Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat Daya juga memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan semangat sinergi dan transparansi, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Papua yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Kepala Badan Kesbangpol Hadiri Acara Pelantikan Pengurus Kerukunan Pemuda Sulawesi Utara (KPSU) Papua Barat Daya
Digitalisasi Pengelolaan Anggaran
Kanwil DJPb Papua Barat Daya juga mengimplementasikan proses digitalisasi melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Proses ini menyederhanakan pengelolaan DIPA dari 12 tahap menjadi 4 tahap, sehingga lebih efisien dan akuntabel. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Komitmen Bersama untuk Papua yang Lebih Baik
Baca Juga:
Jokowi Sebut APBN 2025 Tekor Rp616 Triliun
Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto mengajak seluruh pihak untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan sinergi dalam pelaksanaan APBN. "APBN adalah milik rakyat, dan manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara inklusif, khususnya di Papua Barat Daya," ucapnya.
Kementerian Keuangan akan terus mengawasi dan mendampingi pelaksanaan anggaran di daerah untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
"Dengan dimulainya pelaksanaan APBN 2025, diharapkan Papua Barat Daya dapat melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang positif, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," demikian Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto.
