WahanaNews-Papua Barat | Dalam menindaklanjuti adanya arahan Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono selama kunjungannya di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yaitu agar jajaran TNI bersama Polri mengawal seluruh program strategis pemerintah pusat untuk merealisasi pemerataan pembangunan yang berjalan aman dan lancar di Bumi Kasuari.
Panglima Kodam XVIII/Kasuari menjawab pesan Panglima TNI dengan langsung melakukan penandatanganan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kota Sorong.
Baca Juga:
Hari Anti Korupsi Sedunia, SKK Migas Pertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Giat penandatanganan kesepakatan PKS Non Pengamanan dalam mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Infrastruktur dan Kesehatan, difokuskan pada pembuatan sumur air bersih untuk mengurangi angka stunting dalam pembinaan teritorial oleh Kodam, dilaksanakan di hotel Aston, pada Kamis, 12/01/23.
Hadir dalam kegiatan tersebut Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos didampingi Danrem 181/PVT Brigjen TNI Wawan Erawan, SE, MM., Danrem 182/Jazira Onim Kolonel Infanteri Hartono, S.I.P., Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku Subagyo, didampingi Kepala Departemen Humas Wilayah Papua & Maluku Galih Agusetiawan; Asintel Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Andi Gus Wulandari S.I.P., Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Ade David Siregar S.I.P., Aster Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Tamimi Hendra Kesuma. S.H., M.A.P., M.Han., bersama Pimpinan-pimpinan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) sebagai operator kegiatan hulu migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Mengawali sambutan, Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo menyampaikan apa yang dilakukan hari ini, merupakan buah dari hasil kerja sama, melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, hingga menghasilkan sebuah komitmen bersama jajaran Kodam XVIII/Kasuari.
Baca Juga:
Kontrak EPCI Proyek Tangguh UCC Senilai Rp 56,5 Triliun Ditandatangani
Ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Non Pengamanan pertama yang dimiliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Subagyo menambahkan, seirama dengan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, SKK Migas yang juga adalah institusi pemerintah, juga dibebankan tugas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan kedaulatan energi, sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia, dengan targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030.
Sebagai penutup, Subagyo menyampaikan “Bentuk wujud praktis dari kerja sama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS Non Pengamanan yang disepakati adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka Stunting".
