Tidak mendorong gagasan politik identitas sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dalam meraih kemenangan.
Saatnya dalam Pilkada 2024, semua pihak bersama-sama mendorong kampanye dengan menyodorkan gagasan-gagasan membangun, menghindari penggunaan politik Identitas.
Baca Juga:
Usia ke 22 Tahun Nirwana Raja Ampat, Pertarungan Wisata dan Eksploitasi Nikel
Politik Identitas yang digunakan dalam meraih kekuasaan akan membawa perpecahan. Politik identitas akan menciptakan polarisasi dan ketegangan di masyarakat karena menempatkan kepentingan kelompok atau individu di atas kepentingan umum.
Lebih lanjut dikatakan Heipon, Raja Ampat adalah suatu daerah yang sangat majemuk, sangat rentan dengan isu politik identitas.
"Kita ditakdirkan hidup dengan kemajemukan suku, ras, adat istiadat, agama, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Setiap perbedaan berpotensi untuk didorong sebagai amunisi dalam Politik Identitas. Terlebih di Era digital, pemanfaatan sosial media dan internet yang tidak sehat akan membanjiri masyarakat dengan informasi-informasi hoaks, fitnah dan gagasan negatif meraih kekuasaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat," demikian Ketua Projo Provinsi Papua Barat Daya, Donal Renato Heipon.
Baca Juga:
Rakyat Menjerit Ancaman Proyek Tambang, Pemkab Raja Ampat Terkesan Tidak Menyikapi Persoalan
[Redaktur: Hotbert Purba]
