Papua-Barat.WahanaNews.co, PBD - Ada hal penting yang dimiliki Provinsi se-Tanah Papua, yang apabila dikelola dengan baik, merupakan upaya "membangunkan raksasa Papua yang tidur" dan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang sebagian besar di antaranya hidup dalam kemelaratan, keterbelakangan, dan kebodohan.
Dimilikinya UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Papua sesungguhnya memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar karena memiliki statis sebagai provinsi dengan otonomi khusus.
Baca Juga:
Wamendagri: Pemerintah Konsisten Kawal Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan
Kekuasaan dan kewenangan itu hampir mencapai kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh satu negara merdeka.
Artinya, apabila peluang politik ini digunakan dengan tepat, maka UU No 21/2001 sesungguhnya merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Papua sesuai dengan inisiatif dan kondisi setempat.
Dikutip dari kajian yang dilakukan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Autralia (KOMPAK) sepanjang tahun 2002-2018, jumlah penduduk Papua yang relatif sedikit, yaitu hanya mencapai 4.237.887 jiwa dengan wilayah seluas ± 421.981 km2- atau kurang lebih satu persen
dari total penduduk Indonesia, dengan wilayah lebih dari empat kali luas Pulau Jawa.
Baca Juga:
619 Casis Bintara Polri Polda Papua Ikuti Tes Kesamaptaan Jasmani
Sedikitnya jumlah penduduk Papua ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk menciptakan kesejahteraan yang tinggi, bukan hanya untuk sebagian kecil orang saja, tetapi untuk seluruh penduduknya tanpa kecuali.
Ketika di beberapa daerah di Indonesia jumlah penduduk yang banyak menjadi kendala, hal tersebut sama sekali tidak berlaku di Papua.
Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang sedikit itu tidak serta merta menambah kesejahteraan bagi Orang Asli Papua. Terjadi justru sebaliknya, statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen rumah tangga di Papua adalah rumah tangga miskin, bahkan tidak sedikit yang
masuk kategori miskin absolut.
