Harapan beliau yaitu adanya dukungan penuh baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait, agar kegiatan hulu migas berjalan dengan lancar dan dapat menjadi lokomotif penggerak untuk pengembangan di Timur Indonesia.
Mewakili Kementrian Investasi/BKPM RI, DR. Anggawira dari Komite Investasi Kementrian Investasi/BKPM RI menyampaikan bahwa kolaborasi antara BKPM dan SKK Migas bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha di daerah bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan hulu migas.
Baca Juga:
Hari Anti Korupsi Sedunia, SKK Migas Pertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Harapannya dapat tercipta suatu sinergi dan kolaborasi dengan peran serta dari BKPM sebagai salah satu hub sehingga memudahkan KKKS untuk melakukan proses.
"Tujuan dari investasi adalah bagaimana menopang pertumbuhan ekonomi yang merata dan perlu dukungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.", tutup Anggawira.
Hadir sekaligus membuka kegiatan, Tenaga ahli komisi pengawas SKK Migas bidang Hukum, Irjen .Pol. (Purn) Drs, Tatang.
Baca Juga:
Kontrak EPCI Proyek Tangguh UCC Senilai Rp 56,5 Triliun Ditandatangani
Dalam sambutannya ia menyampaikan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi semua pihak yang ingin melakukan investasi bersama SKK Migas.
Sesi pertama kegiatan workshop dibuka oleh Subagyo, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, dengan memberikan gambaran operasional migas di wilayah Papua dan Maluku.
Dilanjutkan dengan materi Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) oleh Ahmad Kristiono, Spesialis Pengendalian Pengadaan SKK Migas. Narasumber terakhir pada sesi pertama adalah Nanang Abdul Manaf, Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas Bidang Operasi, dengan materi Industri Hulu Migas Indonesia untuk Perekonomian Daerah.
