Papua-Barat.WahanaNews.co, Sorong - Dalam peringatan 23 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Dr. Sellvyana Sangkek, M. Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, menyampaikan paparan bertajuk Derap Pembangunan 23 Tahun Otonomi Khusus: Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya.
Dalam paparan tersebut ditegaskan pentingnya Paradigma Baru Pembangunan Papua yang diatur dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2023. Paradigma Baru Pembangunan Papua, sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut, menghadirkan pendekatan yang menekankan pembangunan berbasis sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis.
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otsus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal, dengan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP).
Paparan ini memberikan gambaran lengkap mengenai perjalanan, tantangan, dan capaian kebijakan Otsus di wilayah Papua, khususnya Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia.
Pelaksanaan Otsus dan Transformasi Papua Barat Daya
Baca Juga:
Persiapan Pemerintah Papua Barat Daya dalam Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2024
Otsus Papua, yang dilandasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperkuat oleh revisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan. Kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan atas kebutuhan Papua untuk mengelola pembangunan secara lebih otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Papua Barat Daya, sebagai provinsi hasil pemekaran, yang dibentuk pada Desember 2022, telah memanfaatkan dana Otsus untuk berbagai program pembangunan prioritas dan program unggulan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam waktu 1 tahun 11 bulan, sejumlah kemajuan signifikan telah dicapai, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta sosial budaya. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan transparansi pengelolaan dana.
Capaian Utama Otsus di Papua Barat Daya
Dr. Sellvyana Sangkek menjelaskan bahwa Otsus telah memberikan dampak positif dalam mendorong pembangunan di Papua Barat Daya. Beberapa capaian utama yang diraih selama pelaksanaan Otsus antara lain:
Pembangunan Sosial dan Budaya
Penguatan identitas masyarakat adat menjadi prioritas utama, diwujudkan melalui pengakuan hak ulayat, pelestarian budaya lokal, dan penguatan lembaga masyarakat adat. Penyelenggaraan festival budaya seperti Festival Lembah Baliem dan Festival Danau Sentani tidak hanya mempromosikan kekayaan budaya Papua tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
Pendidikan untuk Semua
Dana Otsus telah mendukung pembangunan sekolah di wilayah terpencil, dilengkapi fasilitas modern untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata. Program Beasiswa Otsus Papua menjadi terobosan besar dengan memberikan ribuan pelajar OAP kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di dalam negeri dan luar negeri.
Reformasi Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan semakin menjangkau wilayah terpencil dengan pembangunan Puskesmas dan rumah sakit baru. Program kesehatan ibu dan anak, seperti imunisasi dan layanan persalinan gratis, berkontribusi menurunkan angka kematian bayi dan ibu.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Pendekatan berbasis komunitas adat telah membantu meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Program pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal tanpa bunga bagi UMKM memberikan peluang bagi OAP untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.
Percepatan Infrastruktur
Jalan Trans Papua, pelabuhan, dan pasar baru dibangun untuk mendukung konektivitas antarwilayah serta meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Tantangan dalam Implementasi Otsus
Meski berbagai kemajuan telah diraih, pelaksanaan Otsus di Papua Barat Daya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, yang menghambat distribusi logistik dan layanan publik. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan masih belum memadai.
Tantangan lain adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus. Untuk itu, pemerintah Papua Barat Daya berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengawasan berbasis digital dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta evaluasi program.
Langkah Strategis dan Rekomendasi
Dr. Sellvyana menekankan pentingnya langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada, antara lain:
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Melalui pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur pemerintahan, serta program pendidikan berbasis kebutuhan lokal yang mendukung kompetensi OAP.
Pemanfaatan Teknologi Digital: Mengembangkan sistem pengawasan berbasis data real-time untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus.
Pembangunan Infrastruktur Digital: Perluasan akses internet di wilayah terpencil untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi.
Kolaborasi Pusat-Daerah: Memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk memastikan pendekatan yang inklusif.
Harapan untuk Papua Barat Daya
Dr. Sellvyana mengakhiri paparannya dengan optimisme tinggi bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan implementasi Otsus di Papua.
Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal, Provinsi Papua Barat Daya dapat menjadi pusat pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat Daya.
“Keberhasilan Otsus tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Papua Barat Daya dapat menjadi model pembangunan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan,” demikian Dr. Sellvyana.
[Redaktur: Hotbert Purba]
