Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri dengan Pemprov Papua Barat Daya gelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi perkembangan penananganan pengungsi di Kabupaten Maybrat.
Rapat Koordinasi dilangsungkan di Lantai 3 Kantor Ruang Rapat Utama Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (23/8/2024)).
Baca Juga:
Mahasiswa Maybrat Kota Studi Sorong Raya Dukung Pemenangan Paslon Kornelius Kambu-Zakheus Momao (KorZa)
Bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, rapat koordinasi dihadiri langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong.
Pelaksana Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong mengatakan, monitoring dan evaluasi dilakukan, untuk penanganan pengungsi Kabupaten Maybrat dapat diselesaikan.
Penjabat (PJ.) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad dalam sambutannya mengatakan rapat koordinasi tersebut untuk membahas isu yang sangat penting dan mendesak, yaitu penanganan konflik sosial dan eksodus masyarakat di Kabupaten Maybrat.
Baca Juga:
Pasangan MUSA Ajak Masyarakat Jaga Kedamaian, Karel Murafer: Maybrat Butuh Perubahan
"Kehadiran Tim dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri adalah bukti nyata komitmen kita bersama dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan atas masalah ini," kata Pj Gubernur.
Konflik sosial di Kabupaten Maybrat bukan sekadar masalah lokal; ini adalah isu yang membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi.
Konflik yang berlarut-larut tidak hanya mengancam stabilitas daerah, tetapi juga melanggar hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk hidup dengan aman dan damai di tanah kelahiran mereka.
