Darmizal mengharapkan pihak-pihak yang meminta Budi Arie untuk mundur dari jabatannya untuk berhenti menggaungkan hal tersebut.
Pemerintah perlu kritik dan butuh kehadiran tokoh yang kritis pemberi vitamin dan pengawasan. Seperti kurang kerjaan saja dan nir manfaat saat ini menjadi propaganda, copot, pecat, mundur dan lain sebagainya.
Baca Juga:
Budi Arie Bantah Terima 50 persen Uang Perlindungan Situs Judol: Itu Narasi Jahat
"Karena pengangkatan dan pemberhentian seorang Menteri adalah hak prerogatif presiden. Biarlah presiden Jokowi yang menilai sendiri," ucap Darmizal.
Dirinya juga mendukung langkah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas sejak 20 Juni lalu.
"Biarkah BPKP melakukan auditnya secara menyeluruh. Apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau tidak itu menjadi wewenang BPKB untuk mengaudit," pungkas Darmizal.
Baca Juga:
Judi Online Bisa Gerus Rp1.000 Triliun Ekonomi RI, Komdigi Minta Tindakan Tegas
[Redaktur: Hotbert Purba]
