrik, perpipaan, dan mesin dipasok oleh produsen Indonesia.

Lanjut Kathy, acara hari ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi tenaga kerja bp dan kontraktor, para mitra, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian penting ini, sekaligus menandai langkah penting menuju penyelesaian instalasi lepas pantai.

Diketahui, Proyek Tangguh UCC terdiri dari pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas melalui carbon capture, utilisation and storage (CCUS), serta kompresi darat.

Proyek Tangguh UCC mencakup platform lepas pantai, fasilitas CCUS, dan fasilitas kompresi di darat, serta menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur Tangguh LNG yang sudah ada di Papua Barat, Indonesia. 

Tangguh UCC merupakan proyek CCUS skala besar pertama yang dikembangkan di Indonesia. Pada fase awal, proyek ini berpotensi menyimpan sekitar 15 juta ton CO₂ dari emisi Tangguh, sekaligus menghasilkan sekitar 3 triliun kaki kubik sumber daya gas tambahan untuk mendukung kebutuhan energi jangka panjang Indonesia dan Asia.  

[Redaktur: Sandy]

Edaran tersebut mengatur harga pembelian pala tua betul, matang sempurna, dan dipetik tepat waktu. Tujuannya untuk menjaga kualitas komoditas, melindungi hak petani atas harga layak, dan memastikan pelaku usaha memperoleh pala sesuai standar mutu.

Septian menegaskan kebijakan harga bukan sekadar angka jual beli, tetapi upaya membangun tata niaga pala yang sehat, transparan, dan adil. Ia menyebut menjaga reputasi Pala Fakfak sebagai rempah unggulan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, petani, dan pedagang.

Pemerintah Kampung Werba Utara menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten, petani, dan pelaku usaha dalam mengawal pelaksanaan edaran agar kesejahteraan masyarakat Fakfak dapat terjaga.

Dukungan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan dengan turun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani pala dan para pelaku usaha pembelian pala di wilayah Kampung Werba Utara.

Semangat membangun kesadaran bersama, Septian Hindom turut menempel sendiri pamflet himbauan Edaran Bupati pada titik-titik sentra pembelian pala yang menjadi pusat aktivitas perdagangan komoditas tersebut.

Langkah sederhana namun sarat makna, menjadi simbol bahwa kebijakan pemerintah daerah harus dikawal bersama hingga benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha pala, mulai dari petani sebagai penghasil, pengepul sebagai penghubung pasar, hingga pelaku usaha sebagai mitra perdagangan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung program strategis Pala Unggul sebagai komoditas andalan daerah, sekaligus memperkuat konsep Distrik Berdaya yang menempatkan kampung dan distrik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sesuai visi pembangunan Fakfak Membara.

Kunjungan lapangan yang diawali di Distrik Furwagi ini merupakan langkah konkret Dinas Perkebunan dalam menjemput aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus melihat kondisi riil potensi perkebunan yang diusulkan melalui forum Musrenbang. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk respons atas berbagai kebutuhan masyarakat di sektor perkebunan yang diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan kampung dan distrik pada tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Pendataan lapangan ini tidak hanya bertujuan menghimpun informasi administratif, tetapi lebih jauh untuk memastikan bahwa setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi eksisting di lapangan, serta memiliki prospek pengembangan yang berkelanjutan.

Melalui verifikasi langsung, Dinas Perkebunan dapat menilai kesiapan lahan, potensi komoditas unggulan, minat dan komitmen petani pekebun, hingga dukungan kelembagaan kelompok tani yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan program.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST, MT, menegaskan bahwa langkah pendataan awal dan verifikasi lapangan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan program yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang lahir dari Musrenbang tidak berhenti pada tataran usulan semata, tetapi benar-benar memiliki data dukung yang kuat untuk diperjuangkan menjadi program nyata. Karena itu, pendataan dan verifikasi lapangan ini sangat penting sebagai data awal, sekaligus melihat secara langsung sejauh mana kesiapan masyarakat, kesiapan lokasi, dan potensi pengembangannya," ujarnya.

Dikatakan, dari hasil Musrenbang Distrik Tahun 2026, tercatat hanya beberapa distrik yang secara khusus mengusulkan pengembangan sektor perkebunan dengan fokus pada komoditas unggulan yakni Distrik Furwagi, Distrik Fakfak Barat, Kayauni, Kokas, dan Mbahamdandara, serta Distrik Wartutin, menjadi wilayah yang menyampaikan usulan prioritas pengembangan komoditas pala, termasuk pengembangan pinang dan kopi, serta dukungan sarana dan prasarana pascapanen dan sosialisasi guna meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.

Menurut Kepala Dinas, perhatian terhadap komoditas pala menjadi hal yang strategis mengingat pala merupakan komoditas khas Fakfak yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan potensi pasar yang besar. 

Namun pengembangan komoditas ini perlu dilakukan secara terencana, berbasis data, serta disertai kesiapan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perkebunan.

Pemerintah tentu memiliki standar operasional dan mekanisme dalam menyalurkan bantuan. Ada SOP yang harus dipenuhi, mulai dari adanya kelompok tani yang aktif, minat dan komitmen petani pekebun untuk mengembangkan komoditas yang diusulkan, kesiapan lahan yang jelas dan layak, hingga kepastian status lokasi agar program yang diberikan benar-benar dapat berjalan optimal. 

Jangan sampai bantuan sudah diberikan, tetapi tidak didukung kesiapan masyarakat dan lahan.

Selain itu, Dinas Perkebunan juga menekankan pentingnya peminatan masyarakat sebagai indikator keberhasilan program. 

Bantuan pemerintah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani, sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama yang sangat menentukan. 

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lapangan yang saat ini dilakukan tidak hanya bersifat pendataan, tetapi juga sebagai ruang dialog bersama masyarakat untuk menyamakan persepsi terkait arah pembangunan perkebunan di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, realisasi usulan Musrenbang juga harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal dan kondisi anggaran daerah yang tersedia pada Dinas Perkebunan. Karena itu, seluruh usulan akan dipetakan berdasarkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, kesiapan teknis, serta potensi dampak ekonominya bagi masyarakat.

Melalui langkah pendataan dan verifikasi lapangan ini, Pemerintah berharap usulan-usulan yang lahir dari Musrenbang benar-benar menjadi fondasi pembangunan perkebunan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. 

Dengan pendekatan berbasis data, kesiapan petani, dan dukungan lokasi yang memadai, pengembangan pala, pinang, kopi, serta sarana pascapanen di distrik-distrik pengusul diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kampung sekaligus memperkuat identitas Fakfak sebagai daerah perkebunan unggulan di Papua Barat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Polda Papua Barat melaunching program penangkaran benih dan penanaman jagung oleh petani milenial OAP di SP 5 Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Sulastiana, diikuti PJU Polda Papua Barat, Para Mahasiswa, Serta para kelompok Tani di wilayah Papua Barat.

Polda Papua Barat menyerahkan bantuan benih jagung kepada kelompok tani serta penanaman perdana yang dilakukan bersama oleh jajaran Polda Papua Barat, Dinas Pertanian, mahasiswa, dan masyarakat petani setempat.

Wakapolda Papua Barat menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian pertanian di Papua Barat sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda OAP di sektor pertanian modern.

Menurutnya, program penangkaran benih jagung lahir dari kondisi riil di lapangan, dimana Papua Barat masih menghadapi keterbatasan ketersediaan benih unggul dan sektor pertanian yang selama ini masih didominasi tenaga kerja dari luar Papua.

“Melalui kolaborasi antara Polda Papua Barat dan Dinas Pertanian, kami ingin mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya petani milenial OAP, agar mampu menjadi pelaku utama dalam pengembangan pertanian modern di Papua Barat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Papua Barat turut memfasilitasi distribusi sekitar 3 ton benih jagung kepada 178 petani yang tergabung dalam delapan kelompok tani di wilayah Papua Barat.

Program ini juga melibatkan sekitar 20 mahasiswa, 11 kelompok tani di Distrik Masni, serta masyarakat OAP sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pertanian daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyediakan lahan sehingga program penangkaran benih dan penanaman jagung dapat terlaksana dengan baik.

Pada tahap awal, lahan seluas 1,5 hektare disiapkan untuk penanaman jagung dengan estimasi hasil panen mencapai sekitar 5 ton.

Selain fokus pada peningkatan produksi, para petani juga didorong untuk memahami teknik budidaya, pengelolaan benih, hingga pengembangan pertanian berkelanjutan.

“Polda Papua Barat hadir sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat, khususnya petani OAP, agar mendapatkan dukungan dan akses dalam pengembangan sektor pertanian,” ungkapnya.

Wakapolda juga berpesan kepada para petani milenial OAP agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik dan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.

“Kita ingin melahirkan petani-petani muda OAP yang mampu menginspirasi, bukan hanya menanam jagung, tetapi juga menanam pengetahuan dan semangat membangun pertanian Papua Barat,” tegasnya.

Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Gudug Kurniawan dalam keterangan menyampaikan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

“Polda Papua Barat tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berupaya hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang produktif dan bermanfaat. Program penangkaran benih jagung ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian petani OAP sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Program penangkaran benih dan penanaman jagung ini diharapkan terus berkembang guna melahirkan petani yang mandiri, produktif, dan berdaya saing dalam mendukung ketahanan pangan di Papua Barat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan edaran Bupati Fakfak terkait harga, mutu dan kualitas serta tata niaga pala yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan petani pekebun pala.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST, MT menegaskan bahwa penegakan harga pala bukan semata soal angka jual beli, tetapi tentang menjaga marwah komoditas unggulan daerah sekaligus memastikan petani mendapatkan haknya secara layak.

Menurutnya, keberpihakan kepada petani pekebun pala harus menjadi komitmen bersama.

Petani memiliki hak untuk memperoleh harga yang wajar dan layak, kepastian harga dan timbangan yang jujur, serta sistem pembelian yang terbuka.

Namun di sisi lain, petani juga memiliki kewajiban menjaga kualitas hasil panen, melakukan pemetikan pada waktu yang tepat, serta mempertahankan mutu pala Fakfak agar tetap bernilai tinggi di pasar.

Begitu pula para pelaku usaha dan pengepul pala. Mereka memiliki hak menjalankan usaha secara sehat dan memperoleh keuntungan yang wajar, namun juga berkewajiban menaati ketentuan pemerintah daerah, menerapkan standar pembelian yang adil, tidak memainkan harga, serta membangun kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan petani.

Penegakan harga pala harus berjalan seiring dengan penegakan mutu. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, juga mengingatkan bahwa kualitas pala merupakan kunci utama pembentukan harga. 

"Semakin baik mutu pala yang dihasilkan petani pala mulai dari tingkat kematangan panen, proses pengeringan, kebersihan produk, hingga penyimpanan, maka semakin tinggi pula nilai jual yang dapat diperoleh," ujar Widhi.

Lanjutnya, harga yang baik lahir dari kualitas yang baik. 

"Karena itu mari kita jaga mutu pala Fakfak bersama-sama. Jangan panen terlalu muda, jangan campur kualitas baik dengan yang kurang baik, dan pastikan proses pascapanen dilakukan dengan benar. Jika mutu terjaga, harga akan mengikuti, pasar akan percaya, dan petani akan semakin sejahtera,” tegasnya.

Pesan ini menjadi pengingat bahwa hak petani memperoleh harga yang layak juga harus dibarengi kewajiban menjaga kualitas hasil kebun, sehingga nama besar pala Fakfak tetap harum, bernilai tinggi, dan memiliki daya saing yang kuat di pasar.

Ini yang diingatkam kepada pelaku usaha pala di kampungLampung

Ditambahkan Pala adalah kebanggaan Fakfak. Karena itu tata niaganya harus dijaga bersama. Petani sejahtera, pelaku usaha bertumbuh, dan harga pala tetap bermartabat. 

"Inilah semangat keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pekebun pala," terangnya.

Melalui sidak ini, Pemerintah ingin memastikan bahwa ekosistem usaha pala berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan, sehingga harum pala Fakfak terus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat dari kampung hingga pasar dunia.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sebuah kapal yang sebelumnya telah dibakar dan ternyata tidak bisa tenggelam, hanyut terbawa arus yang sangat kuat menuju lokasi wisata yang sangat ramai dan memiliki nilai lingkungan tinggi itu. Jika tidak segera ditangani, benda berbahaya ini berisiko tinggi kandas, merusak pemandangan, menghancurkan ekosistem, sekaligus membahayakan keselamatan pengunjung yang sedang berkunjung di sana.

Menurut keterangan Tom, Pemilik Yenatar Resort, peristiwa ini bermula tepat pukul 4 sore, ketika kapal bekas yang masih terus mengeluarkan asap itu bergerak cepat didorong arus laut yang deras dan langsung mengarah ke kawasan Pasir Timbul. 

Di tengah situasi yang sempat menimbulkan kegemparan, di mana banyak pihak hanya sibuk mengeluarkan pendapat dan berdebat tanpa melakukan tindakan nyata, tim kerja Yenatar Resort yang dipimpin langsung oleh Tom, justru bergerak cepat menuju lokasi untuk mengatasi masalah itu.

Tanpa menunggu perintah atau bantuan dari pihak lain, tim ini segera mendekati kapal yang masih berasap itu, lalu mulai menariknya perlahan namun pasti, dengan tujuan utama memindahkannya keluar dari jalur lintasan dan menjauh dari kawasan Pasir Timbul yang sangat rawan. 

Usaha keras ini terus dijalankan selama kurang lebih 40 menit lamanya sendirian, hingga akhirnya bantuan datang dari pihak Terima Kasih Homestay dan Warahnus Homestay untuk bergotong-royong menyelesaikan tugas berat tersebut.

Bersama-sama, para petugas terus mengerahkan tenaga untuk memindahkan kapal itu sejauh mungkin dari titik yang berbahaya. Akhirnya, kapal berhasil ditarik hingga berada di posisi tengah antara Pasir Timbul dan Meoskun, di lokasi yang aman dan tidak mengganggu aktivitas siapa pun, sebelum akhirnya tali penarik dilepaskan dan kapal dibiarkan hanyut di tempat yang sudah aman itu. 

Tepat pukul 6 sore, seluruh anggota tim kembali ke tempat asalnya dengan selamat, dan tugas pengamanan dianggap selesai sepenuhnya.

Tom kemudian melontarkan pertanyaan yang menyentuh hati sekaligus teguran bagi seluruh pihak terkait. "Coba bayangkan apa yang akan terjadi seandainya kapal ini sampai kandas dan menabrak kawasan Pasir Timbul? Kerusakan yang ditimbulkan pasti sangat parah, dan dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian alam," ujarnya.

Hal yang membuatnya lebih prihatin dan kecewa adalah kenyataan pahit yang dialaminya saat sedang berjuang mengatasi masalah tersebut. Ia menegaskan, sepanjang proses penanganan yang berlangsung cukup lama itu, tidak ada satu pun kapal atau petugas dari tempat penginapan dan tempat menginap lainnya di sepanjang wilayah Kri yang turun tangan memberikan bantuan, padahal jarak lokasi kapal berada hanya sekitar 500 meter dari tempat mereka berada dan beroperasi setiap hari.

"Semua melihat dan tahu apa yang sedang terjadi, namun hanya diam dan membiarkan kami bekerja sendiri sampai bantuan dari tempat yang agak jauh baru akhirnya datang," tambahnya. 

Kejadian ini kembali menegaskan betapa lemahnya rasa tanggung jawab bersama dan kepedulian sesama pengelola wisata dalam menjaga keselamatan serta keamanan wilayah yang sama-sama diandalkan sebagai sumber penghidupan seluruh masyarakat setempat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sebagai kawasan yang diakui dunia memiliki kekayaan hayati laut paling lengkap dan bernilai tinggi, harapan masyarakat dan dunia tentu tertuju pada tata kelola yang kuat, pengawasan yang ketat, serta perlindungan yang menyeluruh. 

Namun kenyataan yang terlihat di lapangan berbicara sebaliknya; sistem yang dibangun ternyata penuh celah, lambat bertindak, dan gagal menjamin keamanan maupun kelestarian ruang laut yang menjadi aset utama daerah ini.

Kasus pertama terjadi di wilayah Kepulauan Ayau, tepatnya di sekitar Pulau Mof yang merupakan bagian dari kawasan konservasi sekaligus jalur perlintasan hewan laut yang dilindungi seperti paus dan penyu. Sebuah kapal penangkap ikan berukuran besar seberat 100 ton ditemukan terdampar dan terbengkalai di sana sejak sekitar 20 April 2026. 

Hal yang paling mencolok dan menimbulkan banyak pertanyaan adalah kondisi kapal itu saat ditemukan, kosong melompong dari perlengkapan penting, bahan bakar lenyap, tidak ada awak di dalamnya, namun di ruang muat masih tersisa ribuan ekor ikan yang perlahan membusuk dan mencemari lingkungan sekitarnya. 

Kapal yang tercatat beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang mencakup perairan Raja Ampat ini seolah-olah ditinggalkan dengan sengaja, meninggalkan jejak yang menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran aturan atau bahkan upaya menutupi bukti tindakan ilegal.

Kenyataan bahwa kapal berukuran sebesar itu dapat masuk, beroperasi, dan akhirnya terdampar di kawasan yang seharusnya dijaga ketat, tanpa terdeteksi lebih awal maupun dicegah pergerakannya, menunjukkan betapa lemahnya jaring pengawasan yang ada.

Wilayah yang diketahui sebagai sasaran utama penangkapan ikan tanpa izin dan pelanggaran lain, ternyata tidak memiliki sistem pemantauan yang mampu mengawasi setiap pergerakan kapal, mengenali potensi ancaman, maupun menindak pelaku sejak awal. 

Sampai kapal itu terbengkalai dan menimbulkan kerusakan, pihak berwenang baru mengetahuinya bahkan justru mendapat informasi dari laporan masyarakat setempat, bukan dari hasil pengawasan rutin yang seharusnya dijalankan setiap hari.

Masalah yang memiliki pola yang sama persis juga terjadi di kawasan Meosmansuar, dimana bangkai kapal lain diketahui hanyut dan masuk ke wilayah tersebut sejak 1 Mei 2026. 

Hingga berita ini disusun, benda berbahaya itu masih terus terapung mengikuti arus laut, menghadang jalur pelayaran sekaligus menggerogoti ekosistem di sekitarnya, tanpa ada satu pun langkah penanganan atau pemindahan dari pihak terkait. 

Peristiwa ini memperjelas bahwa kasus di Ayau bukanlah satu-satunya kekurangan, melainkan bagian dari masalah sistemik yang melanda seluruh wilayah pengelolaan laut Raja Ampat. Di mana pun letaknya, pengawasan terasa tidak ada, penanganan terlambat, dan tanggung jawab sering kali terabaikan begitu saja.

Jika ditinjau secara menyeluruh, kedua peristiwa ini mengungkapkan kegagalan mendasar dari Pemerintah Daerah Raja Ampat dalam melaksanakan tugas pokoknya mengelola wilayah kedaulatannya. 

Padahal kerangka peraturan sudah tersedia, dana pendukung telah ditetapkan alokasinya melalui pungutan retribusi wisatawan, dan wewenang telah diberikan sepenuhnya untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. 

Namun dalam pelaksanaannya, semua itu seolah hanya tertulis di atas kertas dan tidak berfungsi di lapangan. Tidak ada sistem yang terpadu untuk memantau, tidak ada prosedur cepat untuk menanggapi kejadian, serta tidak ada pengawas yang benar-benar bertanggung jawab atas setiap titik wilayah yang luas ini.

Dampak dari kelalaian dan kelemahan ini sangat nyata dan berjalan ke berbagai arah. Dari segi hukum dan ketertiban, celah yang terbuka lebar memberi peluang luas bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari pencurian sumber daya alam hingga tindakan yang sengaja merusak lingkungan. 

Dilihat dari segi lingkungan, kapal yang terbengkalai, ikan yang membusuk, serta kemungkinan tumpahan zat berbahaya menjadi racun yang perlahan merusak terumbu karang, mematikan tempat hidup hewan laut, dan meruntuhkan keseimbangan alam yang sudah terbentuk selama ribuan tahun.

Sementara dari segi ekonomi dan pariwisata, citra kawasan yang tidak terurus dan tidak aman akan menjauhkan pengunjung serta mengurangi nilai daya tarik yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan masyarakat luas.

Sangat disayangkan, ketika Raja Ampat diakui dunia sebagai warisan alam yang sangat berharga, pengelolaan di tangan pemerintah daerah justru belum mampu memenuhi standar dasar perlindungan dan pengawasan. 

Dua kasus ini membuktikan bahwa sampai saat ini, Pemerintah Daerah Raja Ampat belum mampu menjamin keamanan wilayahnya, belum sanggup menegakkan aturan yang berlaku, dan belum berhasil membangun sistem kerja yang dapat diandalkan untuk melindungi apa yang menjadi hak milik seluruh rakyat dan bangsa ini.

Jika keadaan ini terus dibiarkan dan tidak segera diperbaiki secara mendasar, bukan mustahil di masa mendatang akan muncul kasus-kasus serupa yang lebih besar dampaknya, lebih sulit diatasi, dan yang terpenting, membawa kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki lagi.

Selama sistem pengawasan masih bolong-bolong dan tanggung jawab belum dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka segala aturan, rencana, dan janji perlindungan hanyalah sekadar kata-kata yang tidak memiliki makna apa pun di hadapan kenyataan pahit di lapangan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menurut catatan yang diterima, benda tersebut sudah hanyut dan berada di wilayah itu sejak 1 Mei 2026, namun hingga hari ini, tidak ada satu pun langkah nyata, perhatian serius, maupun upaya evakuasi yang dilakukan. 

Keadaan ini membuatnya sangat kecewa dan menilai bahwa tanggung jawab pengelolaan wilayah seolah-olah diabaikan begitu saja.

"Apakah bangkai kapal ini memang harus dibiarkan terus-menerus melayang di atas air, bergerak mengikuti arus dan gelombang, serta perlahan tapi pasti merusak ekosistem terumbu karang yang sangat rapuh, sekaligus mengganggu tempat hidup berbagai jenis makhluk laut yang menjadi kekhasan daerah ini?" tegas Bermon dengan nada menuntut jawaban.

Ia menegaskan bahwa pembiaran ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan tindakan yang sengaja membiarkan aset alam yang tak ternilai harganya rusak dan hilang tanpa alasan yang dapat diterima akal sehat.

Ia mengingatkan kembali kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 sudah sangat jelas bunyi dan isinya, serta telah memiliki kekuatan hukum yang sah untuk dijalankan. 

Namun pada kenyataannya, aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan itu seolah-olah hanya menjadi tulisan di atas kertas, tidak dilaksanakan, dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab memastikan penerapannya di lapangan.

Menurutnya, aturan yang tidak dijalankan sama saja dengan tidak memiliki aturan sama sekali.

Dalam peraturan tersebut, telah ditetapkan ketentuan mengenai pungutan retribusi bagi setiap pengunjung yang datang ke wilayah ini, dengan besaran yang berbeda sesuai asal pengunjungnya. Setiap wisatawan asing dikenakan biaya sebesar 1.000.000 rupiah, sedangkan wisatawan dalam negeri atau lokal dikenakan biaya sebesar 300.000 rupiah per orang. Besaran ini telah disepakati dan ditetapkan secara resmi, dan masyarakat luas telah mengetahui serta memahami maksud dan tujuannya.

Lebih penting lagi dari sekadar penetapan biaya, peraturan itu juga telah mengatur secara tegas mengenai cara pembagian dan penggunaan dana yang terkumpul dari hasil pungutan tersebut. 

Sebanyak 25 persen dari seluruh jumlah dana retribusi wajib dialokasikan dan digunakan secara khusus untuk dua hal pokok: penanganan berbagai jenis sampah yang menumpuk di wilayah pesisir dan perairan, serta kegiatan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan secara keseluruhan.

Namun menurut pengamatan dan informasi yang diperolehnya, alokasi dana yang seharusnya menjadi sumber utama pendukung pelestarian alam ini juga belum terlihat pelaksanaannya secara nyata. 

Dana yang seharusnya tersedia dan siap digunakan untuk menangani berbagai masalah lingkungan, termasuk peristiwa seperti bangkai kapal yang sedang terjadi saat ini, ternyata tidak dapat diakses, tidak disalurkan, atau tidak digunakan sesuai dengan tujuannya yang semestinya.

"Kami tidak mengerti dan tidak dapat menerima alasan apa pun yang dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Aturan sudah ada, dana yang dibutuhkan sudah diatur jalurnya, tetapi kenyataannya lingkungan tetap rusak, dan ancaman tetap dibiarkan ada di hadapan mata kita," ujar Bermon dengan nada yang semakin tegas dan menekan. 

Ia menilai hal ini merupakan ketidaktanggapan ganda: mengabaikan aturan hukum sekaligus membuang kesempatan melindungi alam dengan biaya yang sudah disiapkan sendiri oleh sistem yang berlaku.

Ia menuntut agar mulai saat ini, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 diterapkan sepenuhnya dan dijalankan dengan disiplin tanpa pengecualian. 

Dana yang menjadi hak untuk pelestarian lingkungan harus segera disalurkan dan digunakan untuk menangani masalah yang ada, termasuk memindahkan bangkai kapal tersebut secepat mungkin sebelum kerusakan yang terjadi menjadi sesuatu yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurutnya, tidak ada lagi ruang bagi alasan keterlambatan atau ketidaktahuan, karena semuanya sudah tertulis jelas dan menjadi tugas wajib yang harus diselesaikan segera.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kelambanan ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan serta ketidaksiapan aparat dalam menghadapi peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana luas. 

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat, Bermon Sauyai, menyoroti instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan wilayah perairan telah gagal menjalankan tugas pokoknya, Selasa 5 April 2026.

Menurutnya, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atas kelalaian ini, mengingat peristiwa tersebut sudah diketahui secara jelas waktu terjadinya, lokasinya, serta sifat bahayanya. 

Semua pihak yang diberi amanah mengurus keamanan dan ketertiban perairan, mulai dari satuan pengawas, instansi kelautan, hingga pemerintah daerah, wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas segala dampak yang timbul akibat ketidaktindakan ini. 

Setiap hari yang berlalu tanpa langkah penanganan berarti menambah besar beban risiko, serta mencoreng citra tata kelola wilayah yang selama ini dibangun dengan susah payah.

Keberadaan benda terapung besar yang tidak terurus itu telah menjadi penghalang mutlak di jalur lalu lintas air yang sangat sibuk dan strategis. Bagi para nelayan setempat yang menggantungkan seluruh sumber penghidupannya di sana, kapal hanyut ini adalah ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa dan alat tangkap mereka. Jalur yang biasa dilalui kini menjadi kawasan berbahaya, di mana setiap pergerakan perahu kecil berisiko tinggi mengalami tabrakan, kerusakan, bahkan kecelakaan yang dapat merenggut nyawa tanpa ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Di sisi lain, kawasan Meosmansuar dikenal luas sebagai salah satu tujuan kunjungan utama bagi wisatawan dalam dan luar negeri yang datang untuk menikmati keindahan alam Raja Ampat.

Keberadaan kapal yang terbengkalai tidak hanya merusak pemandangan dan mengurangi nilai keindahan alam, tetapi juga menempatkan keselamatan para pengunjung dalam posisi yang sangat rawan. 

Kapal wisata, kapal selam kecil, maupun alat penunjang kegiatan menyelam dapat mengalami kerusakan parah sewaktu-waktu, dan insiden semacam ini sudah pasti akan menghancurkan nama baik daerah sebagai tujuan wisata andalan yang aman dan terjamin kenyamanannya.

Ancaman yang paling serius dan sulit diperbaiki justru mengarah langsung pada aspek lingkungan yang merupakan nyawa dan aset terbesar daerah ini. 

Kapal tersebut dipastikan masih menyimpan berbagai jenis bahan berbahaya, mulai dari bahan bakar, minyak pelumas, hingga sisa zat kimia lain yang sewaktu-waktu dapat tumpah dan menyebar ke seluruh bagian air jika terjadi kerusakan struktur akibat gelombang atau benturan. 

Begitu zat ini masuk ke dalam ekosistem laut, dampaknya akan menjalar dengan cepat dan mematikan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Wilayah tersebut merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya terumbu karang yang sangat rapuh, serta menjadi tempat tinggal beraneka ragam jenis hewan laut yang dilindungi dan bernilai tinggi di mata dunia. 

Kontaminasi dari sisa muatan kapal hanyut ini mampu mematikan terumbu karang dalam waktu singkat, merusak tempat pembiakan, serta mengganggu siklus kehidupan alam yang telah terbentuk selama ribuan tahun.

Kerusakan semacam ini tidak dapat dipulihkan hanya dalam waktu beberapa tahun, bahkan bisa berarti hilangnya kekayaan alam yang tidak tergantikan untuk selamanya.

Bermon menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut seolah tidak ada masalah yang sedang terjadi. 

Pihak berwenang harus segera turun tangan dengan langkah nyata, mulai dari mengamankan lokasi, memindahkan kapal ke tempat yang aman, hingga melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada zat berbahaya yang menyebar ke lingkungan. Semua proses ini harus dilakukan dengan segera, tepat sasaran, dan terbuka agar masyarakat mengetahui bahwa kepentingan umum dan kelestarian alam benar-benar diutamakan.

Ia mengingatkan kembali bahwa pengelolaan wilayah Raja Ampat bukan sekadar urusan administrasi, melainkan tugas suci untuk menjaga warisan alam sekaligus melindungi kehidupan seluruh warganya. 

Kelalaian yang terjadi saat ini adalah peringatan keras bagi semua pihak bahwa tanggung jawab tidak boleh diabaikan dengan alasan apa pun. 

Jika sampai terjadi kerusakan parah atau korban jiwa di kemudian hari, maka seluruh pihak yang berwenang wajib mempertanggungjawabkan tindakan maupun ketidaktindakan mereka di hadapan hukum dan seluruh masyarakat Raja Ampat.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Program beasiswa ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi sekaligus membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Beasiswa Pertamina Sobi ini memberikan berbagai manfaat bagi penerima, di antaranya bantuan biaya pendidikan (UKT/SPP), bantuan biaya hidup, serta kesempatan mengikuti program pengembangan diri seperti Green Initiative Program dan Capacity & Character Building. 

Program tersebut mencakup kegiatan sosial dan lingkungan seperti Aksi Sobat Bumi, Desa Energi Berdikari, serta keterlibatan dalam Pertamina Volunteer.

Adapun kriteria umum penerima beasiswa meliputi:

• Warga Negara Indonesia (WNI)

• Mahasiswa aktif di perguruan tinggi mitra

• Mahasiswa S1 minimal semester 2 dan maksimal semester 6, serta mahasiswa D3 semester 2–4 dengan IPK minimal 3,00

• Tidak sedang menerima beasiswa lain pada periode Januari–Desember 2026

• Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau tindakan melanggar hukum

• Aktif dalam kegiatan organisasi atau sosial

• Melampirkan motivation letter

• Memiliki kemampuan bahasa asing (nilai TOEFL/IELTS menjadi nilai tambah)

• Menyusun karya tulis dengan tema “Aksi Nyata Sebarkan Energi Baik untuk Bumi Lestari”

• Mahasiswa dari wilayah operasi Pertamina Group menjadi prioritas

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi: www.pertaminafoundation.org

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center (WhatsApp only): 0811-1441-211

Batas akhir pendaftaran ditetapkan pada 31 Mei 2026.

Melalui program ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, serta mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun ratusan ribu rumah bagi masyarakat. Namun demikian, pemerintah menargetkan pembangunan dalam skala yang jauh lebih besar ke depan.

“Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350 ribu rumah. Tapi sasaran kita adalah minimal satu juta rumah kita akan mulai tahun ini juga, satu juta rumah. Rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di cluster-cluster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan rencana pembangunan kota-kota baru yang dirancang khusus untuk mendukung kehidupan para pekerja. Setiap kota baru tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas publik yang memadai guna menunjang kualitas hidup masyarakat.

“Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah, rumah susun 100 ribu. Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti beban pengeluaran buruh untuk kebutuhan tempat tinggal yang selama ini cukup tinggi. Pemerintah, menurut Presiden, akan mengarahkan agar pengeluaran tersebut dapat dialihkan menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan tenor panjang dan terjangkau.

“Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi. Itu adalah untuk kau cicil, rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun. Kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana, betul? Petani dan nelayan, nggak mungkin lari kemana-mana,” jelas Presiden.

Sementara pada sektor pembiayaan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan menghadirkan akses kredit dengan bunga rendah melalui perbankan milik negara. 

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat. Maksimal, maksimal 5 persen satu tahun,” katanya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sebagai perusahaan yang mengoperasikan lebih dari 1.000 mobil tangki di berbagai wilayah, interaksi dengan pengguna jalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemahaman mengenai keselamatan, termasuk bagi masyarakat sekitar, menjadi hal yang penting untuk terus diperkuat.

Dalam salah satu sesi, siswa terlihat mengelilingi miniatur mobil tangki sambil mendengarkan penjelasan tentang area yang tidak terlihat oleh pengemudi atau blind spot. Dari situ, mereka diajak memahami posisi aman saat berada di sekitar kendaraan besar.

Selain itu, siswa juga diperkenalkan pada kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penggunaan bahan bakar secara bijak hingga peran sederhana yang bisa dilakukan di rumah.

Kegiatan ini melibatkan langsung para pekerja Patra Logistik, termasuk Awak Mobil Tangki (AMT), yang hadir sebagai relawan. Mereka berbagi pengalaman dari lapangan, menjelaskan situasi nyata yang dihadapi, sekaligus membangun pemahaman siswa tentang pentingnya keselamatan dan tanggung jawab.

Bagi perusahaan, keterlibatan pekerja ini bukan sekadar partisipasi dalam kegiatan sosial, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepedulian dan kontribusi nyata terhadap lingkungan sekitar. Interaksi langsung ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih berkesan bagi siswa.

Sejak 2024 hingga 2026, kegiatan ini telah menjangkau lebih dari 1.200 siswa di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta, Bandung hingga Nusa Tenggara Barat.

Selain edukasi, Patra Logistik juga memberikan dukungan bagi sekolah berupa fasilitas belajar dan perbaikan sarana dasar. Bantuan yang diberikan difokuskan pada kebutuhan yang dapat langsung digunakan, seperti perangkat pembelajaran dan fasilitas sanitasi, agar mendukung kegiatan belajar yang lebih aman dan nyaman.

Corporate Secretary PT Patra Logistik, Prakoso Yoga Ferlando, mengatakan bahwa keterlibatan pekerja dalam kegiatan seperti ini menjadi bagian dari peran perusahaan dalam mendukung aspek sosial secara berkelanjutan.

“Keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab satu atau dua pengendara, tapi juga kita semua. Keterlibatan pekerja sebagai relawan menjadi salah satu bentuk komitmen kami untuk hadir dan berkontribusi secara nyata, tidak hanya melalui operasional, tetapi juga lewat edukasi kepada masyarakat sejak dini,” ujarnya, Sabtu 2 Mei 2026.

Ke depan, Patra Logistik akan terus memperluas jangkauan kegiatan ini ke lebih banyak sekolah, dengan melibatkan pekerja secara langsung dalam setiap proses pembelajaran.

Harapannya, pemahaman yang diterima siswa tidak berhenti di sekolah, tetapi juga dapat diterapkan dan dibagikan di lingkungan keluarga, sehingga kesadaran keselamatan dapat tumbuh lebih luas, terutama dalam aktivitas berkendara sehari-hari.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Melalui gerakan sosialisasi langsung yang menjangkau distrik-distrik sentra produksi hingga kampung-kampung penghasil pala, pemerintah hadir bukan hanya membawa kebijakan, tetapi juga membawa harapan baru bagi ribuan petani pekebun.

Di tengah hamparan kebun pala yang menjadi denyut ekonomi masyarakat, sambutan petani begitu hangat dan penuh antusias. Penetapan harga pembelian pala mentah berkualitas oleh pemerintah dinilai sebagai langkah strategis yang selama ini dinantikan.

Kebijakan tersebut bukan sekadar angka dalam regulasi, tetapi menjadi simbol keberpihakan kepada petani pekebun pala bahwa kerja keras mereka menjaga kualitas pala akhirnya mulai dihargai dengan layak.

Di berbagai titik sosialisasi, suara hati petani pun mengalir jujur dan penuh rasa syukur. Para petani kebun pala merasa ada secercah keadilan yang mulai tumbuh dalam tata niaga pala Fakfak.

Selama ini, tidak sedikit petani menghadapi tekanan praktik panen dini, dimana buah pala dipetik sebelum cukup umur demi mengejar kebutuhan sesaat, yang pada akhirnya berdampak pada mutu dan harga jual komoditas itu sendiri.

Kini, dengan adanya kepastian harga bagi pala tua betul, matang panen, dan berkualitas, semangat petani untuk menjaga hasil kebun mereka semakin kuat.

Sama halnya keluarga petani Edmon Horik yang beralamat di Kampung Mandopma dengan penuh haru menyampaikan, adanya penetapan harga ini, pihak pekebun pala merasa sedikit lega dan bahagia.

Ada penghargaan bagi petani pekebun pala yang benar-benar menjaga kualitas palanya. Selama ini, kadang pala kami diambil sebelum waktunya, bahkan dipetik saat belum tua betul. Sekarang semua punya semangat baru untuk menjaga pala sampai matang sempurna supaya nilainya juga baik.

Ungkapan sederhana itu menjadi cerminan bahwa kebijakan ini mulai menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan petani, bahwa kualitas adalah masa depan pala Fakfak. Ketika petani menjaga mutu, maka harga akan mengikuti; ketika harga membaik, kesejahteraan pun akan bertumbuh.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jasti, ST., MT., mengatakan dalam respons positif dari masyarakat menjadi energi besar bagi pemerintah untuk terus mengawal Program Strategis Pala Unggul Fakfak sebagai fondasi pembangunan ekonomi perkebunan yang berkelanjutan.

“Kami melihat antusiasme petani sangat luar biasa. Mereka merasa dihargai, dan inilah esensi dari kebijakan ini. Penetapan harga bukan semata soal nominal rupiah, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani pekebun pala yang selama ini setia menjaga warisan pala Fakfak," ujar Widhi.

Kata dia pihak pemerintah ingin membangun ekosistem perdagangan pala yang adil, sehat, dan memberi nilai tambah bagi petani pekebun pala yang menjaga mutu hasil kebunnya.

Ia menambahkan bahwa ke depan, paradigma budidaya pala di Fakfak harus bergerak menuju budaya panen berkualitas yakni panen saat buah benar-benar tua, matang panen, dan memiliki standar mutu tinggi.

Pala Fakfak tidak boleh lagi dipanen terlalu dini. "Kita sedang membangun budaya baru: budaya menjaga kualitas. Ketika petani pekebun pala memanen pala tua betul, nilai jualnya lebih tinggi, daya saing meningkat, dan nama besar pala Fakfak semakin kuat di pasar nasional bahkan internasional. 
Ini bukan hanya tentang perdagangan hari ini, tetapi tentang menjaga kehormatan pala Fakfak sebagai komoditas kebanggaan Papua," terangnya.

Lebih jauh, ia memastikan sosialisasi akan terus dilakukan secara langsung ke kampung-kampung, berdialog dengan petani, pengepul, serta seluruh pelaku usaha, agar semangat menjaga mutu menjadi gerakan bersama dari hulu hingga hilir.

Mengakhiri, Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan pesan yang sarat makna,
Ketika petani tersenyum, ekonomi kampung ikut bergerak. Ketika pala dihargai dengan layak, semangat berkebun tumbuh kembali. Ketika kualitas pala Fakfak terjaga, maka masa depan perkebunan rakyat Fakfak akan berdiri semakin kokoh, maju, dan membanggakan,” demikian Widhi.

Narasi kebangkitan pala Fakfak kini bukan lagi sekadar wacana. Ia tumbuh dari kebun-kebun rakyat, hidup dalam semangat para petani, dan bergerak bersama komitmen pemerintah menuju satu cita besar yakni Pala Unggul, Petani Sejahtera, Fakfak selalu di kenal sebagai Kota Pala.
[Redaktur: Hotbert Purba]

Dalam pidatonya, yang dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden (Setpres) Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dirinya mengaku, selama ini buruh selalu memberikan dukungan padanya.

"Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali dan saya merasa jadi Presiden karena dukungan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia," ujar Prabowo.

Kepala negara menegaskan, akan berjuang semampu tenaga untuk membuat buruh sejatera.

"Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit," jelas Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pemerintah yang dipimpinnya memiliki tekad untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang masih menghadapi kesulitan hidup.

"Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia," ucap Prabowo.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sesaat setelah tiba di lokasi atau dalam perjalanan, oknum driver ojek lokal tersebut diketahui mengejar kendaraan milik korban dengan niat untuk melakukan kekerasan.

Karena dikejar dan merasa terancam, korban berusaha menghindar yang sayangnya berakhir dengan kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, kaki korban mengalami luka-luka. 

Sementara itu, pelaku yang diketahui identitasnya oleh korban dikabarkan langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya.

Orderan Maxim

Hingga berita ini diturunkan, korban saat ini sedang mendapatkan perawatan medis untuk mengobati lukanya. 

Pihak korban juga memastikan akan memproses kasus ini secara hukum dengan cara melapor ke kantor polisi, tepatnya di Sub Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Sampai saat ini, motif pasti yang melatarbelakangi tindakan kekerasan tersebut masih belum diketahui secara jelas. 

Kejadian ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena dinilai sangat meresahkan masyarakat dan merugikan pelaku usaha transportasi yang bekerja secara halal.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Ajang GTWCA merupakan kompetisi yang menghadirkan berbagai pabrikan otomotif dunia dengan spesifikasi GT3, sekaligus menjadi sarana bagi pabrikan untuk memamerkan performa mobil sport terbaru mereka serta mendorong perkembangan motorsport di Asia.

Kehadiran Sean sebagai local hero dalam penampilan perdananya di ajang GTWCA menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta motorsport Tanah Air, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap internasional. Ia akan tampil bersama tim Garage 75 dengan mengendarai Ferrari 296 GT3 Evo, menandai momen pertamanya berlaga secara kompetitif di hadapan publik Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa keikutsertaan Sean di ajang internasional ini merupakan wujud dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap talenta nasional serta ekosistem motorsport.

“Partisipasi Sean Gelael di GT World Challenge Asia Mandalika menjadi momentum yang membanggakan bagi dunia balap Indonesia, sekaligus merepresentasikan kualitas energi dan produk Pertamina yang mendukung performa di level global,” jelas Roberth.

Roberth menambahkan, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai aktivasi bagi masyarakat, di antaranya program giveaway 100 tiket nonton langsung GTWCA kategori Grandstand A melalui akun media sosial Pertamax Series pada periode 22–27 April 2026, serta kesempatan mengikuti undian meet & greet dengan Sean Gelael dan mendapatkan merchandise eksklusif selama periode balapan berlangsung.

“Kami berharap berbagai aktivasi ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk turut merasakan atmosfer ajang balap internasional di Mandalika,” tambahnya.

Melalui penampilan Sean di GTWCA, ia turut merepresentasikan brand Pertamina sebagai brand ambassador untuk Pertamax Turbo, SPBU Pertamina, dan Pertamina Fastron yang mendukung performa dan mobilitas di berbagai lini, termasuk motorsport.

“Saya sangat senang akhirnya bisa balapan di Mandalika. Ini seperti bagian terakhir dari puzzle. Saya sudah melakukan banyak hal di sana, tapi belum pernah benar-benar balapan melawan rival yang kuat. Kesempatan itu akhirnya datang,” ujar Sean Gelael.

Rangkaian kegiatan GT World Challenge Asia di Mandalika akan dimulai dengan sesi sesi official test dan latihan bebas, sebelum dua balapan utama yang digelar pada 2 dan 3 Mei 2026. Ajang ini diharapkan dapat menghadirkan kompetisi berkelas dunia dan menjadi kebanggaan nasional dengan hadirnya pembalap Indonesia di lintasan internasional.

[Redaktur: Hotbert Purba]

[Redaktur: Hotbert Purba]

Salah satu program unggulan yang digulirkan adalah Bunda Cerdas yang merupakan akronim dari Bersama, untuk nutrisi, dukung ASI, dan cegah stunting.

Inisiatif ini menjadi wujud nyata perusahaan dalam memberantas angka stunting di wilayah lingkar tambang. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali dalam setahun guna memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat berjalan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, tim menyalurkan berbagai bantuan pangan bergizi. Adapun bantuan yang dibagikan meliputi susu formula khusus untuk anak usia 1-3 tahun dan ibu hamil, serta paket makanan tambahan berupa kacang hijau dan kue marry.

Program Bunda Cerdas ini menyasar berbagai lokus pelayanan kesehatan keliling (pusling) yang tersebar di sejumlah kampung di wilayah operasional perusahaan, antara lain Kampung Paam, Saukabu, Saupapir, Meosmanggara, Manyaifun, Mutus, Bianci, Waisilip, Selpele, hingga Salio.

Melalui program ini, PT Gag Nikel berharap dapat berkontribusi aktif menciptakan generasi yang sehat, bebas stunting, serta mempererat hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pada Rabu (29/4/2026), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima dan menampung aspirasi dari kelompok sopir truk terkait penerapan barcode dalam program Subsidi Tepat. Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kendala teknis di lapangan hingga harapan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat aktivitas distribusi barang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah. 

Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak. Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah.

Ahad juga menambahkan, aksi yang dilakukan para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perhatian dari pelanggan. Pertamina memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada, dengan menghadirkan solusi sesuai kewenangan demi meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan.

Terkait QR Code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR Code di SPBU. Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat. Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang.

Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR Code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code agar dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Sebagai informasi, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,1% atau 87 kendaraan telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran ulang. Sementara itu, 26,9% atau sekitar 32 kendaraan masih belum berhasil memperoleh QR Code. Kendala yang dihadapi beragam, antara lain nomor polisi yang belum terdaftar, QR Code yang terhapus, serta perlunya revisi data kendaraan.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai. 

Proses pendaftaran dirancang sederhana agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa kendala, sehingga layanan dapat dinikmati secara lancar dan aman.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pertamina tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan distribusi energi yang lebih adil dan tepat sasaran.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, masyarakat dapat mengakses laman https://subsiditepat.mypertamina.id/ atau menghubungi Pertamina Contact Center 135.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sebuah kapal penangkap ikan besar, KM. Alam Indah Samudra II, ditemukan dalam kondisi terlantar dan kandas, namun tanpa awak, tanpa alat navigasi, tanpa bahan bakar, dan hanya menyisakan tumpukan ikan yang mulai membusuk di dalamnya.

Fakta yang diungkap masyarakat setempat sungguh menggelitik nalar. Kapal berukuran besar dengan tonase mencapai sekitar 100 ton ini ditemukan sekitar tanggal 20 April 2026. 

Kondisi bangkai ribuan ikan di kapal tersebut

Namun yang aneh, ketika ditemukan, kapal itu kosong melompong. Radio, GPS, hingga BBM lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah ribuan ekor ikan yang kini menjadi bangkai dan sebuah surat yang kini diamankan oleh tokoh adat setempat.

Kapal dari Jakarta, Beroperasi di "Kantong" Ikan Raja Ampat

Kapal yang tercatat berpangkalan di Bitung ini diketahui memiliki wilayah operasi di Zona WPP 717, yang mencakup perairan Pasifik hingga ke bagian utara Raja Ampat. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu "lumbung ikan" terkaya namun juga paling rentan terhadap praktik penangkapan ilegal.

Kondisi kapal yang ditinggalkan begitu saja memunculkan banyak tanda tanya besar. Apakah ini kecelakaan biasa, atau justru modus operandi baru untuk menutupi jejak pelanggaran? Mengapa aset berharga ditinggalkan, sementara ikan di dalamnya dibiarkan membusuk? Apakah ada upaya penghilangan barang bukti atau pelarian yang disengaja?.

Kapal penangkap ikan besar, KM. Alam Indah Samudra II ditemukan dalam kondisi terlantar dan kandas

Peringatan Keras: Wilayah Terluar Bukan "Tempat Sampah"

Menyoroti kasus ini, Charles Imbir, Direktur Institut USBA dan aktivis lingkungan, memberikan peringatan yang sangat keras.

Menurutnya, kejadian di Pulau Mof ini adalah alarm bahaya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Lokasi yang jauh dari pemukiman, berada di garis perbatasan, dan merupakan kawasan konservasi penting justru dijadikan celah lemah pengawasan.

"Pulau Mof bukan sekadar daratan kosong. Ini adalah jalur hidup mamalia laut, rumah bagi penyu, dan wilayah kedaulatan negara. Jika kapal asing atau kapal besar bisa seenaknya beroperasi, kandas, lalu ditinggalkan tanpa tanggung jawab, maka ini adalah kegagalan sistem," tegas Charles.

Ia menekankan, insiden ini membuktikan bahwa pengelolaan wilayah laut Raja Ampat, khususnya di kawasan Ayau-Asia, membutuhkan tata kelola yang jauh lebih serius. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan penegak hukum mutlak diperlukan. Jangan biarkan wilayah terluar ini menjadi "zona bebas", dimana hukum negara tidak berjalan, dan hak nelayan lokal tergerus habis.

Laut Menangis, Negara Harus Bertindak

Ikan yang membusuk di dalam kapal itu bukan hanya kerugian materi. Itu adalah simbol pemborosan sumber daya alam dan potensi kerusakan ekologis yang nyata.

Masyarakat adat dan seluruh elemen yang peduli kini menuntut kepastian. Siapa pemilik sebenarnya? Apa aktivitas mereka di sana? Mengapa ditinggalkan? Dan yang terpenting, bagaimana negara menjamin bahwa wilayah perbatasan yang kaya raya ini tidak terus-menerus dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab?.

Laut Ayau telah memberikan sinyal. Jangan sampai respons negara justru terdengar bisu.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Bupati Fakfak Nomor 500.8/249/BUP/2026 tentang Penetapan Harga Pembelian Pala Mentah Berkualitas (Pala Tua Betul, Matang Sempurna, dan Dipetik Tepat Waktu) yang bertujuan memberikan kepastian harga, meningkatkan kualitas hasil panen, serta melindungi nilai jual pala di tingkat petani.

Sebagai tindak lanjut dari edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan sosialisasi langsung di beberapa distrik seperti di Distrik Kayauni, Distrik Kokas, dan Distrik Kramongmongga, dengan bertemu langsung kepala distrik Kayauni, kepala kampung Kayauni dan Kepala Kampung Mamur, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya guna memperkuat dukungan di tingkat akar rumput. 

Langkah ini menjadi bagian penting agar substansi edaran tidak hanya diketahui, tetapi benar-benar dipahami dan diteruskan secara masif hingga ke kampung-kampung sentra produksi pala.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah melalui Kepala Dinas Perkebunan Fakfak yang diwakili oleh Kabid Perlindungan Tanaman Konstantinus Uswanas, S.ST dan Kasie Pengawasan Komoditas George Waruma, S.ST menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan seluruh elemen pemerintahan distrik dan kampung, terutama dalam mengedukasi petani agar melakukan panen pala pada tingkat kematangan sempurna, menjaga kualitas hasil, serta memahami pentingnya tata niaga yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Sehingga kami akan jalan terus menyusuri distrik dan kampung penghasil pala untuk mensosialisasikan edaran Bupati agar dilanjutkan hingga ke Tingkat petani pekebun pala dan pengumpul pala yang ada di kampung-kampung sasaran komoditas ini.

Kesempatan ini, Kepala Distrik Kayauni, Jefri Hindom, SH., MM., menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui edaran tersebut maupun penguatan Program Strategis Pala Unggul dalam Visi Misi Fakfak Membara 2025-2029. 

“Kami di tingkat distrik menyambut baik kebijakan ini karena sangat berpihak kepada petani pekebun pala. Penetapan standar harga pembelian pala mentah berkualitas menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan mutu hasil panen. 

Ini bukan hanya soal harga, tetapi tentang membangun tata kelola pala Fakfak yang lebih bermartabat, berdaya saing, dan menyejahterakan petani pekebun pala.

Distrik Kayauni siap mendukung penuh sosialisasi hingga ke kampung-kampung agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Jefri Hindom.

Sementara itu, Kepala Kampung Kayauni, Sadrak Peheberot, turut menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari upaya bersama tersebut.

“Kami di kampung sangat mendukung edaran Bupati ini. Petani perlu diberikan pemahaman bahwa kualitas pala menentukan nilai jual. Jika pala dipanen tua betul, matang sempurna, dan dipetik tepat waktu, tentu hasilnya akan lebih baik dan harga lebih layak. 

Kami siap membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar perubahan baik ini dimulai dari kampung,” ujar Sadrak Peheberot.

Kepala Kampung Mamur, menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui edaran penetapan harga pembelian pala mentah berkualitas merupakan langkah tepat yang sangat dinantikan oleh masyarakat petani.

“Kami di kampung menyambut baik kebijakan ini karena memberikan arah yang jelas kepada petani tentang pentingnya menjaga kualitas pala sejak masa panen. 

Selama ini petani lebih fokus menjual cepat, namun melalui sosialisasi ini masyarakat mulai memahami bahwa pala yang dipanen tua betul, matang sempurna, dan dipetik tepat waktu memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. 
Kami siap mendukung penuh dan meneruskan sosialisasi ini kepada seluruh masyarakat petani agar Program Strategis Pala Unggul benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kampung,” ujarnya.

Melalui sosialisasi jemput bola dengan mendatangi langsung kepala distrik dan kampung diharapkan menyentuh langsung tingkat distrik dan kampung. 
Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap lahir kesamaan persepsi, komitmen bersama, dan gerakan kolektif dalam menjaga kualitas pala Fakfak sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan kebanggaan daerah.

Pala Unggul Fakfak bukan sekadar komoditas, tetapi masa depan kesejahteraan petani yang harus dijaga kualitasnya, diperkuat tata niaganya, dan dimuliakan nilai ekonominya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pertarungan argumen antara Dewan Adat Suku Betew Kafdarun (DAS BETKAF) dan Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor (PFM), bukan lagi soal mekanisme birokrasi, melainkan telah memasuki ranah saling tuding yang memalukan, bahkan diselingi adu pantun di media sosial yang mencederai martabat lembaga.

Di satu sisi, Ketua DAS BETKAF, Yance Mambrasar, menegaskan dana Rp10 miliar tersebut murni merupakan ganti rugi lingkungan yang dibagi rata masing-masing Rp5 miliar antara DAS BETKAF dan DAS Maya. 

Ia membantah tudingan keras sang Senator, bahkan mendukung langkah hukum yang ditempuh Ketua Pokja MRPBD, Mesak Mambraku, demi pemulihan nama baik.

Namun di sisi lain, PFM melontarkan tudingan yang jauh lebih pelik dan meresahkan. Menurutnya, dana Rp50 juta yang diterima dari pihak adat bukanlah bagian dari kompensasi murni, melainkan sekadar "bayar utang" akomodasi dan operasional selama di Jakarta. 

Lebih jauh lagi, muncul klaim yang sangat mengganggu publik terkait dugaan penyalahgunaan dana tersebut untuk hal-hal yang tidak senonoh, termasuk dugaan pesta mabuk-mabukan, hingga hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

Generasi Muda Angkat Suara: Ini Bukan Cermin Pemimpin

Sebagai generasi penerus, pandangan disampaikan oleh Endi Mambrasar, yang mewakili suara pemuda Betkaf, sangat menyayangkan dinamika yang terjadi.

Menurutnya, pertukaran balas pantun pedas di media sosial antara kedua belah pihak bukanlah bentuk komunikasi yang dewasa, melainkan cerminan buruknya komunikasi dan indikasi kuat adanya konflik kepentingan.

"Kami menyayangkan terjadinya perang pantun di media. Ini bukan sekadar adu mulut, tapi alarm bahaya. Ketika elit beradu, yang menjadi korban adalah kepercayaan masyarakat dan masa depan adat itu sendiri," ujar Endi.

Ia menekankan, polemik ini harus disikapi dengan kepala dingin namun kritis. 

Bagi pemuda, persoalan ini bukan lagi soal siapa benar atau salah secara teknis, melainkan soal integritas dan transparansi. 

Jika dana yang seharusnya menjadi nafas pemulihan ekologi dan kesejahteraan masyarakat justru dijadikan komoditas politik atau dinikmati secara pribadi, maka ini adalah pengkhianatan terhadap amanah.

Kritik Tajam: Uang Rakyat atau Uang Pribadi?

Publik kini bertanya-tanya, dimana letak profesionalisme para pemangku kepentingan ini?

Bagaimana mungkin dana negara yang nilainya fantastis, pengelolaannya terkesan serampangan hingga tercatat sebagai "utang pribadi"?. Bagaimana mungkin nilai kompensasi yang seharusnya mencapai ratusan juta, justru berakhir dengan transaksi yang diduga sarat muatan negatif?

Pernyataan PFM yang mengaku memiliki bukti rekaman CCTV dan catatan utang justru menambah tanda tanya besar. Jika bukti ada, mengapa tidak diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum objektif, bukan justru diumbar di media untuk mencari sensasi?

Sebaliknya, pihak adat juga harus mampu memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka. Masyarakat Raja Ampat tidak butuh drama politik atau perang kata-kata. 

Rakyat butuh kepastian bahwa uang yang menggantikan kerusakan alam laut mereka benar-benar digunakan untuk memuliakan alam dan rakyat, bukan untuk memuliakan nafsu atau kepentingan segelintir orang.

Polemik ini harus segera diakhiri dengan cara yang beradab. Biarkan hukum yang bekerja, dan biarkan transparansi menjadi jawaban. Jangan biarkan nama baik tanah leluhur Betkaf ternoda oleh urusan yang tidak mendidik.

Sumber: 
https://www.melanesiatimes.com/bantah-tudingan-pfm-das-betkaf-dukung-ketua-pokja-mrpbd-tempuh-jalur-hukum/

https://teropongnews.com/2026/04/kepala-kampung-dan-distrik-meosmansar-bantah-fitna-dana-10-milyar-sudah-di-bagi-habispfm-terima-50-juta/

https://www.melanesiatimes.com/pfm-50-juta-itu-bayar-utang-akomodasi-dan-operasional-mereka-selama-pengurusan-di-jakarta/

https://pbdnews.com/2026/04/heboh-paul-fincen-mayor-sebut-ada-pesta-mabuk-diskotik-dan-perempuan-di-balik-dana-rp-50-juta/

https://www.melanesiatimes.com/pemdis-meosmansar-dan-pemkab-yembuba-5-miliar-bukan-dana-transplantasi-terumbu-karang/

[Redaktur: Hotbert Purba]

Menunggu untuk disadari, dan lebih penting lagi, untuk diatasi bersama.

Melalui kepemimpinan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Ibu Lisa, sebuah langkah nyata telah dimulai. Program Dari Limbah Jadi Laba bukan sekadar wacana, melainkan gerakan yang hidup di tengah masyarakat. 

Sebuah ajakan yang membumi, menyentuh kesadaran, sekaligus membuka peluang.

Program ini mengajarkan kita melihat dengan cara yang berbeda. Bahwa limbah bukanlah akhir dari sebuah benda, melainkan awal dari kemungkinan baru.

Sampah yang selama ini kita abaikan, kini dipilah, dikelola, dan diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Dari rumah ke rumah, dari komunitas ke komunitas, kesadaran itu perlahan tumbuh.

Di tangan yang peduli, botol bekas tak lagi sekadar plastik. Ia bisa menjadi karya. Sisa organik tak lagi terbuang sia-sia, melainkan kembali menyuburkan tanah.

Dan lebih dari itu, lahir peluang ekonomi dengan tambahan penghasilan yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Inilah makna sejati dari “laba”. Bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang lingkungan yang lebih bersih, kesehatan yang lebih terjaga, dan masa depan yang lebih pasti untuk generasi mendatang.

Program ini juga menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari kesediaan kita untuk memilah sampah di rumah. Dari kemauan untuk tidak lagi membuang sembarangan. Dari kesadaran bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak.

Apa yang telah dimulai hari ini oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak adalah benih harapan.

Namun, agar ia tumbuh dan memberi manfaat luas, dibutuhkan peran kita semua. Masyarakat bukan sekadar penonton, tetapi bagian penting dari gerakan ini.

Mari kita lanjutkan langkah ini bersama.
Mari kita jaga Fakfak tetap indah, bersih, dan bernilai.

Karena ketika kita mampu mengubah limbah menjadi laba, kita sejatinya sedang mengubah masa depan kita sendiri.

Penulis: Salem Alhamid, Sekjen LampuKita (Lembaga Amanah Pemberdayaan Usaha Kawasan Indonesia Timur Raya).

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kecelakaan yang melibatkan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat itu terjadi pada Senin malam 27 April 2026.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak enam orang meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api (KA) jarak jauh dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, terdapat enam orang meninggal dunia  dalam peristiwa ini.

Sedangkan, 80 orang mengalami luka-luka yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis.

"Dalam kejadian tersebut sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat," ujarnya dalam keterangan Selasa pagi 28 April 2026.

Anne memastikan seluruh korban dalam insiden tabrakan kereta Bekasi mendapatkan penanganan maksimal.

"Seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI," terangnya.

Penanganan terhadap korban, kata Anne, dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

KAI berjanji memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga yang terdampak, termasuk memastikan proses penanganan berjalan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Anne menjelaskan proses evakuasi berlangsung cukup lama karena terdapat korban yang masih hidup dan membutuhkan penanganan secara hati-hati.

"Tim medis, Basarnas, serta tim KAI terus berupaya maksimal untuk memberikan pertolongan terbaik kepada seluruh korban," kata Anne.

Selain itu, KAI juga menyiapkan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait penumpang.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik,” ujar Anne.

Kronologi Kecelakaan

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan, insiden tabrakan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek terhadap KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada malam ini, Senin (27/4/2026), pukul 20:52 WIB terjadi akibat taksi yang menemper ke KRL di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) lintasan dekat Bulak Kapal. Hal ini membuat KRL terhenti dan di belakangnya ada KA Argo Bromo Anggrek yang akhirnya menabrak.

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menemper KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti. KRL berhenti, di belakangnya ada Kereta Argo Bromo," kata Franoto, Senin (27/4/2026).

Franoto menyampaikan bahwa KAI memohon maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

"Saat ini, PT KAI bersama pihak kepolisian tengah melakukan proses evakuasi terhadap rangkaian kereta serta penanganan korban di lokasi kejadian. Kami berupaya semaksimal mungkin agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal," ujar Franoto.

KAI memastikan petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Aksi penyampaian pendapat tersebut berlangsung di wilayah Manokwari dengan tujuan menuju Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

Dalam pelaksanaan pelayanan, Polda Papua Barat mengedepankan pendekatan humanis serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian langsung dari Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare yang turun langsung ke lapangan untuk memantau jalannya aksi serta memastikan pelayanan kepada massa aksi berjalan dengan baik sesuai prosedur.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare saat turut kelapangan.

Sebagai bentuk pelayanan kepada massa aksi, aparat kepolisian telah menyiapkan sarana transportasi berupa truk untuk membantu mobilisasi peserta aksi menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

Fasilitas tersebut diberikan mengingat jarak antara titik kumpul aksi dan lokasi tujuan kurang lebih 13 kilometer, guna menghindari kelelahan peserta serta meminimalisir potensi gangguan keamanan di sepanjang rute.

Namun demikian, massa pendemo secara kolektif menolak untuk menaiki truk yang telah disediakan oleh pihak kepolisian dengan alasan kondisi kendaraan yang dinilai tidak layak digunakan.

Menyikapi penolakan tersebut, aparat kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan melakukan koordinasi dengan para koordinator lapangan guna mencari solusi terbaik.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, mengingat jarak tempuh yang cukup jauh serta mempertimbangkan keselamatan seluruh pihak.

Polda Papua Barat mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Gadug Kurniawan dalam keterangan di Manokwari menyampaikan bahwa pihak kepolisian tetap berkomitmen memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan bersama.

“Polri pada prinsipnya menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Namun demikian, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Upaya yang kami lakukan, termasuk penyediaan sarana transportasi, merupakan bentuk pelayanan agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus mengedepankan pendekatan humanis serta dialogis dalam setiap pelayanan aksi unjuk rasa.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, serta mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyampaikan aspirasi,” demikian Plt Kabid Humas.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Selain Dudung Abdurachman, Prabowo Subianto juga melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo.

Selain itu, Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina, Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penunjukan Dudung Abdurachman ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi koordinasi, pengendalian program prioritas nasional, serta akselerasi respons pemerintah terhadap dinamika isu-isu strategis.

Ketua umum Relawan Jokowi for Prabowo-Gibran (ReJO), Darmizal, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.

“Kami menyambut dengan penuh optimisme pelantikan Ketua Dewan Pembina ReJO, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala KSP. Ini merupakan keputusan tepat Presiden dalam menghadirkan figur yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang tegas, loyal, dan berorientasi pada hasil,” ujar Darmizal, Senin 27 April 2026.

Sebelum menjabat Kepala KSP, Dudung Abdurachman dikenal luas sebagai sosok militer profesional dengan pengalaman strategis, antara lain Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Gubernur Akademi Militer (Akmil).

Dalam berbagai penugasan tersebut, Dudung dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang disiplin, responsif terhadap tantangan nasional, serta mampu mengonsolidasikan organisasi dalam situasi kompleks.

Menurut Darmizal, Kepala KSP memegang peran sentral sebagai strategic delivery unit Presiden, dengan fungsi utama diantaranya mengawal dan memastikan implementasi program prioritas nasional berjalan efektif dan tepat sasaran dan melakukan pengendalian isu strategis dan komunikasi politik pemerintah.

Disamping itu ada juga tugas Kepala KSP yakni menyusun analisis cepat (quick response) terhadap dinamika nasional serta mengurai hambatan lintas kementerian/lembaga melalui koordinasi yang terintegrasi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

“Dalam konteks pemerintahan modern, KSP bukan sekadar supporting system, tetapi merupakan simpul kendali strategis yang menentukan kecepatan dan ketepatan eksekusi kebijakan Presiden,” tegas Darmizal.

Lebih lanjut, Darmizal menekankan bahwa KSP di bawah kepemimpinan Jenderal Dudung harus tampil lebih aktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menyerap aspirasi publik.

“KSP harus menjadi ‘mata dan telinga’ Presiden yang bekerja secara nyata di lapangan. Tidak boleh pasif di balik meja. Harus hadir, mendengar, memverifikasi, dan menyampaikan secara objektif kondisi riil kepada Presiden, sekaligus mengomunikasikan kebijakan pemerintah secara jernih kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga meyakini sinergi kuat antara Presiden Prabowo dan Dudung Abdurachman, yang sama-sama memiliki latar belakang militer, akan memperkuat soliditas pemerintahan serta mendorong percepatan pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengakhiri, Darmizal menyampaikan bahwa ReJO berkomitmen terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kami berkomitmen untik mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai tuntas," ujar politisi senior asal Minang ini.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Manager Fuel Terminal Fakfak Michel Ramli Lolowang mengklarifikasi kejadian Pemalangan.

Kata dia, pemalangan dilakukan Harianto Patiran yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat atas areal Fuel Terminal Pertamina Fakfak.

Kejadian pemalangan tersebut telah dilaporkan ke Polres Fakfak, saat ini langsung ditindaklanjuti pihak Polres.

Pintu masuk Fuel Terminal Pertamina Fakfak.

Kini sedang dilakukan konsolidasi antara Pihak Fuel Terminal Fakfak dengan klaim pemilik hak ulayat Harianto Patiran yang di fasilitasi oleh pihak Polres Fakfak.

"Sementara untuk pelayanan operasional dan pelayanan BBM tidak terganggu, kami masih tetap bisa lakukan penyaluran," ujar Michel Ramli.

"Kami sampaikan ke masyarakat untuk tenang dan tidak panik, karena proses operasional masih lancar dan norma seperti biasal", demikian Michel Ramli Lolowang.

[Redaktur: Hotbert Purba]
 

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di provinsi termuda di Indonesia ini mencapai 103.570 jiwa atau sekitar 17,95 persen dari total populasi.

Data tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program hunian rakyat yang digelar di Universitas Muhammadiyah Sorong, Minggu (26/4/2026).

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,25 persen.

Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 41.390 jiwa (13,55 persen), disusul Kabupaten Sorong sebanyak 25.610 jiwa (25,10 persen). Sementara itu, Kabupaten Maybrat 13.530 jiwa dengan persentase tertinggi mencapai 29 persen, diikuti Kabupaten Tambrauw 4.960 jiwa atau sebesar 28,94 persen. Adapun Kabupaten Sorong Selatan 9.490 jiwa atau 17,66 persen dan Kabupaten Raja Ampat 8.600 jiwa atau 16,57 persen.

“Kalau dibagi empat, berarti Kota Sorong saja ada sekitar 8.000 rumah tangga yang masih berada dalam kategori miskin,” ungkap Amalia.

Tak hanya kemiskinan, BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada 2025 masih tertinggal dibandingkan nasional. Jika ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, maka Papua Barat Daya baru mencapai 4,03 persen. Di sisi lain, tingkat inflasi tercatat 4,09 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi perhatian, yakni mencapai 6,56 persen—melampaui angka nasional sebesar 4,85 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan kuat dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Meski demikian, Amalia menegaskan bahwa peluang pembangunan di Papua Barat Daya masih sangat terbuka. Ia menyoroti potensi sektor unggulan yang bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi, terutama sektor perikanan.

“Sebanyak 48,82 persen ekspor Papua Barat Daya berasal dari ikan. Ini menunjukkan kekuatan besar di sektor kelautan,” jelasnya.

Selain itu, potensi perikanan lainnya seperti udang tangkap laut menempatkan Papua Barat Daya sebagai salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia, setelah Sulawesi Selatan dan Maluku. Tak kalah penting, potensi sagu di wilayah Kabupaten Sorong Selatan juga disebut sangat besar, dengan ratusan ribu hektare hutan sagu yang belum tergarap optimal.

Kepala BPS RI menekankan bahwa kunci utama untuk menekan kemiskinan dan pengangguran, adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, serta memperluas intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

“Potensi Papua Barat Daya luar biasa. Tinggal bagaimana kita dorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” demikian Amalia.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Mengusung tema “Peningkatan Daya Saing, Inovasi, dan Akses Pasar untuk UMKM”, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM agar semakin tangguh dan mampu naik kelas di tengah dinamika global.

Acara dibuka oleh VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto, yang menyoroti tantangan ekonomi global saat ini, termasuk kenaikan biaya produksi yang berdampak pada daya jual UMKM. 

“UMKM saat ini sedang diuji daya tahannya. Namun, indikator ekonomi kita menunjukkan kondisi yang cukup baik. Ketahanan yang kuat harus diiringi dengan inovasi dan kegigihan agar UMKM mampu membuka peluang pasar baru dan terus meningkatkan daya saingnya,” ujar Rudi.

PT Pertamina (Persero) melalui program Rumah BUMN

Webinar ini menghadirkan pembicara inspiratif, Nilamsari Sahadewa, Founder Kebab Turki Baba Rafi, yang berbagi pengalaman membangun bisnis dari skala gerobak hingga menembus pasar internasional. Ia menekankan pentingnya fondasi bisnis yang kuat, budaya kerja, serta kesiapan sumber daya dalam menghadapi pertumbuhan usaha, termasuk strategi membangun brand dan menghadapi krisis.

Saat ini, Kebab Turki Baba Rafi telah memiliki lebih dari 1.600 outlet di 10 negara, menjadi contoh sukses UMKM Indonesia yang mampu bersaing di pasar global. Sejalan dengan itu, Pertamina melalui 30 Rumah BUMN telah membina 15.884 UMKM. Sepanjang Januari–Maret 2026, tercatat 1.323 sertifikasi, 267 pelatihan, serta 179 pameran lokal yang difasilitasi bagi UMKM binaan.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan dampak berkelanjutan. “Pertamina berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM agar semakin tangguh, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu tumbuh dan menembus pasar yang lebih luas, termasuk global,” ujarnya.

Momentum Hari Kartini menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan, inovasi, dan ketangguhan harus terus hidup dalam diri pelaku UMKM Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan membawa produk lokal ke panggung dunia.

Momentum Hari Kartini juga menegaskan pentingnya bijak energi di tengah tekanan biaya dan dinamika global. Efisiensi dan pemanfaatan energi berkelanjutan bukan sekadar menekan biaya, tetapi menjadi kunci daya saing dan nilai tambah UMKM. Dengan langkah ini, UMKM tak hanya bertahan, tapi melaju lebih kuat sekaligus berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Kepolisian Daerah Papua Barat Daya merilis identitas tujuh orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus penyerangan terhadap Pos Pantau Satgas Gobang VII Yon 9 Marinir di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat.

Kepolisian Daerah Papua Barat Daya resmi merilis identitas tujuh orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus penyerangan terhadap Pos Pantau Satgas Gobang VII Yon 9 Marinir di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat.

Adapun tujuh orang yang ditetapkan sebagai DPO, yaitu: Manfred Fatem, Anthon Fatem, Markus Faumar, Zamuel Assem, Markus Fatem, Donatus Aisnak dan Yohanes Ky.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasubid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Setya Agustin Hengkelare, mengatakan penetapan ketujuh DPO tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara intensif oleh Satreskrim Polres Maybrat bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat Daya.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan delapan orang saksi dari unsur TNI dan masyarakat, serta diperkuat analisis ahli digital forensik, penyidik telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang saat ini berstatus DPO,” ujar Jenny dalam keterangan resmi, dikutip Jumat  (24/4/2026).

Diketahui, peristiwa penyerangan terjadi pada Minggu (22/3/2026) sekitar pukul 07.00 WIT, saat lima personel Satgas Gobang VII Yon 9 Marinir bergerak dari pos induk menuju Pos Pantau. Saat dua personel berada sekitar 30 meter dari lokasi, tiba-tiba terjadi serangan dari arah ketinggian.

Dua prajurit TNI AL, yakni Prada Marinir Andi Suvio dari Yonmar 7 dan Prada Marinir Elki Saputra dari Yonmar 10, gugur dalam insiden tersebut. Sementara satu prajurit lainnya, Kopda Marinir Eko Sutikno dari Yonmar 7, mengalami luka tembak.

Selain menimbulkan korban jiwa, penyerangan tersebut juga mengakibatkan dua pucuk senjata api milik prajurit dirampas oleh para pelaku.

Kasubdit Jatanras Polda Papua Barat Daya, AKBP Ardy Yusuf, menyebut pola serangan menunjukkan adanya perencanaan matang.

“Pelaku diduga telah menyiapkan posisi strategis sebelum melancarkan serangan,” ungkapnya.

Dalam proses penyidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit body vest, dua helm tempur, satu flashdisk berisi rekaman video, satu parang, dan satu topi jenis bucket.

Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 479 ayat (4) KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Para tersangka terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.

Sementara itu, aparat gabungan dari Satgas Damai Cartenz, TNI, dan Polda Papua Barat Daya terus melakukan pengejaran terhadap para DPO.

Di sisi lain, aparat TNI juga melaporkan seorang anggota yang diduga bagian dari kelompok bersenjata, Alfons Sorry, tewas dalam kontak tembak saat penyisiran pasca-insiden. Informasi tersebut turut dibenarkan oleh pihak kelompoknya.

Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif memberikan informasi yang dapat membantu proses penangkapan para pelaku.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena selain menelan korban jiwa, juga terkait perampasan senjata api yang berpotensi digunakan dalam aksi lanjutan dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

[Redaktur: Sandy]

Rapat bagian penting dalam tahapan awal proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana perkebunan sawit berlokasi di Distrik Bomberay dan Distrik Tomage.

Ketua Tim Penyusunan AMDAL, Dasa Iskandar Ogo dalam keterangan menjelaskan bahwa pihaknya berperan sebagai Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Fakfak. Ia menegaskan bahwa tahapan ini belum merupakan tahap final, melainkan bagian proses pemeriksaan awal sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya, termasuk penyusunan berita acara hasil pemeriksaan.

“Dalam rapat ini, kami bersama tim teknis, penyusun dokumen, pihak pemrakarsa, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) merumuskan beberapa poin penting. Termasuk penetapan dampak penting hipotetik yang nantinya akan dikaji lebih lanjut dalam dokumen ANDAL serta RKL-RPL,” jelas Dasa.

Selain itu, rapat juga membahas dan menyepakati batas wilayah studi, batas waktu kajian, serta metode studi yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen AMDAL. 

"Tim juga menentukan jangka waktu yang akan diberikan kepada pihak pemrakarsa untuk menyusun dokumen lanjutan, yaitu dokumen ANDAL dan RKL-RPL," urainya.

Kata Dasa, sebelumnya, pada 16 Februari 2025, pihak pemrakarsa bersama tim penyusun telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan konsultasi publik. 

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, khususnya Pasal 67 dan 68, yang mencakup masyarakat terdampak langsung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta keterlibatan kelompok perempuan di Distrik Tomage dan Bomberay.

Dalam kesempatan tersebut, pihak konsultan penyusun AMDAL juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan hal yang wajib dalam proses penyusunan dokumen lingkungan. 

Hasil konsultasi publik yang telah dilakukan, mayoritas masyarakat menyatakan dukungan terhadap rencana investasi perkebunan kelapa sawit tersebut.

“Dukungan masyarakat ini disampaikan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Pada umumnya, masyarakat berharap kehadiran investor dapat meningkatkan produktivitas lahan yang mereka miliki serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi,” ungkap Dasa perwakilan tim penyusun.

"Melalui rapat teknis ini, diharapkan seluruh tahapan penyusunan dokumen AMDAL dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu mengakomodasi kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fakfak," demikian Dasa Iskandar Ogo.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Dirut ANTAM bersama jajaran manajemen melakukan kunjungan kerja ke Pulau Gag, Papua Barat Daya.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Masyarakat adat Pulau Gag menyambut baik kedatangan Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk beserta rombongan, yang tampak jelas melalui penyambutan hangat dan meriah sebagai bentuk penghormatan dan keterbukaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama ANTAM berkesempatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat setempat. Dialog berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi serta memperkuat komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.

Direktur Utama ANTAM menyampaikan bahwa perusahaan senantiasa mengedepankan pendekatan dialog dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional.

“ANTAM berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan masyarakat. Kehadiran kami di Pulau Gag merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan seiring dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dikutip siaran pers ANTAM, Kamis (23/4/2026).

Selain berdialog dengan masyarakat, kunjungan kerja ini juga mencakup peninjauan langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

ANTAM meyakini bahwa keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Puluhan anggota Persit antusias menanam pohon yang punya nilai ekologis dan ekonomi bagi warga Fakfak.

Foto bersama KCK Koorcabrem 182/JO usai penanaman pohon. 

Kegiatan ini digelar untuk jaga kebugaran sekaligus lestarikan lingkungan.

“Ini investasi jangka panjang. Lingkungan hijau, sehat, dan bisa bermanfaat ekonomi,” kata Wakil Ketua Persit KCK Koorcabrem 182/JO, Wiwik Eko Handono.

Selain matoa dan jambu, Persit juga tanam pala yang jadi komoditas khas Fakfak, Papua Barat. 

Kegiatan diawali jalan sehat keliling Makorem. Seluruh bibit ditanam di sejumlah titik Makorem 182/JO.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pengungkapan tersebut dilakukan oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba sekitar pukul 12.28 WIT di atas Kapal Pelni KM Dorolonda yang tengah berlabuh di sekitar Pelabuhan Laut Manokwari.

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial Y bersama barang bukti berupa 79 paket plastik bening berisi narkotika yang diduga jenis ganja dengan total berat sekitar 1.463,8 gram yang disimpan dalam tas ransel.

Berdasarkan hasil interogasi awal, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang lainnya masing-masing berinisial S dan R yang diduga terkait dalam jaringan peredaran tersebut.

Sekitar pukul 15.00 WIT, tim kembali melakukan penindakan di kawasan Amban, Manokwari, tepatnya di sebuah kos-kosan di belakang Indomaret. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan satu pot tanaman hidup yang diduga merupakan tanaman ganja yang ditanam dalam polibag.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi puluhan paket ganja siap edar

Selain itu, dari hasil pemeriksaan telepon genggam milik salah satu terduga pelaku, ditemukan dokumentasi berupa foto-foto tanaman ganja yang sebelumnya ditanam di salah satu asrama mahasiswa di wilayah Amban.

Ketiga terduga pelaku yang diketahui merupakan mahasiswa tersebut selanjutnya diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi puluhan paket ganja siap edar, dua unit telepon genggam, satu lembar tiket kapal, serta satu tanaman ganja hidup.

Saat ini, penyidik Ditresnarkoba Polda Papua Barat masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti, pemeriksaan urine para terduga, serta pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain.

Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Gadug Kurniawan menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Barat.

“Polda Papua Barat tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kami terus melakukan penindakan tegas serta mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

"Polda Papua Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkoba demi masa depan yang lebih baik," demikian Kabid Humas Kombes Gadug Kurniawan.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Upaya ini merupakan komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran di tengah berbagai tantangan termasuk dinamika global.

Melalui langkah ini, diharapkan ketersediaan, keterjangkauan, serta akses energi bagi masyarakat yang berhak tetap terjaga.

Kegiatan konferensi pers ini dihadiri oleh Wakabareskrim POLRI, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, Direktur Tipidter Bareskrim POLRI, Brigjen Pol Moh. Irhamni, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Perwakilan PPATK oleh Direktur Hukum dan Regulasi Muhammad Novian, Perwakilan Jampidum Kejaksaan Agung oleh Kasubdit Penuntutan Riyadi, Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro, serta Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.

Dalam kesempatan tersebut, Wakabareskrim POLRI, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Masih ada pihak-pihak yang menjadikan subsidi negara sebagai ladang keuntungan ilegal. Mereka membeli BBM dan LPG subsidi kemudian memindahkan, menimbun, mengoplos, serta menjual kembali dengan harga industri untuk meraup keuntungan berlipat karena disparitas harga yang cukup tinggi. Polri tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para pelaku kejahatan energi. Kita harus memastikan setiap rupiah subsidi dari negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegas Nunung.

Nunung juga menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. 

“Kami sudah berkomitmen bahwa siapapun yang terlibat, baik dari anggota TNI maupun POLRI, akan kita lakukan tindakan tegas. Mudah-mudahan dapat memberikan efek jera, baik kepada oknum aparat maupun pelaku usaha,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni turut menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 7 hingga 21 April 2026 sebagai kelanjutan komitmen kuat Bareskrim Polri dalam melakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

“Upaya yang telah kami lakukan selama 13 hari telah mencapai hasil dengan diamankannya 330 orang tersangka pada 223 tempat kejadian perkara. Modus operandi yang ditemukan antara lain pembelian BBM subsidi secara berulang untuk ditimbun dan dijual kembali, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, penggunaan pelat nomor palsu untuk menghindari pengawasan, serta pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi,” jelas Irhamni.

Irhamni menambahkan bahwa pengungkapan ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. 

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara POLRI, TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Pertamina, SKK Migas, serta dukungan masyarakat dan rekan-rekan media. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan, khususnya dalam mengamankan BBM dan LPG subsidi dari penyalahgunaan,” tambahnya.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim POLRI sebagai upaya menjaga distribusi energi subsidi tetap optimal.

“Kami mengapresiasi langkah tegas dan konsistensi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patra Niaga akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum. Pertamina Patra Niaga juga konsisten untuk melakukan pengawasan serta menjaga penyaluran BBM maupun LPG subsidi sesuai dengan ketentuan, secara wajar, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Eko Ricky.

Lebih lanjut, Eko Ricky menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyalur melalui pembinaan dan penindakan. 

“Pada periode Januari hingga Maret 2026, kami telah melakukan 136 pembinaan terhadap lembaga penyalur BBM dan 237 pembinaan terhadap lembaga penyalur LPG, baik SPBU maupun agen LPG. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang terbukti, maka kami akan melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap lembaga penyalur tersebut,” tegasnya.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Melalui Office Manager PT Gag Nikel, Rudi Sumual, pihaknya menegaskan bahwa informasi yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Kami ingin meluruskan bahwa informasi yang menyebutkan pimpinan kabur itu tidak benar. Sesungguhnya, Pimpinan utama PT GAG Nikel, Bapak Syarif Faisal Alkadrie, telah hadir dan bertatap muka langsung dengan warga di Balai Pertemuan Kampung Gag pada hari yang sama, tanggal 21 April 2026," jelas Rudi melalui sambungan telepon kepada PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa komitmen untuk berdialog sangat terbuka. Bahkan, pertemuan kembali dilakukan pada keesokan harinya, tanggal 22 April 2026, untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat didengar dengan baik.

Penjelasan Terkait Keberangkatan

Terkait momen keberangkatan yang menjadi sorotan, Rudi memaparkan bahwa pada sore hari tanggal 21 April, memang terdapat rombongan tamu yang kembali ke Sorong. Hal ini dilakukan semata-mata karena mempertimbangkan keterbatasan waktu operasional pada bandara kota sorong  yang tidak melayani penerbangan pada sore hingga malam hari.

"Yang berangkat saat itu adalah tamu-tamu, sedangkan Bapak Syarif Faisal Alkadrie selaku Pimpinan tertinggi tidak ikut dalam rombongan tersebut sebagaimana yang diberitakan," terang Rudi.

Situasi Sudah Diredam dan Aspirasi Ditampung

Menurut Rudi, situasi yang sempat memanas tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman semata. Namun, hal tersebut kini sudah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan komunikasi yang baik.

"Kami berupaya menjembatani semua aspirasi dengan komunikasi yang efektif. Apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari mahasiswa serta masyarakat Pulau Gag sudah didengar langsung oleh pihak manajemen," ujarnya.

Secara khusus terkait usulan program beasiswa, Rudi memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh mahasiswa sudah diterima oleh pihak perusahaan. Saat ini, proposal tersebut sedang dalam proses pengkajian lebih lanjut berdasarkan poin-poin penting yang tertuang di dalamnya untuk dapat ditindaklanjuti.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga hubungan harmonis dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur dialog yang konstruktif," demikian Rudi Sumual.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Puluhan masyarakat yang telah menunggu sejak pagi hingga sore hari dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan anak cabang BUMN tersebut, harus menelan kekecewaan mendalam. 

Alih-alih turun tangan mendengarkan keluhan warga, kedua pejabat tinggi perusahaan tersebut justru dikabarkan kabur secara diam-diam menggunakan speedboat menuju lapangan terbang (bandara) dan meninggalkan Pulau Gag tanpa sepatah kata pun.

"Kami datang dengan damai untuk meminta bertemu langsung, namun apa yang terjadi? Tidak ada itikad baik untuk berdialog, mereka justru menghindar dan kabur meninggalkan kami yang sudah menunggu berjam-jam," ungkap kekecewaan salah satu tokoh masyarakat.

Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian dan penghinaan terhadap hak masyarakat untuk didengar suaranya di tanah sendiri.

Masyarakat Tegas: Tidak Akan Diam, Siap Eskalasi Aksi

Menanggapi tindakan yang dianggap tidak profesional dan tidak bertanggung jawab tersebut, Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Pulau Gag, Faisal J Umsero, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.

"Ini bukan hanya mengecewakan, ini adalah bentuk tidak menghargai masyarakat di tanahnya sendiri. Kami tegaskan: Kami tidak takut, kami tidak akan diam, dan kami akan terus bersuara," tegas Faisal dalam keterangannya, kepada PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO di Raja Ampat.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa jika pihak perusahaan terus menerus bersikap menghindar dan tidak mau membuka ruang dialog, massa siap menaikkan temperatur aksi.

"Jika perusahaan terus menghindar, kami siap menaikkan aksi ke skala yang lebih besar, membawa persoalan ini ke tingkat nasional, hingga membongkar fakta seluas-luasnya kepada publik," ancamnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen PT GAG Nikel maupun PT Antam terkait insiden penghindaran tersebut. 

Masyarakat Pulau Gag menunggu langkah selanjutnya dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang bijak dan beradab.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Mengendalikan tata niaga, dan mewujudkan harga layak bagi petani dan pelaku usaha Pala. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRK Fakfak Domianus Tuturop, Ketua LMA Fakfak juga Anggota DPRK Fraksi Otsus Valentinus F. Kabes, Wakil Ketua Komisi II DPRK Isak Patanduk, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur, instansi vertikal (Pelni, KSOP, dan Karantina), OPD teknis, pelaku usaha pala Grosir perdagangan antar pulau, Perwakilan Masyarakat Indikasi Georafis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF), 

Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, dalam sambutannya menyampaikan sebagaimana diketahui bersama, pala merupakan komoditas unggulan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. 

Pala bukan sekadar hasil perkebunan, tetapi telah menjadi identitas daerah sekaligus sumber penghidupan bagi sebagian besar petani pekebun di Fakfak.

Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan, mutu, Harga, tata niaga dan nilai ekonomi pala Fakfak merupakan tanggung jawab kita bersama.

Melalui pertemuan ini, kita ingin memperkuat komitmen bersama untuk menjaga mutu pala Fakfak, mengendalikan tata niaga yang lebih tertib dan transparan, serta mewujudkan harga yang layak dan berkeadilan bagi petani pekebun pala kita maupun pelaku usaha perdagangan pala baik di Tingkat pengumpul, pengepul hingga pelaku usaha grosir perdagangan antar pulau hingga UMKM yang membantu dalam diversifikasi produk pengolahan pala. 

Mutu pala harus menjadi prioritas utama, karena kualitas yang baik akan menentukan daya saing Pala Fakfak di pasar nasional maupun internasional.

Di sisi lain, tata niaga pala juga perlu dikelola secara lebih baik dan terkoordinasi. Pengendalian komoditas unggulan ini menjadi penting agar tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan petani pala, serta untuk memastikan bahwa rantai perdagangan berjalan secara sehat, transparan, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Pemerintah Kabupaten Fakfak tentu berharap melalui Tim Pengendali Komoditas Unggulan Pala akan terus mendorong berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan mutu produksi, penguatan kelembagaan petani, pembinaan kepada pelaku usaha dan pedagang, hingga pengawasan terhadap perdagangan pala agar tetap sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

"Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dihasilkan kesepahaman bersama serta langkah-langkah konkret yang mampu menjaga kualitas pala Fakfak, memperbaiki tata niaga, dan pada akhirnya mendorong terciptanya harga pala yang layak dan stabil bagi petani pekebun pala kita," ucap Bupati dikutip Rabu (22/4/2026).

Jika mutu terjaga dan tata niaga berjalan dengan baik, maka kepercayaan pasar terhadap pala Fakfak akan semakin kuat.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai upaya bersama untuk memperkuat posisi Pala Fakfak sebagai komoditas unggulan daerah yang berdaya saing, sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Bupati.

Mengakhiri, Bupati Samaun Dahlan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan komitmen semua pihak dalam mendukung pengendalian komoditas unggulan pala di Kabupaten Fakfak.

"Dengan Mengucapkan Bismilahirahman hirohim Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara Tim Pengendali Komoditas Unggulan Pala Daerah dengan tema menjaga mutu Pala Fakfak, mengendalikan tata niaga, mewujudkan harga layak bagi petani dan pelaku usaha Pala, saya nyatakan dibuka," ucap Bupati Fakfak.

Dalam sambutannya, paparan tentang tema ini Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST, MT menyampaikan bahwa pala merupakan komoditas unggulan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Fakfak.

Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi petani pekebun, tetapi juga telah menjadi identitas daerah yang dikenal luas.

Menurutnya, menjaga mutu dan kualitas pala Fakfak merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar. 

Kualitas yang baik akan menentukan daya saing pala Fakfak di pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari petani, pengepul, hingga pedagang antar pulau diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga standar kualitas pala yang menjadi dasar untuk menentukkan harga pala. 

Selain menjaga mutu, rapat tersebut juga membahas pentingnya pengendalian tata niaga pala agar perdagangan komoditas ini berjalan secara lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, terutama bagi petani sebagai produsen utama.

Kepala Dinas Perkebunan Fakfak menegaskan bahwa petani pala berhak memperoleh harga yang layak, namun di sisi lain seluruh pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas pala agar reputasi pala Fakfak tetap terjaga.

Dalam rapat tersebut juga dibahas beberapa langkah strategis, antara lain kewajiban kelengkapan perizinan bagi pelaku usaha perdagangan pala, pengawasan terhadap pengiriman pala melalui pelabuhan yang harus memenuhi ketentuan karantina, serta penguatan pengawasan tata niaga oleh instansi terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu, pemerintah daerah bersama Wakil Ketua DPRK Fakfak juga akan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas pala, termasuk kemungkinan revisi peraturan daerah guna memperkuat pengendalian tata niaga sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah, petani, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan komoditas pala.

“Kita ingin memastikan bahwa pala Fakfak tetap memiliki mutu yang terjaga, tata niaga yang tertib, serta harga yang layak bagi petani dan pelaku usaha. Jika hal ini dapat kita lakukan bersama, maka posisi pala Fakfak sebagai komoditas unggulan daerah akan semakin kuat," ungkap kadis.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga adat, Petani, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan komoditas pala Fakfak sebagai salah satu sumber utama perekonomian daerah.

Pada akhir rapat koordinasi tersebut, para peserta menyepakati beberapa poin penting terkait upaya menjaga mutu dan kualitas pala Fakfak sebagai dasar dalam penentuan harga. Salah satu kesepakatan utama adalah bahwa pala mentah dalam kondisi tua betul atau matang petik dihargai sebesar Rp600.000 per 1.000 biji, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Fakfak.

Kesepakatan ini menegaskan bahwa hubungan antara petani dan pelaku usaha harus berjalan secara seimbang dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaku usaha diharapkan memperoleh pala dengan mutu dan kualitas yang sesuai standar, yakni pala yang dipetik dalam kondisi matang atau tua betul, sementara petani yang menjual pala dengan kualitas baik dan memenuhi standar tersebut berhak memperoleh harga yang adil dan layak.

Hasil kesepakatan tersebut rencananya akan dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Fakfak sebagai bentuk penguatan komitmen bersama antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha dalam menjaga mutu pala Fakfak sekaligus menciptakan tata niaga yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

Dalam rangka menjaga kualitas, stabilitas harga, serta keberlanjutan komoditas pala sebagai unggulan daerah, Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Tim Pengendali Komoditas Unggulan Pala juga mendorong penataan tata niaga pala yang lebih terkoordinasi. 

Rantai perdagangan pala dimulai dari petani pekebun sebagai produsen utama, kemudian melalui pengumpul kampung atau pengepul, dilanjutkan kepada pedagang besar atau pelaku usaha perdagangan antar pulau hingga masuk ke pasar regional, nasional, maupun ekspor. Pada setiap tahapan tersebut, mutu pala harus memenuhi standar yang telah disepakati, terutama pala yang dipetik dalam kondisi tua betul atau matang petik sebagai dasar penentuan harga.

Selain penataan tata niaga, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pengendalian pengiriman pala melalui pelabuhan. Setiap pengiriman pala dari Fakfak diwajibkan memenuhi kelengkapan perizinan usaha, pemeriksaan dan sertifikasi karantina, pengawasan oleh instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Karantina, serta KSOP, serta pencatatan volume dan tujuan pengiriman sebagai bagian dari sistem pengendalian komoditas.

Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap perdagangan dan pengiriman pala dapat berjalan lebih tertib, kualitas produk tetap terjaga, serta mampu mencegah praktik perdagangan yang merugikan petani sekaligus menjaga reputasi Pala Fakfak di pasar nasional maupun internasional. 

"Penataan tata niaga dan pengendalian pengiriman ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi pala Fakfak sebagai komoditas unggulan daerah yang berdaya saing dan memberikan nilai ekonomi yang lebih adil bagi petani maupun pelaku usaha," demikian Kadis Perkebunan Fakfak, Widhi Asmoro Jati.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Pantauan media ini, Wapres jalan kaki di tengah pasar didampingi Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, dan Wakil Wali Kota Anshar Karim.

Tampak mama-mama Papua dengan riuh menawarkan dagangan, Wapres respons dengan senyum khasnya sambil beli dagangan hasil kebun dan berbagai jenis ikan di pasar tersebut.

Suasana Pasar Ikan Jembatan Puri di pagi hari, Rabu (22/4/2026) sebelum Wapres tiba di lokasi. (Foto: WAHANANEWS/Hotbert Purba)

Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam blusukannya langsung menyapa mama-mama Papua bersama warga setempat.

Wapres Gibran keliling dari lapak ke lapak warga Pasar Ikan Jembatan Puri dengan menyempatkan beli hasil kebun, ikan, dan dagangan mama-mama papua sambil ngobrol santai bersama pedagang.

Kunjungan ke Jembatan Puri ini bagian dari rangkaian kunker Wapres ke Sorong dan Raja Ampat 21-22 April 2026. 

Selain ke Pasar ikan Jembatan Puri, agendanya termasuk tinjau RSUD Raja Ampat di Waisai.

[Redaktur: Sandy]

Remaja tersebut tewas usai dikeroyok hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 19 April setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Saras Adyatma Bantul.

"Saat ini 2 orang terduga pelaku sudah ditangkap," ujar Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Achmad Mirza, Senin 21 April 2026.

Dirinya menyebut, dua terduga pelaku yang berhasil ditangkap yakni BLP alias BR (18) warga Kretek, Bantul ditangkap pada Selasa 15 April.

"Sedangkan YP alias B (21) warga Bambanglipuro, Bantul pada Rabu 16 April di Kabupaten Sleman," terangnya.

Ia melanjutkan, kedua orang yang ditangkap tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka.

"Sementara 5 pelaku lainnya sudah kita kantongi identitasnya. Sampai sekarang masih dalam pencarian," ujarnya.

Mirza mengatakan, dari pengakuan para tersangka, pengeroyokan didasari motif balas dendam. Korban sempat ditanya mengenai apakah dirinya masuk anggota salah satu genk di Yogya.

"Karena korban tidak mengakui korban dipukul salah seorang terduga pelaku dan disusul oleh teman yang lainnya. Alat yang digunakan pipa pralon, ada juga menyundutkan rokok, sempat korban dilindas sepeda motor dan sepeda motornya sudah kami amankan sebagai barang bukti," pungkas Mirza.

Sementara orang tua korban Sugeng Riyanto mengaku jika pada Selasa malam itu anaknya dijemput oleh terduga pelaku dirumah.

"Pada Selasa 14 April sekitar pukul 21.30 WIB saya dan kakak korban hendak tidur. Lantas datang orang  yang memakai sepeda motor dan menjemput anak saya," ujarnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, saat itu korban dijemput dirumahnya dengan membonceng motor salah satu pelaku. Korbam diajak ke sebuah lapangan.yang tak terlalu jauh dari rumahnya.

Sesampainya di lokasi tersebut, korban kembali dibawa ke tempat lain lagi di kawasan Pandak, Bantul. Dilokasi tersebut pelaku lainnya sudah menunggu korban.

Disana korban sempat ditanya oleh para pelaku apakah masuk dalam sebuah genk. Korban mengaku tidak masuk dalam sebuah genk.

Diduga merasa tak puas dengan jawaban korban, kelompok remaja itu mulai menghajar korban secara membabi buta. Ada yang memukuli korban dengan tangan kosong. Ada pula yang mengajar korban dengan alat-alat seperti selang, paralon, menyundut rokok, hingga melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor.

[Redaktur: Hotbert Purba]

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerjanya di Sorong, Papua Barat Daya mengajak para mama - mama Papua berbelanja bersama di Saga Supermarket & Department Store Sorong, Selasa (21/4/2026), sebagai bentuk perhatian dan kedekatan kepada perempuan yang terus berjuang menopang keluarga.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memuliakan peran perempuan, sejalan dengan semangat Hari Kartini sebagai simbol ketangguhan dan kontribusi perempuan Indonesia dalam kehidupan keluarga maupun pembangunan.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 mama -mama papua yang masing-masing menerima voucher belanja senilai Rp500.000,- untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pokok hingga keperluan anak.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. (Foto: WAHANANEWS/Echa Nova)

Sejak kedatangan Wapres, suasana hangat langsung terasa. Para mama - mama Papua tampak antusias menyapa, bahkan berkesempatan berinteraksi langsung sambil berbelanja. 

Momentum ini menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan Hari Kartini, yang identik dengan semangat perjuangan perempuan Indonesia.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Anie Nauw, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Ia menjelaskan bahwa pihaknya secara khusus menyiapkan 100 mama - mama papua untuk dapat bertemu langsung dengan Wapres.

Joice Merauga (46), mengaku sangat terbantu dengan adanya voucher tersebut. Sebagai seorang janda yang menghidupi keluarga dari hasil berjualan kecil-kecilan, bantuan ini menjadi angin segar bagi kebutuhan sehari-harinya.

“Ini sangat membantu kami. Saya bisa beli kebutuhan anak-anak, seperti pampers (popok bayi), gula, telur, dan lainnya. Terima kasih untuk Bapak Gibran,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar perhatian seperti ini dapat terus berlanjut.

“Semoga Bapak Gibran selalu diberkati bersama keluarga,” tuturnya singkat.

Meski sederhana, kegiatan ini memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung. Di tengah berbagai keterbatasan, mama-mama Papua, khususnya para janda, merasakan kehadiran dan perhatian nyata dari pemerintah.

Momentum Hari Kartini pun menjadi lebih bermakna, tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga hadir melalui dukungan konkret agar perempuan tetap kuat, berdaya, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

[Redaktur: Sandy]

Mereka merupakan peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan masuk ke dalam tahap pra-kurasi PFpreneur. Pada tahap ini, mereka dibekali pemahaman dasar mengenai peran sebagai founder, karakteristik pelanggan, serta nilai produk atau usaha yang dijalankan.

Pra-kurasi menjadi tahap awal dari empat tahapan penguatan usaha PFpreneur, yakni pra-kurasi, kurasi 1, kurasi 2, dan kurasi final. Pembelajaran setiap tahapannya dilakukan secara asinkronus melalui platform e-learning PFseries, dan dilengkapi dengan pre-test, post-test serta tugas untuk menguatkan fondasi usaha.

Kurikulum PFpreneur dirancang bertahap, meliputi penguatan mindset dan mental wirausaha, analisis pasar dan konsumen, ttata kelola SDM dan keuangan, strategi pemasaran, hingga strategi penjualan dan peningkatan kapasitas digital.

Pendampingan kewirausahaan program PFpreneur secara daring oleh Pertamina, Selasa (21/4/2026)

Manager SMEPP PT Pertamina (Persero), Fety, menjelaskan bahwa PFpreneur hadir sebagai bagian dari ekosistem pembinaan UMKM Pertamina yang berfungsi sebagai pintu gerbang pembinaan di level awal sebelum ke program pembinaan lanjutan, yakni UMK Academy dan Pertapreneur Aggregator.

“Wirausaha perempuan  adalah sosok Kartini yang berperan penting dalam menggerakan ekonomi Indonesia Untuk itu, kami memiliki program khusus perempuan yang namanya PFpreneur dan menjadi program yang dirancang untuk memperkuat fondasi wirausaha para womenpreneneur sebelum nantinya kami bawa ke pendampingan tingkat lanjut melalui UMK Academy dan Pertapreneur Aggregator” ujar Fety.

Diinisiasi Pertamina Foundation sejak tahun 2020,PFpreneur telah mendampingi 6.325 UMKM perempuan dari berbagai jenis usaha, baik kuliner, fesyen, kerajinan, hingga agribisnis.

Salah satu bukti nyata dampak pembinaan PFpreneur dalam ekosistem pembinaan UMKM Pertamina ialah perjalanan Sofyani Mirah, pendiri Bananania asal Yogyakarta. Memulai perjalanannya sebagai champion PFpreneur pada 2020 dengan produk olahan pisang sederhana tanpa pewarna dan pengawet, Sofyani kemudian meraih Champion Go Global UMK Academy, tampil di Trade Expo Indonesia, menjalin kerja sama dengan buyer internasional dari China dan Kanada, serta meraih Platinum Award Bina Mitra UMKM 2025.

“PFpreneur bukan sekadar program pelatihan. Ini adalah ekosistem yang kami rancang agar setiap perempuan pelaku usaha di Indonesia,  dari mana pun asalnya, bisa mandiri, menginspirasi, dan menghidupi orang lain lewat wirausaha yang mereka jalankan layaknya semangat Kartini. Program ini menunjukkan bahwa Pertamina hadir bukan hanya sebagai perusahaan energi, tetapi sebagai energi penggerak keberdayaan perempuan Indonesia,” demikian President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari.

[Redaktur: Hotbert Purba]