Menurutnya, pertukaran balas pantun pedas di media sosial antara kedua belah pihak bukanlah bentuk komunikasi yang dewasa, melainkan cerminan buruknya komunikasi dan indikasi kuat adanya konflik kepentingan.
"Kami menyayangkan terjadinya perang pantun di media. Ini bukan sekadar adu mulut, tapi alarm bahaya. Ketika elit beradu, yang menjadi korban adalah kepercayaan masyarakat dan masa depan adat itu sendiri," ujar Endi.
Baca Juga:
Tutup Sekolah Kader, Masyarakat Adat Raja Ampat Sepakati Arah Perjuangan Bersama
Ia menekankan, polemik ini harus disikapi dengan kepala dingin namun kritis.
Bagi pemuda, persoalan ini bukan lagi soal siapa benar atau salah secara teknis, melainkan soal integritas dan transparansi.
Jika dana yang seharusnya menjadi nafas pemulihan ekologi dan kesejahteraan masyarakat justru dijadikan komoditas politik atau dinikmati secara pribadi, maka ini adalah pengkhianatan terhadap amanah.
Baca Juga:
BLUD Raja Ampat dan Institut USBA Perkuat Kelembagaan Masyarakat Adat untuk Konservasi Berkelanjutan
Kritik Tajam: Uang Rakyat atau Uang Pribadi?
Publik kini bertanya-tanya, dimana letak profesionalisme para pemangku kepentingan ini?
Bagaimana mungkin dana negara yang nilainya fantastis, pengelolaannya terkesan serampangan hingga tercatat sebagai "utang pribadi"?. Bagaimana mungkin nilai kompensasi yang seharusnya mencapai ratusan juta, justru berakhir dengan transaksi yang diduga sarat muatan negatif?
