Lanjutnya, dengan pendekatan inklusif dan partisipatif, dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan bagi semua pihak yang ada di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kemajuan teknologi yang cepat, sangat penting untuk bersatu dan bersinergi dalam menjaga keberlangsungan hidup suku-suku asli Papua Raya.
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
"Kami berharap Forum ini dapat menjadi wadah untuk pertukaran pengetahuan, ide, dan inovasi guna mengatasi tantangan tersebut," imbuh Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.
Pemerintah daerah siap untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat Papua Raya, bukan hanya sekadar penyelenggara pemerintahan, tetapi mitra sejati dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.
"Mari kita jalin kerjasama yang erat dan bahu membahu demi tercapainya tujuan, semoga kegiatan ini menjadi tonggak awal dari kerjasama yang lebih erat, kolaboratif, dan berkelanjutan di masa depan. Juga mari kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat, termasuk suku-suku asli Papua Raya. Kitorang kuat karna kitong satu," demikian Pj Gubernur Muhammad Musa'ad mengakhiri sambutan.
Baca Juga:
20 Tahun Otsus Gagal Membangunkan Raksasa Papua yang Tidur, Sebagian Besar Rakyat Papua Hidup dalam Kemelaratan dan Keterbelakangan
Sementara Ketua Panitia Sellvyana Sangkek mengatakan kegiatan Rapat koordinasi dengan masyarakat adat papua adalah untuk menciptakan dasar yang lebih kuat untuk perkembangan wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan harmonis.
Meningkatkan dialog dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat papua di Provinsi Papua Barat Daya, memfasilitasi pembahasan dan kesepahaman bersama terkait pengelolaan SDA, pelestarian budaya, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan SDA.
Sasaran kegiatan adalah lembaga masyarakat adat yang bergabung didalam wadah organisasi Sosial di Provinsi Papua Barat Daya; Kelompok masyarakat adat/suku yang terdaftar di Badan Kesbangpol kab/kota/provinsi; dan Perkumpulan masyarakat adat/suku/Ormas adat tiap kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya.
