Ketiga, Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 78 UU Kehutanan serta Pasal 98-99 UU 32/2009 mengatur ancaman pidana atas pelanggaran lingkungan dan kehutanan tanpa klausul kedaluwarsa yang terikat pada status IUP. Keempat, UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diperkuat Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023, melarang pertambangan di pulau dengan luas di bawah 2.000 km² - pertanyaan yuridis atas legalitas operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag (±60 km²) berdasarkan undang-undang ini belum pernah dijawab secara resmi.
LIMA POIN KUNCI INSTITUT USBA
Baca Juga:
Institut USBA: Usulan Penanaman Kelapa Sawit Skala Besar di Papua adalah Jalan Mundur yang Membahayakan
1. Langkah penertiban di Maluku Utara patut diapresiasi sebagai titik awal yang penting. Nilainya akan ditentukan oleh sejauh mana ia diikuti oleh kewajiban pemulihan ekologis yang terukur dan eksplorasi jalur pertanggungjawaban yang lebih utuh.
2. Kewajiban residual keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut di Raja Ampat tidak setara—dan pendekatan tindak lanjutnya harus proporsional. PT Kawei Sejahtera Mining, sebagai satu-satunya yang telah berproduksi aktif, adalah subjek utama kewajiban audit ekologis dan reklamasi yang mendesak.
3. Transparansi penuh atas hasil audit lingkungan PT Gag Nikel—termasuk substansi temuan, dasar sanksi, dan rencana pemulihan—adalah kewajiban hukum keterbukaan informasi kepada publik dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
Baca Juga:
Banjir dan Longsor di Pulau Sumatera, Peringatan Keras Bagi Papua untuk Menghindari Krisis Ekologis Serupa
4. Kasus PT Mulia Raymond Perkasa (eksplorasi tanpa dokumen lingkungan apapun) dan PT Nurham (IUP 106 hari berdasarkan persetujuan lingkungan 2013 yang tidak diperbarui) memperlihatkan kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan perizinan yang perlu direspons secara struktural.
5. Konsistensi penegakan hukum—dengan ukuran yang sama di semua kawasan dan terhadap semua pelaku—adalah fondasi legitimasi negara dalam tata kelola sumber daya alam. Raja Ampat, sebagai Geopark Dunia UNESCO, adalah salah satu ujian terpenting dari konsistensi itu.
ARAH KEBIJAKAN YANG DIDORONG
