Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri dengan Pemprov Papua Barat Daya gelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi perkembangan penananganan pengungsi di Kabupaten Maybrat.
Rapat Koordinasi dilangsungkan di Lantai 3 Kantor Ruang Rapat Utama Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (23/8/2024)).
Baca Juga:
Pj Gubernur Papua Barat Daya Pantau Kesiapan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maybrat
Bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, rapat koordinasi dihadiri langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong.
Pelaksana Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong mengatakan, monitoring dan evaluasi dilakukan, untuk penanganan pengungsi Kabupaten Maybrat dapat diselesaikan.
Penjabat (PJ.) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad dalam sambutannya mengatakan rapat koordinasi tersebut untuk membahas isu yang sangat penting dan mendesak, yaitu penanganan konflik sosial dan eksodus masyarakat di Kabupaten Maybrat.
Baca Juga:
Mahasiswa Maybrat Kota Studi Sorong Raya Dukung Pemenangan Paslon Kornelius Kambu-Zakheus Momao (KorZa)
"Kehadiran Tim dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri adalah bukti nyata komitmen kita bersama dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan atas masalah ini," kata Pj Gubernur.
Konflik sosial di Kabupaten Maybrat bukan sekadar masalah lokal; ini adalah isu yang membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi.
Konflik yang berlarut-larut tidak hanya mengancam stabilitas daerah, tetapi juga melanggar hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk hidup dengan aman dan damai di tanah kelahiran mereka.
"Eksodus yang terjadi akibat konflik ini telah memaksa banyak saudara kita meninggalkan rumah mereka, menghadapi ketidakpastian di tempat pengungsian. Tantangan kita saat ini adalah memastikan bahwa masyarakat terdampak konflik mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian akan masa depan yang lebih baik," ujarnya.
Penjabat (PJ.) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Maybrat:
Pertama,
Pentingnya pendekatan kultural dan dialog berbasis adat dalam penyelesaian konflik. Sebagai daerah yang kaya akan kearifan lokal, kita harus mengutamakan dialog yang melibatkan tokoh adat, agama, serta masyarakat setempat.
Mereka adalah pemangku kepentingan utama yang memiliki peran strategis dalam meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antar kelompok.
Kedua,
Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, serta semua elemen masyarakat adalah kunci dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan mediator yang mampu mendengarkan serta mengakomodasi aspirasi semua pihak.
"Oleh karena itu, kita perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dalam pengamanan, penyediaan bantuan kemanusiaan, hingga program pemulihan sosial dan ekonomi," tambah Pj Gubernur.
Ketiga,
Memberikan perhatian khusus pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi masyarakat yang terdampak konflik. Pemulihan trauma, penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta akses terhadap lapangan kerja adalah langkah-langkah yang harus kita prioritaskan.
"Kita tidak bisa hanya berbicara tentang penyelesaian konflik, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat yang pernah terlibat atau terdampak konflik dapat kembali hidup normal dan produktif," urainya.
Keempat,
Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mencegah terjadinya kembali konflik di masa depan melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Pembangunan yang merata dan partisipatif, di mana seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaatnya, adalah cara terbaik untuk mengurangi potensi konflik.
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi perkembangan penananganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, di Lantai 3 Kantor Ruang Rapat Utama Provinsi Papua Barat Daya.
"Kita perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan deteksi dini untuk mencegah eskalasi konflik. Kita semua sadar bahwa perjalanan menuju perdamaian dan stabilitas bukanlah hal yang mudah dan cepat. Namun, dengan komitmen, kerja keras, dan doa yang tulus, saya yakin kita bisa membangun Kabupaten Maybrat yang lebih aman, damai, dan sejahtera," ungkapnya.
Ia mengajak untuk bersama-sama, dengan semangat persaudaraan dan gotong-royong, menjadikan permasalahan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di Provinsi Papua Barat Daya.
"Saya sampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang telah hadir dan berpartisipasi dalam upaya penyelesaian konflik ini. Semoga menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera kita implementasikan demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Maybrat," demikian Mohammad Musa'ad.
Selain Forkopimda setempat, rapat koordinasi monitoring perkembangan penananganan pengungsi di Kabupaten Maybrat turut dihadiri Pj Sekda Papua Barat Daya Jhony Way, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir dan Dr Sellvyana Sangkek, SE., M. Si selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya,
[Redaktur: Hotbert Purba]
