WahanaNews-Papua Barat | Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Paul Waterpauw telah resmi penjabat Gubernur Papua Barat yang mendapat simpati di hati rakyat Papua Barat, sekaligus masyarakat mengucapkan selamat dan sukses kepada penjabat Gubernur Papua Barat.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendorong Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik sejumlah kalangan yang terlibat dalam berbagai kasus hukum atau diduga akan terlibat dalam kasus di Papua Barat.
Baca Juga:
Pengamat Mendesak Pj Gubernur Papua Barat Urus Proses Seleksi dan Pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dalam keterangan persnya kepada Papua-Barat.WahanaNews.co di Manokwari belum lama ini.
Berbagai kalangan yang terlibat kasus hukum, atau diduga akan terlibat kasus membuat agar kasusnya tidak diproses secara hukum oleh lembaga penegak hukum di Papua Barat, seperti Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat ataupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. "Saya sekali lagi memberi masukan agar penjabat Gubernur Drs. Paulus Waterpauw tidak mudah terpengaruh kepentingan politik", kata Warinussy.
Saya sangat yakin bahwa Penjabat Gubernur Papua Barat ini memiliki latar belakang penegak hukum handal yang senantiasa mengedepankan prinsip Hukum Sebagai Panglima, ujarnya.
Baca Juga:
Penjabat Gubernur Papua Barat Hadiri Hut Kabupaten Fakfak Ke- 122
Kendatipun di awal saat pelantikannya Penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan pendekatan dialog dengan berbagai pihak dalam langkah awal menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi ke 32 di Indonesia ini.
Ada beberapa oknum pejabat yang diduga terlibat kasus berindikasi korupsi dan pula ada beberapa oknum tertentu yang diduga berada di balik berbagai aksi penolakan terhadap terpilihnya Drs. Paulus Waterpauw selaku pejabat Gubernur Papua Barat.
Sesungguhnya LP3BH Manokwari memiliki sumber informasi tentang hasrat dari "pendorong" demo penolakan Waterpauw yang berujung pemalangan jalan menuju perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat, karena mereka ingin memperoleh kedudukan pada jabatan-jabatan penting di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat.
