Masyarakat adat juga berencana melaporkan Bupati Raja Ampat dan pejabat terkait ke polisi atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Ancaman ini terekam dalam video yang diterima redaksi.
Ruddy Fakdawer juga memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan bijak, potensi gejolak sosial sangat besar.
Baca Juga:
Kuatkan Hak dan Wilayah Adat, Forum Gelar Senat Raja Ampat Susun Langkah Konkret 2026
"Kalau terjadi gejolak, siapa yang mau bertanggung jawab? Kami minta persoalan ini diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Publik kini menatap lekat respon Pemkab Raja Ampat. Apakah pelantikan akan dibatalkan secara sepihak, atau akal sehat akan menang demi menjaga stabilitas di salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia?.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait alasan pencoretan nama kepala kampung terpilih tersebut.
Baca Juga:
DPC Partai Gerindra Raja Ampat Dukung Pergantian Pimpinan BGN, Harapkan Program Berjalan Optimal
[Redaktur: Hotbert Purba]
