Pemerintah Daerah memiliki kewajiban moral untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman budaya yang ada di wilayah Papua Barat Daya.
"Untuk itu, mari bersama-sama harus menjaga kelestarian warisan nenek moyang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi," ajak Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
Kegiatan hari ini bukanlah sekadar pertemuan formal belaka, tetapi merupakan tonggak awal bagi sinergi yang lebih kuat dan nyata dalam menjaga keberlangsungan suku-suku asli papua raya.
DR Sellvyana Sangkek, M.Si, Analis perencanaan Kesbangpol Papua Barat Daya. (Foto: WahanaNews/Hotbert Purba)
Melalui forum ini, diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat, mencari solusi bersama, dan mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
Baca Juga:
20 Tahun Otsus Gagal Membangunkan Raksasa Papua yang Tidur, Sebagian Besar Rakyat Papua Hidup dalam Kemelaratan dan Keterbelakangan
Pemerintah daerah bersama-sama dengan berbagai pihak terkait telah dan akan terus berupaya keras untuk memberikan dukungan maksimal kepada masyarakat adat Papua Raya.
Berbagai program pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal khususnya Orang Asli Papua (OAP), akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
"Kami juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, hak untuk mempertahankan kearifan lokal, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan," terangnya.
