Tidak mendorong gagasan politik identitas sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dalam meraih kemenangan.
Saatnya dalam Pilkada 2024, semua pihak bersama-sama mendorong kampanye dengan menyodorkan gagasan-gagasan membangun, menghindari penggunaan politik Identitas.
Baca Juga:
Tokoh Pemuda Betkaf Desak Ludia Mentasan dan Kuasa Hukumnya Segera Klarifikasi dan Minta Maaf kepada Masyarakat Adat di Raja Ampat
Politik Identitas yang digunakan dalam meraih kekuasaan akan membawa perpecahan. Politik identitas akan menciptakan polarisasi dan ketegangan di masyarakat karena menempatkan kepentingan kelompok atau individu di atas kepentingan umum.
Lebih lanjut dikatakan Heipon, Raja Ampat adalah suatu daerah yang sangat majemuk, sangat rentan dengan isu politik identitas.
"Kita ditakdirkan hidup dengan kemajemukan suku, ras, adat istiadat, agama, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Setiap perbedaan berpotensi untuk didorong sebagai amunisi dalam Politik Identitas. Terlebih di Era digital, pemanfaatan sosial media dan internet yang tidak sehat akan membanjiri masyarakat dengan informasi-informasi hoaks, fitnah dan gagasan negatif meraih kekuasaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat," demikian Ketua Projo Provinsi Papua Barat Daya, Donal Renato Heipon.
Baca Juga:
Ketua Komisi II DPRK Raja Ampat Geram atas Pernyataan Kepala Dinas PTSP Soal Kepentingan Investasi Dibanding Pariwisata
[Redaktur: Hotbert Purba]
