IPM Papua Barat Daya mencapai 69,95, menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.
Capaian ini mencerminkan daya tahan ekonomi Papua Barat Daya meskipun menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik, perang dagang, dan dinamika harga komoditas
Baca Juga:
Kinerja APBN 2025: Program Prioritas Capai 65,8 Persen, Belanja Tembus Rp611 Triliun
Realisasi APBN 2024
Sampai dengan 15 Desember 2024, realisasi belanja negara di Papua Barat Daya mencapai 89,40% atau Rp10,72 triliun.
Pemerintah pusat memberikan kontribusi signifikan melalui program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta dukungan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Baca Juga:
Menkeu Ungkap Tahun Ini Pemerintah Belanjakan Rp1.333 Triliun Untuk Warga Miskin
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Sebesar Rp2,79 triliun (80,69% dari total alokasi), Anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta dukungan pendidikan dan kesehatan.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Sebesar Rp7,93 triliun (92,93% dari total alokasi), Dana ini mendukung berbagai program pemerintah daerah, termasuk pembangunan infrastruktur lokal, layanan publik, dan program perlindungan sosial.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah tersalurkan 100% kepada seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
