Musa Mandacan berjanji, pihaknya (DAP 7 Wilayah Adat Meyah) akan menolong masyarakat untuk melengkapi aspek hukum terkait pembuatan perjanjian kontrak antara masyarakat adat dengan para investor tambang.
Salah satu Lokasi tambang emas ilegal di Manokwari. (Dok. WahanaNews.co)
Baca Juga:
Akibat Tambang Emas Ilegal, Kali Wariori Banjir dan Membuat Jalan Rusak
"Kami akan menggunakan Pak Advokat Yan Christian Warinussy sebagai Kuasa hukum untuk membantu kami dalam kegiatan pengelolaan tambang ini", jelas Mandacan di hadapan Kapolda Papua Barat dan jajarannya.
Sementara pembicara lain, seperti Sebelum Mandacan, Marthen Luther Meima dan Markus Wam selaku pemilik ulayat juga meminta kepada Kapolda Papua Barat untuk memberikan "izin" agar kegiatan pengelolaan tambang emas di wilayah Wasirawi dan sekitarnya dapat berjalan kembali.
Alasan mereka, karena kegiatan tersebut justru memberi pendapatan bagi mereka sebagai pemilik hak Ulayat dan dapat dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari maupun untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka dan biaya kesehatan dan juga dapat membangun rumah tinggal.
Baca Juga:
Kejari Toli-toli Bersama GKkUM KLHK Tetapkan 1 Orang Tersangka dan Menyita 4 Unit Alat Berat Dalam Kasus PETI Emas
"Jadi kami mohon bapak Kapolda Papua Barat bisa izinkan kegiatan penambangan bisa berlangsung kembali agar kami bisa tertolong dari kegiatan diatas Tanah Ulayat kami sendiri", tandas Markus Wam .
Kapolda Papua Barat Jenderal Isir yang mantan Kapolres Manokwari menanggapi bahwa pihaknya meminta waktu untuk berkoordinasi lebih dahulu dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.
"Kami Polda Papua Barat minta waktu selama 4 (empat) bulan sejak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 14 Februari 2024 untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) lain guna memutuskan kelanjutan kegiatan penambangan emas di wilayah Wasirawi dan sekitarnya ke depan", jelas Irjen Polisi Isir.