"Kami telah melaksanakan kegiatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat Daya, serta kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat Daya, dengan tema "Memperkuat Sinergi Menuju Pembangunan Inklusif, Berkelanjutan, serta Harmonis: Dialog, Kemitraan, dan Kesejahteraan Bersama," ujar Edison Siagian.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah yang diambil sejalan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat adat.
Baca Juga:
20 Tahun Otsus Gagal Membangunkan Raksasa Papua yang Tidur, Sebagian Besar Rakyat Papua Hidup dalam Kemelaratan dan Keterbelakangan
Kemitraan yang terbangun diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang memperhatikan semua pihak secara inklusif dan berkelanjutan.
Pelantikan Forum Lintas Suku Asli Papua Raya tingkat Provinsi Papua Barat Daya sebagai langkah nyata dalam membangun kesatuan, harmoni, dan kesejahteraan bersama.
Tampak Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menandatangani berkas SK pengukuhan, disaksikan PJ Sekda Edison Siagian dan Ketua Umum Ellyas Yumte, S. An Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Provinsi Papua Barat Daya. (Foto: WahanaNews/Hotbert Purba)
Baca Juga:
Pedagang Mama Papua Unjuk Rasa di Lanny Jaya, Minta Pedagang Non OAP Cukup Jualan Barang Kios
Dalam rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut juga telah berhasil dirumuskan rekomendasi-rekomendasi yang telah dan akan disampaikan kepada Bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya.
"Kami berharap semua pihak, baik dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun dari Forum Lintas Suku Asli Papua Raya, bersedia dan berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi dan hasil-hasil dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai suatu langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta harmonis di wilayah Papua Barat Daya," demikian Edison Siagian.
Pj Gubernur Papua Barat Muhammad Musa’ad dalam sambutannya mengatakan sebagai pemerintah sadar akan tanggung jawab besar, jadi melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kekayaan budaya serta lingkungan alam yang dimiliki oleh suku-suku asli Papua raya di Papua Barat Daya.
