Wahananews-Papua Barat | Saat melakukan kunjungan kerja di Kota Senja Kaimana, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) melakukan pertemuan dengan para raja, kepala suku, dan tokoh adat di wilayah Papua Barat di Kaimana Beach Hotel II, Jl. Utarom Kaimana, Papua Barat, Kamis (01/11/2022).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencatat usulan sejumlah bupati dan kepala adat di Kaimana mengenai pembentukan provinsi baru dengan nama Papua Barat Tengah atau Bomberay Raya.
Baca Juga:
Catar Akpol tahun 2024, Putri Suku Oburauw Papua Barat ingin Mengabdi Lewat Polri
“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” ungkap Wapres di Kaimana, Provinsi Papua Barat.
Wapres menyampaikan hal tersebut selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) yang melakukan audiensi dengan Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete, serta para raja adat berbagai wilayah di Papua Barat.
Acara yang juga dihadiri jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat dan para bupati se-Papua Barat ini, Wapres secara terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi dari para tokoh adat Papua Barat yang hadir.
Baca Juga:
Bupati Kaimana-Papua Barat Beri Kuliah Umum Satuan Praja Utama IPDN-Kemendagri
Salah satunya, Kepala Suku Oburau, Hakim Aituarau, yang pada kesempatan ini menyampaikan bahwa wilayah Papua Barat menjadi wilayah Nusantara tidak hanya sejak kemerdekaan Indonesia, tetapi jauh sejak zaman Majapahit. Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah lebih dapat memperhatikan pembangunan Papua Barat dengan seluruh wilayah adatnya.
“Di sini ada 9 raja yang tersebar dari Fakfak sampai Kaimana, di Bintuni, dan juga ada istilah-istilah lain dipakai di Wondama untuk raja. Tapi kami mengenal sistem pemerintahan ini mengikuti sistem yang ada di Nusantara,” tuturnya.
.“Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita,” harapnya.
