Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan mediator yang mampu mendengarkan serta mengakomodasi aspirasi semua pihak.
"Oleh karena itu, kita perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dalam pengamanan, penyediaan bantuan kemanusiaan, hingga program pemulihan sosial dan ekonomi," tambah Pj Gubernur.
Baca Juga:
Hadiri Sosialisasi dan Musyawarah Adat Binasket Suku Tehit di Tanah Papua, Ini Kata Dr. Sellvyana Sangkek
Ketiga,
Memberikan perhatian khusus pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi masyarakat yang terdampak konflik. Pemulihan trauma, penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta akses terhadap lapangan kerja adalah langkah-langkah yang harus kita prioritaskan.
"Kita tidak bisa hanya berbicara tentang penyelesaian konflik, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat yang pernah terlibat atau terdampak konflik dapat kembali hidup normal dan produktif," urainya.
Baca Juga:
Pj Gubernur Papua Barat Daya Pantau Kesiapan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maybrat
Keempat,
Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mencegah terjadinya kembali konflik di masa depan melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Pembangunan yang merata dan partisipatif, di mana seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaatnya, adalah cara terbaik untuk mengurangi potensi konflik.
