Pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Indonesia di Tanah Papua menjadi soal urgen dan mendesak yang semestinya dibijaki untuk diselesaikan secara bermartabat.
“Selaku Juru bicara JDP, Saya menyuarakan pandangan kami (JDP) bahwa pendekatan pembangunan kesejahteraan tidak bisa dilihat terpisah dan dilakukan dengan menafikan upaya menyentuh penerapan kebijakan afirmatif rekognisi guna pemberdayaan orang asli Papua”, kata Christian Warinussy.
Baca Juga:
Ini Pernyataan Sikap Jaringan Damai Papua (JDP) Terkait Penembakan Yan Christian Warinussy di Manokwari
Artinya jika ada upaya pemberian prioritas bagi orang Asli Papua untuk diterima dalam sejumlah sektor kerja seperti aparat polisi dan jaksa serta hakim maupun pengusaha asli Papua.
Lalu pada saat yang sama juga ada kebijakan untuk kaum non Papua dengan alasan Lahir Besar Papua (Labepa).
Ini tentu akan berimplikasi pada "pengurangan" kuota OAP yang juga bisa berujung pada aksi bakar ban di jalan raya di kota-kota besar di Tanah Papua.
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Serukan kepada Semua Pihak yang Berkonflik di Tanah Papua Menempuh Jalan Damai
Afirmatif rekognisi justru bertujuan positif untuk memberi kesempatan pertama dan utama bagi OAP untuk mengejar ketertinggalannya dahulu, pungkasnya.
Demikian juga dengan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua menjadi sesuatu yang urgen dan mendesak demi kesejateraan OAP.
Kemudian dialog seperti yang pernah dilakukan di Aceh menjadi lebih sesuatu yang urgen dan mendesak untuk dilaksanakan di Tanah Papua dewasa ini.
