Lanjut Sellvyana Sangkek, dalam pengawasan dan penegakan hukum, pihaknya akan memastikan penindakan tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu konflik.
Selain itu, Kesbangpol akan mendorong transparansi proses pemilu untuk menghindari ketidakpuasan yang bisa menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
Pemanfaatan Teknologi Sebagai bagian dari inovasi untuk mendukung Pilkada damai, Kesbangpol akan mengembangkan sistem pengawasan online yang memungkinkan masyarakat untuk memantau situasi Pilkada secara real-time.
Menurut Sellvyana Sangkek, informasi terkait Pilkada akan disebarluaskan secara cepat melalui platform digital guna mencegah disinformasi.
"Kesbangpol mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya, pasangan calon, serta seluruh elemen masyarakat untuk mendeklarasikan komitmen bersama dalam menjaga Pilkada damai," imbaunya.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan melalui pengawasan pelaksanaan Pilkada dan pelaporan segala bentuk pelanggaran.
Kesbangpol Papua Barat Daya berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap situasi di lapangan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
Rencana kontingensi atau keadaan di luar jangkauan, juga disiapkan untuk menghadapi skenario terburuk, guna memastikan Pilkada dapat berjalan dengan damai dan lancar.
