PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Sorong - Pemilihan umum (pemilu) adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu bangsa.
Di Provinsi Papua Barat Daya, pemilu bukan hanya sebuah ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi cerminan dari semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alam, Papua Barat Daya memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan masyarakatnya selama proses pemilu berlangsung.
Baca Juga:
Sosialisasi dan Musyawarah Adat Suku Besar Moi, Rekrutmen DPRP Papua Barat Daya Mekanisme Pengangkatan
Pemilu Damai, Fondasi Demokrasi yang Kokoh
Pemilu damai adalah prasyarat bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat. Proses ini menuntut setiap pihak, baik kandidat, partai politik, maupun masyarakat, untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan menghormati perbedaan. Di Papua Barat Daya, pemilu damai harus menjadi prioritas utama, mengingat sejarah panjang tantangan sosial dan politik yang dihadapi wilayah ini.
Masyarakat Papua Barat Daya memiliki tradisi "gotong royong" dan "musyawarah" yang bisa menjadi modal sosial dalam menciptakan pemilu yang damai. Namun, potensi konflik sering kali muncul akibat isu-isu seperti politik identitas, kesenjangan sosial, dan minimnya akses informasi yang adil.
Baca Juga:
Pembentukan dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Papua Barat Daya
Oleh karena itu, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mencegah potensi konflik ini.
Merajut Persatuan Pasca-Pemilu
Pemilu sering kali meninggalkan jejak perpecahan di masyarakat. Perbedaan pilihan politik dapat menciptakan sekat-sekat sosial yang sulit diatasi jika tidak ditangani dengan bijak.
