WahanaNews-Papua Barat | Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, dalam kunjungan kerjanya ke kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, juga melaksanakan Kunjungan Kelembagaan dan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengamanan Objek Vital Nasional dengan Polda Papua Barat, Kamis (26/1) bertempat di Hotel Aston Sorong.
Tim SKK Migas dipimpin langsung oleh Deputi Dukungan Bisnis, Rudi Satwiko yang didampingi oleh Penasehat Komisi Pengawas (Komwas) SKK Migas, Irjen Pol (Purn) Dr. Adnas M.Si., Penasehat Ahli Kepala SKK Migas, Brigjen Pol. Drs. Bambang Priyambadha M.Hum., Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo, dan Vice President Sekertaris SKK Migas bersama jajaran.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Siap Layani Energi Mitra Global
Deputi Dukungan Bisnis, atas nama manajemen SKK Migas mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian daerah Papua Barat atas sinergitas yang telah menjadi padu.
Industri hulu migas, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi hulu migas yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, ditargetkan untuk mampu berproduksi sebesar 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD di tahun 2030.
Untuk mencapai target tersebut, Industri hulu migas dipastikan akan bersikap terbuka kepada pamobvit Polri, mengingat sebaran letak kegiatan hulu migas yang ada di Papua, memerlukan waktu tempuh dan perjalanan yang tidak mudah", kata Rudi Satwiko.
Baca Juga:
SKK Migas Kalsul dan KKKS Kunjungi Kemenhub RI Pastikan Kelancaran Hulu Migas
Dia menyampaikan pentingnya kerja sama dalam menjadikan Indonesia Timur sebagai harapan produksi gas masa depan, demi menyukseskan transisi energi.
Lanjut Rudi, SKK Migas yang telah mampu menyumbangkan penerimaan negara sebesar US$18,2 milyar (Rp269 Triiun) di tahun 2022.
Industri hulu migas terus berkomitmen memperhatikan tenaga kerja lokal, termasuk untuk mendukung multiplier effects yang dapat dirasakan oleh masyarakat Papua di atas tanahnya sendiri.
