Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Ditjen Polpum Kemendagri bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengukuran indeks harmoni tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengukuran Indeks Harmoni tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya bukanlah sekadar rutinitas, tetapi merupakan langkah penting dalam upaya bersama untuk membangun harmoni sosial yang kokoh di Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Juga:
Persiapan Pemerintah Papua Barat Daya dalam Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2024
Indeks Harmoni yang telah diukur dan dievaluasi merupakan cerminan dari kerja keras dalam menjaga kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Prov Papua Barat Daya, Dr Sellvyana Sangkek, SE.,M. Si, Kamis (4/7/2024) dalam keterangan di Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengukuran Indeks Harmoni tahun 2024 yang digelar Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Ditjen Polpum Kemendagri.
Hasil-hasil yang diperoleh dari rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program yang konkret.
Baca Juga:
KPU Papua Barat Daya Gelar "KPU Color Run", Inovasi Sosialisasi Pilkada Memadukan Semangat Olahraga
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut pihaknya, keberhasilan dalam menjaga harmoni sosial tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat Daya harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
Sambungnya, pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam menjaga harmoni sosial. Masyarakat yang berdaya akan lebih mampu menghadapi tantangan dan konflik sosial dengan cara yang konstruktif. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan di Provinsi Papua Barat Daya harus terus ditingkatkan.
