2. Peningkatan Pengawasan Media Sosial, mengingat tingginya potensi penyebaran hoaks, pemantauan informasi di media sosial sangat diperlukan untuk mencegah provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Pendekatan Kolaboratif dalam mengatasi isu SARA. Jadi diperlukan dialog intensif dengan berbagai kelompok masyarakat, terutama yang memiliki pengaruh besar di komunitas, untuk meredam isu-isu kesukuan.
3. Kolaborasi dengan Aparat Keamanan, TNI dan Polri perlu ditempatkan secara strategis di wilayah rawan untuk menjaga keamanan selama seluruh tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara.
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
"Kami berharap, melalui sinergi dengan Tim Kemenko Polkam, kita dapat menjamin stabilitas dan keamanan di Papua Barat Daya selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, demi mewujudkan pemilu yang damai, aman, dan mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat Papua Barat Daya," demikian Kepala Badan Kesbangpol Sellvyana Sangkek.
[Redaktur: Amanda Zebahor]
