Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya menurunkan angka stunting. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar Workshop penanganan terpadu isu kependudukan kampung KB di Provinsi Papua Barat Daya bertempat di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong pada Senin (26/8/2024)
Penanggung jawab bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga pada Dinas Kesehatan provinsi Papua Barat Daya Petrus Meokbun mengatakan salah satu program prioritas nasional baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan khususnya provinsi Papua Barat daya adalah upaya menurunkan angka stunting.
Baca Juga:
Penemuan Terbaru: Kontrasepsi Spiral untuk Pria, Terbukti Efektif!
Kata dia, berdasarkan hasil survei, gizi menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 dapat diturunkan dengan berbagai 24,4 persen menjadi 21,6 persen.
Foto bersama pada Workshop penanganan terpadu isu kependudukan kampung KB di Provinsi Papua Barat Daya. (Foto: WahanaNews/Vani)
Secara nasional masih tinggi hingga pemerintah menargetkan di tahun 2024 stunting di turunkan menjadi 14 persen.
Baca Juga:
Wakil Bupati Hadiri Pencanangan Bulan Bakti Manunggal KB Kesehatan di Madina
Salah satu program PJ gubernur PBD yaitu program jaminan seribu hari kehidupan dan melalui program ini berbagai langkah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, utamanya pada ibu hamil, bayi dan balita.
Ketua panitia Susana Wosiri menyampaikan tujuan dengan kegiatan workshop penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendekatan integratif berbasis komunitas.
Lanjut Susana, pemerintah melalui BKKBN menegaskan suatu program di kampung KB dan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kampung melalui program KB dengan berbagai sektor, yaitu; pendidikan, kesehatan, ekonomi serta lingkungan.
