Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Tim Kemenko Polkam rapat audiensi dengan Pemprov Papua Barat Daya dalam kunjungan kerja untuk pemantauan perkembangan situasi dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 serta monitoring operasional pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Rapat audiensi digelar di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Lantai 2 ruang Media Center Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (7/11/2024).
Baca Juga:
Persiapan Pemerintah Papua Barat Daya dalam Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2024
Tim Kemenko Polkam, Kol Inf. Wahyu Handoyo selaku Kabid Otsus Wilayah Papua mengatakan jelang Pilkada serentak 2024, pihaknya memantau perkembangan situasi dan kesiapan pelaksanaan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di wilayah Papua Barat Daya.
"Sekaligus juga, Kami monitoring operasional pemerintahan Daerah Otonomi (DOB) Papua Barat Daya," kata Wahyu Handoyo.
Ia mengapresiasi pelaksanaan operasional pemerintahan di DOB Papua Barat Daya, sudah terlaksana baik. Setelah kami lakukan monitoring dengan pihak Pemprov Papua Barat Daya bahwa semua berjalan dengan baik dengan baik atas kerja sama lintas lembaga dan stake holder yang ada.
Baca Juga:
KPU Papua Barat Daya Gelar "KPU Color Run", Inovasi Sosialisasi Pilkada Memadukan Semangat Olahraga
"Kami juga memantau kondisi politik dan keamanan di Papua Barat Daya sampai saat ini masih kondusif,"pungkasnya.
Sementara dalam rapat audiensi dengan Pemprov Papua Barat Daya, Tim Kemenko Polkam dihadiri Kol Inf. Wahyu Handoyo sebagai Kabid Otsus Wilayah Papua; Rendy, Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi; Ero Muslihun Bhara, Penelaah Teknis Kebijakan; Yulce Yulanda Iek, Analis Kebijakan Ahli Pertama; dan Kristina Gesit Cipta Ningrum, Staf Sekretariat Deputi I Poldagri.
Dalam rapat audiensi Tim Kemenko Polkam dengan Pemprov Papua Barat Daya, dipimpin Sekda Papua Barat Daya yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga, A.PI. MM., turut menghadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., melaporkan update kondisi politik dan keamanan jelang pilkada di Papua Barat Daya.
Tim Kemenko Polkam rapat audiensi dengan Pemprov Papua Barat Daya
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga mengucapkan terima kasih dan apresiasi Tim KemPolkam dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat Daya.
Pada kesempatan tersebut, dalam rapat audiensi ia memaparkan update operasional pemerintahan Daerah Otonomi Baru Prov. Papua Barat Daya, sekaligus kondisi politik dan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
Sementara dalam laporan mengenai situasi politik dan keamanan di Papua Barat Daya menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Sellvyana Sangkek menyampaikan sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya menghadapi dinamika kompleks yang memerlukan perhatian khusus demi terciptanya pemilu yang aman dan demokratis.
Kata dia, dinamika politik di Papua Barat Daya seringkali dipengaruhi oleh faktor kultural, adat, serta kepentingan partai politik.
Saat ini, proses pemilihan kepala daerah memperlihatkan beberapa tantangan krusial, di antaranya: Pro-kontra terkait Paslon, terjadinya kontroversi yang memicu gugatan- gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang hingga kini masih berlanjut dari pihak yang mempertanyakan status asli keturunan Papua dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Bahkan dalam perkembangan terakhir terjadi pembatalan pencalonan oleh KPU Papua Barat Daya, salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya karena terjadinya pelanggaran administratif.
Hal ini bisa mempengaruhi konsolidasi dan stabilitas dukungan di akar rumput. Perkembangan-perkembangan yang kurang kondussif ini tentunya akan berpengaruh pada dinamika politik dan keamanan di Provinsi Papua Barat Daya.
Lanjutnya, kondisi Keamanan dan Potensi Konflik Sosial Keamanan menjadi aspek yang sangat sensitif di Papua Barat Daya.
Termasuk adanya penggunaan isu SARA dalam kampanye berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
Potensi konflik horizontal juga meningkat mengingat adanya dukungan kuat dari berbagai kelompok adat yang sangat mengakar.
Sehingga, aparat keamanan telah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah konflik yang lebih luas melalui pendekatan persuasif serta koordinasi intensif dengan tokoh-tokoh lokal dan adat.
Tantangan Logistik di Daerah Terpencil sebagai provinsi dengan daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), distribusi logistik menjadi tantangan tersendiri dalam kesiapan Pilkada.
KPU Papua Barat Daya terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan kesiapan logistik di wilayah-wilayah sulit jangkau, dengan fokus utama untuk memastikan masyarakat di seluruh provinsi dapat berpartisipasi.
Mengakhiri laporan dan pemaparannya, Kesbangpol Papua Barat Daya, merekomendasikan beberapa langkah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan, antara lain:
1. Penguatan Sosialisasi melalui Tokoh Masyarakat dan Adat dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka agama, sosialisasi pemilu dapat lebih merata dan diterima oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil.
2. Peningkatan Pengawasan Media Sosial, mengingat tingginya potensi penyebaran hoaks, pemantauan informasi di media sosial sangat diperlukan untuk mencegah provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Pendekatan Kolaboratif dalam mengatasi isu SARA. Jadi diperlukan dialog intensif dengan berbagai kelompok masyarakat, terutama yang memiliki pengaruh besar di komunitas, untuk meredam isu-isu kesukuan.
3. Kolaborasi dengan Aparat Keamanan, TNI dan Polri perlu ditempatkan secara strategis di wilayah rawan untuk menjaga keamanan selama seluruh tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara.
"Kami berharap, melalui sinergi dengan Tim Kemenko Polkam, kita dapat menjamin stabilitas dan keamanan di Papua Barat Daya selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, demi mewujudkan pemilu yang damai, aman, dan mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat Papua Barat Daya," demikian Kepala Badan Kesbangpol Sellvyana Sangkek.
[Redaktur: Amanda Zebahor]
