Lanjutnya, kondisi Keamanan dan Potensi Konflik Sosial Keamanan menjadi aspek yang sangat sensitif di Papua Barat Daya.
Termasuk adanya penggunaan isu SARA dalam kampanye berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
Potensi konflik horizontal juga meningkat mengingat adanya dukungan kuat dari berbagai kelompok adat yang sangat mengakar.
Sehingga, aparat keamanan telah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah konflik yang lebih luas melalui pendekatan persuasif serta koordinasi intensif dengan tokoh-tokoh lokal dan adat.
Tantangan Logistik di Daerah Terpencil sebagai provinsi dengan daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), distribusi logistik menjadi tantangan tersendiri dalam kesiapan Pilkada.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
KPU Papua Barat Daya terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan kesiapan logistik di wilayah-wilayah sulit jangkau, dengan fokus utama untuk memastikan masyarakat di seluruh provinsi dapat berpartisipasi.
Mengakhiri laporan dan pemaparannya, Kesbangpol Papua Barat Daya, merekomendasikan beberapa langkah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan, antara lain:
1. Penguatan Sosialisasi melalui Tokoh Masyarakat dan Adat dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka agama, sosialisasi pemilu dapat lebih merata dan diterima oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil.
