Tim Kemenko Polkam rapat audiensi dengan Pemprov Papua Barat Daya
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga mengucapkan terima kasih dan apresiasi Tim KemPolkam dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Juga:
Persiapan Pemerintah Papua Barat Daya dalam Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2024
Pada kesempatan tersebut, dalam rapat audiensi ia memaparkan update operasional pemerintahan Daerah Otonomi Baru Prov. Papua Barat Daya, sekaligus kondisi politik dan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
Sementara dalam laporan mengenai situasi politik dan keamanan di Papua Barat Daya menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Sellvyana Sangkek menyampaikan sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya menghadapi dinamika kompleks yang memerlukan perhatian khusus demi terciptanya pemilu yang aman dan demokratis.
Kata dia, dinamika politik di Papua Barat Daya seringkali dipengaruhi oleh faktor kultural, adat, serta kepentingan partai politik.
Baca Juga:
KPU Papua Barat Daya Gelar "KPU Color Run", Inovasi Sosialisasi Pilkada Memadukan Semangat Olahraga
Saat ini, proses pemilihan kepala daerah memperlihatkan beberapa tantangan krusial, di antaranya: Pro-kontra terkait Paslon, terjadinya kontroversi yang memicu gugatan- gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang hingga kini masih berlanjut dari pihak yang mempertanyakan status asli keturunan Papua dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Bahkan dalam perkembangan terakhir terjadi pembatalan pencalonan oleh KPU Papua Barat Daya, salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya karena terjadinya pelanggaran administratif.
Hal ini bisa mempengaruhi konsolidasi dan stabilitas dukungan di akar rumput. Perkembangan-perkembangan yang kurang kondussif ini tentunya akan berpengaruh pada dinamika politik dan keamanan di Provinsi Papua Barat Daya.
