Wahananews-Papua Barat | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran inspektorat di daerah aktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Upaya koordinasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca Juga:
Ramai Usulan Daerah Istimewa, DPR Singgung Risiko Ketimpangan
Hal ni ditekankan Mendagri saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia bertajuk “APIP Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemda”.
Rakor tersebut digelar secara virtual tersebut berlangsung dari Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Selasa kemarin (26/7/2022).
Mendagri menegaskan, laju realiasi belanja tersebut harus diusahakan naik secara konsisten. Jangan sampai, realisasi tersebut hanya dihabiskan pada 3 bulan terakhir tahun anggaran.
Baca Juga:
Mendagri Pastikan 9 Daerah Siap Laksanakan PSU pada 16 dan 19 April 2025
“Realisasi belanja upayakan trennya dengan naiknya itu konsisten, tidak eksponensial, artinya tidak melengkung, (jangan) 3 bulan pertama kecil, 3 bulan kedua kecil, 3 bulan (ketiga) kecil, 3 bulan terakhir langsung dia menanjak tajam sekali,” imbau Mendagri.
Jajaran inspektorat di daerah perlu memberi masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih rendah.
Inspektorat juga perlu mendalami penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut, sehingga masukan yang diberikan dapat mengatasi persoalan.
