Papua-Barat.WahanaNews.co, Sorong - Dalam peringatan 23 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Dr. Sellvyana Sangkek, M. Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, menyampaikan paparan bertajuk Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus: Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya.
Dalam paparan tersebut ditegaskan pentingnya Paradigma Baru Pembangunan Papua yang diatur dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2023. Paradigma Baru Pembangunan Papua, sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut, menghadirkan pendekatan yang menekankan pembangunan berbasis sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otsus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal, dengan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP).
Paparan ini memberikan gambaran lengkap mengenai perjalanan, tantangan, dan capaian kebijakan Otsus di wilayah Papua, khususnya Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia.
Pelaksanaan Otsus dan Transformasi Papua Barat Daya
Baca Juga:
Persiapan Pemerintah Papua Barat Daya dalam Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2024
Otsus Papua, yang dilandasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperkuat oleh revisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan. Kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan atas kebutuhan Papua untuk mengelola pembangunan secara lebih otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Papua Barat Daya, sebagai provinsi hasil pemekaran, yang dibentuk pada Desember 2022, telah memanfaatkan dana Otsus untuk berbagai program pembangunan prioritas dan program unggulan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam waktu 1 tahun 11 bulan, sejumlah kemajuan signifikan telah dicapai, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta sosial budaya. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan transparansi pengelolaan dana.
