Tidak bisa melakukan pembangunan kesejahteraan tanpa pula melihat pertikaian bersenjata yang terus terjadi antara aparat TNI dan Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) di wilayah pegunungan tengah Papua hingga Maybrat, Papua Barat, jelas Warinussy.
JDP ingin memberi catatan kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera menyadari bahwa persoalan Papua adalah bukan hanya persoalan kesejahteraan semata.
Baca Juga:
Ini Pernyataan Sikap Jaringan Damai Papua (JDP) Terkait Penembakan Yan Christian Warinussy di Manokwari
Tapi masalah marginalisasi dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massal ke Papua sejak tahun 1970.
Banyak potensi tanah, hutan dan sumber daya alam yang awalnya menjadi hak masyarakat adat Papua, tapi kini dikuasai dan dikelola oleh orang non Papua bahkan ada kecenderungan "intervensi" oknum aparat keamanan yang senantiasa mengakibatkan orang asli Papua berada pada posisi termarginalkan secara ekonomi dan politik.
Kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Serukan kepada Semua Pihak yang Berkonflik di Tanah Papua Menempuh Jalan Damai
Banyak fakta membuktikan bahwa mama-mama Papua tidak memiliki akses yang penting dalam mekanisme pasar yang ada di wilayah perkotaan Papua.
Mereka hanya bisa berjualan dengan cara menebar barang dagangannya di atas emperen toko atau kios milik warga masyarakat pendatang/non Papua, ungkapnya.
Kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta tidak bisa disangkal sebagai masalah penting pula, karena negara secara sadar "mengakuinya" sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf e dari UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
