Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Ditjen Polpum Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksananaan Pengukuran Indeks Harmoni tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan menghadirkan pembicara Peneliti Madya Bidang Bisnis dan Manajemen Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PRPDM) Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (ORTKBEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr Herie Saksono.
Baca Juga:
Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Papua Barat Daya
Kemudian Prof Dr Ayub Muktiono selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), Dr Jadi Suriadi selaku Direktur Wellbeing Institute/Ketua LPPM Universitas Tangerang Raya, Dr Asep Khususanto M PPPM dan Widyaiswara dari Bappenas/Dosen Universitas Tangerang Raya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksananaan Pengukuran Indeks Harmoni tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dilangsungkan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lt 3, dibuka secara resmi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya diwakili Kepala Badan Kesbangpol Prov Papua Barat Daya, Dr Sellvyana Sangkek, SE.,M. Si, Kamis (4/7/2024).
Dalam sambutan pembukaan Kepala Badan Kesbangpol Prov Papua Barat Daya, Dr Sellvyana Sangkek menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang telah menginisiasi Monev Pengukuran Indeks Harmoni Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Juga:
Dr. Sellvyana Sangkek: Kepemimpinan Perempuan Menuju Indonesia Gemilang
Pengukuran Indeks Harmoni merupakan salah satu instrumen vital dalam memahami dan mengevaluasi tingkat keharmonisan sosial di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya.
Keharmonisan sosial adalah fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan suatu wilayah. Tanpa adanya harmoni, sulit bagi kita semua untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lanjut Dr Sellvyana Sangkek, Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi yang relatif masih baru, juga merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama.
"Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus kita jaga dan rawat bersama. Namun, keberagaman juga menuntut kita untuk bekerja lebih keras dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada. Indeks Harmoni yang akan kita ukur dan evaluasi hari ini adalah alat yang sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kita berhasil dalam menjaga dan meningkatkan harmoni sosial tersebut," ujarnya.
Dr Sellvyana Sangkek menekankan beberapa konteks yang menjadi perhatian bersama;
Penguatan Dialog dan Komunikasi: Dialog yang konstruktif antar berbagai kelompok masyarakat harus terus didorong. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang bisa merusak harmoni sosial.
Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial. Pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya kerukunan dan toleransi harus terus ditingkatkan.
Kebijakan yang Inklusif: Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat inklusif dan merangkul semua lapisan masyarakat. Kebijakan yang diskriminatif hanya akan memperburuk kondisi sosial dan memicu ketidakpuasan.
Kolaborasi dan Sinergi: Semua pihak, baik pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan harus berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya menjaga dan meningkatkan harmoni sosial. Hanya dengan kerjasama yang solid, kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
Sambungnya, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi harmoni sosial di Provinsi Papua Barat Daya.
Data dan temuan yang dihasilkan akan sangat berharga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan harmoni sosial di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Ia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab yang akan berlangsung, serta memberikan masukan dan saran yang konstruktif.
"Saya juga ingin menyampaikan harapan agar hasil dari monitoring dan evaluasi ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pengukuran, tetapi harus bergerak maju dengan tindakan nyata untuk memperbaiki dan memperkuat harmoni sosial di masyarakat," tambahnya.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini, . Semoga kegiatan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga dan meningkatkan harmoni sosial di Provinsi Papua Barat Daya," demikian Kepala Badan Kesbangpol Prov Papua Barat Daya, Dr Sellvyana Sangkek.
[Redaktur: Hotbert Purba]
