- Menuntut pemerintah daerah memperbaiki tata kelola lingkungan dan menindak perusahaan atau aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan alam.
- Pastikan anggaran penanggulangan bencana digunakan tepat sasaran.
Baca Juga:
Institut USBA: Usulan Penanaman Kelapa Sawit Skala Besar di Papua adalah Jalan Mundur yang Membahayakan
4. Hentikan Intimidasi kepada CPNS dan ASN Raja Ampat
- Menuntut Bupati menjamin kebebasan ASN dari tekanan, intimidasi, dan ancaman jabatan.
- Meminta penerapan manajemen kepegawaian yang profesional, berkeadilan, dan bebas dari politisasi.
Baca Juga:
Lamanya Proses Hukum Dugaan TPKS di Meja Kepolisian, YLBH-KIP Minta Polda Papua Barat Daya Segera Tetapkan YS Sebagai Tersangka
5. Berikan sanksi administrasi dan proses hukum atas kasus keracunan siswa–siswi
- Mendesak Bupati segera memberikan sanksi administrasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden keracunan makanan siswa di sekolah.
- Menuntut proses hukum yang transparan dan tidak melindungi pelaku kelalaian. Menjamin hak anak atas makanan aman, sehat, dan layak sesuai standar keselamatan pangan.
