WahanaNews - Papua Barat | Persidangan perkara pidana Makar terhadap Terdakwa Kostan Karlos Bonay, Andreas Sanggenafa dan Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dilanjutkan hari ini, Senin (29/5/23) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) para terdakwa dan tim Penasihat Hukum.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Ni Putu Sri Andriani dilakukan dengan jaringan zoom dari ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A dan Nota Pembelaan para terdakwa dibacakan oleh Advokat Pither Ponda Barany langsung dari ruang sidang sejak pukul 10:00 Wita.
Baca Juga:
"JPU Banding Vonis Tiga Terpidana Makar Manokwari", Penasihat Hukum Minta Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding
Dalam nota pembelaan tersebut, Tim Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan perbedaan pandangnya dalam menyikapi surat tuntutan Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari.
Di dalam surat tuntutan Jaksa kepada ketiga terdakwa, mereka dituntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dikurang selama mereka ditahan.
Bahkan Jaksa menuntut dengan menyatakan kalau para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Makar sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 ayat (2) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 160 KUH Pidana Jo Pasal 106 KUH Pidana.
Baca Juga:
Tiga Terdakwa Pidana Makar "Manokwari" Divonis 2 Tahun Penjara
Sehingga Tim Penasihat Hukum para terdakwa tidak sependapat dengan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut.
"Itulah sebabnya kami mengajukan permohonan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum dengan kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu Kostan Karlos Bonay, Andreas Sanggenafa dan Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen belum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Makar," kata Yan Christian Warinussy, SH., Penasihat Hukum para terdakwa, dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/5/23)
Menurut pandangan kami Tim Penasihat Hukum para Terdakwa bahwa perbuatan ketiganya dalam mengikuti acara Ibadah Pengucapan Syukur HUT ke-11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 lalu hanya merupakan manifestasi dari peristiwa pemenuhan hak kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat semata, ujar Warinussy.
