Pertumbuhan ekonomi Raja Ampat hingga pertengahan tahun hanya mencapai 2,1%, jauh di bawah target nasional dan target daerah yang ditetapkan sebesar 4%. Pertumbuhan yang terjadi hanya bersumber dari sektor pertanian kecil dan perdagangan eceran lokal, sementara sektor potensial seperti pariwisata dan kelautan masih belum pulih secara maksimal. Kurangnya promosi yang terarah, infrastruktur pendukung wisata yang belum memadai, dan terbatasnya akses pasar bagi produk lokal menjadi penghambat utama serta perputaran uang di tingkat masyarakat juga masih rendah.
3. Pendapatan Per Kapita: Belum Menunjukkan Peningkatan nyata
Baca Juga:
Gagal Urus Ikon Dunia: Pemda Raja Ampat Tak Mampu Selesaikan Persoalan di Pulau Wayag
Visi dan misi untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat hingga saat ini belum memberikan dampak yang dirasakan secara luas. Data menunjukkan pendapatan per kapita hanya naik sekitar 1,5% dibandingkan akhir tahun 2025, jauh di bawah target kenaikan 5% per tahun. Banyak masyarakat di daerah terpencil masih bergantung pada sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diluncurkan kurang tepat sasaran dan tidak diimbangi dengan pelatihan serta akses modal. Kesenjangan pendapatan antara kota dan desa juga masih semakin melebar.
4. Infrastruktur Kampung: Klaim 117 Kampung Tersentuh Tidak Sesuai Realitas
Pernyataan bahwa 117 kampung telah tersentuh pembangunan infrastruktur perlu dipertanyakan keabsahannya. Setelah verifikasi lapangan, ditemukan bahwa hanya sekitar 62 kampung yang benar-benar mendapatkan perbaikan infrastruktur yang signifikan seperti jalan, air bersih, atau listrik. Sisanya hanya mendapatkan perbaikan kecil yang tidak berdampak besar pada kualitas hidup masyarakat, bahkan sebagian kampung hanya menerima bantuan alat kerja tanpa adanya perbaikan fisik yang jelas. Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek menjadi penyebab utama klaim yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Baca Juga:
Dari Maluku Utara ke Raja Ampat: Penertiban Tambang dan Agenda Konsistensi Hukum
5. Transparan Anggaran APBD: Masih Berat dibawah Tudung
Transparansi pengelolaan APBD masih menjadi poin yang paling mengecewakan. Informasi mengenai alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan hasil evaluasi masih sulit diakses oleh masyarakat umum. Laporan keuangan yang disampaikan hanya berisi angka-angka umum tanpa rincian yang jelas mengenai penggunaan anggaran per dinas atau per proyek. Belum adanya platform informasi publik yang terpercaya dan mekanisme pengawasan masyarakat yang efektif membuat ruang bagi praktik tidak transparan dan potensi penyalahgunaan anggaran tetap terbuka lebar.
6. Penyaluran Dana Desa: Terlambat dan Tidak Tepat Sasar
