Charles Imbir: "Di Balik Wacana Pembubaran MRP, Kewenangan OAP Dipangkas, Jakarta Menambah Lembaga"
PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Sorong - Polemik pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berkembang sejak awal Maret 2026 perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu dinamika tata kelola Otonomi Khusus Papua secara keseluruhan, dan tidak semata-mata dipahami sebagai perdebatan mengenai satu lembaga.
Baca Juga:
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Sentralisasi Baru dan Krisis Ekologis di Tanah Papua
Institut USBA mencatat bahwa sejak 2021 hingga 2025, kewenangan lembaga-lembaga Papua mulai dari MRP, DPRP, hingga gubernur, mengalami penyesuaian dan penyempitan dalam beberapa aspek. Di sisi lain, Pemerintah Pusat membentuk dua lembaga koordinatif baru yang bekerja langsung di bawah Presiden. Oleh karena itu, perdebatan mengenai “membubarkan atau mempertahankan MRP” perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas agar tidak mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya. Hal ini disampaikan Direktur Institut USBA Charles Imbir dalam keterangan di Sorong.
“Pertanyaan yang perlu didalami adalah bagaimana, di tengah penyesuaian kewenangan MRP dan pemerintah daerah di Papua, Pemerintah Pusat membentuk BP3OKP pada 2022 dan KEPOKP pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya penguatan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan Otonomi Khusus, yang perlu dipastikan tetap sejalan dengan semangat desentralisasi dan kekhususan Papua," kata Charles Imbir, Direktur Institut USBA dikutip Jumat (20/3/2026).
I. TIGA PERUBAHAN BESAR YANG HARUS DIBACA SEBAGAI SATU
KESATUAN
Baca Juga:
Masyarakat Adat Raja Ampat Serahkan 8 Tuntutan ke MRP Papua Barat Daya: Pengakuan Hukum, Kembalikan Wilayah Adat dan Tutup PT Gag Nikel
Dalam periode 2021–2025, terdapat tiga perubahan kebijakan penting yang perlu dibaca secara menyeluruh. Jika dilihat secara terpisah, masing-masing perubahan dapat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan. Namun, jika dilihat sebagai satu kesatuan, terlihat adanya kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat dalam beberapa aspek pengambilan keputusan di Papua
Perubahan Pertama: Revisi UU Otsus 2021 - Hak Persetujuan Dicabut
Melalui UU No. 2 Tahun 2021, Pasal 76 UU Otsus diubah. Akibatnya, MRP, DPRP, dan gubernur tidak lagi punya hak untuk menyetujui atau menolak pemekaran wilayah di Papua. Selama dua dekade, hak inilah yang menjadi tameng utama OAP untuk melindungi tanah adat dari perubahan wilayah yang tidak dikehendaki.
