PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Sorong - Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika pembangunan daerah, terutama di wilayah yang memiliki keberagaman budaya dan tantangan sosial seperti Papua Barat Daya.
Ormas tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai mitra dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah.
Baca Juga:
Rapat Monitoring Bersama Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Rakor Pasca Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat Daya
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE. M.Si., dalam paparan materi sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ormas di Papua Barat Daya, di Hotel Kyriad Kota Sorong, Kamis (5/12/2024).
Sellvyana Sangkek didaulat membuka acara mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Mohammad Musa'ad, M.Si.
Kata dia, dalam konteks Papua Barat Daya, yang merupakan wilayah dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat tinggi, peran ormas menjadi semakin penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan mendorong pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:
Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Gelar Bimbingan Teknis (Bintek) Kearsipan
Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, termasuk ketimpangan akses terhadap layanan publik, infrastruktur yang terbatas, dan kesenjangan sosial antara daerah pesisir dan pedalaman.
"Dalam hal ini, ormas memiliki potensi untuk memperkuat kohesi sosial dan mempercepat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal,".
Sambungnya, pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas, agar ormas yang ada dapat berperan secara maksimal dalam mendukung visi pembangunan daerah.
Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE. M.Si. bersama pengurus Ormas di Papua Barat Daya. (Foto: WahanaNews/Istimewa)
"Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana ormas dapat diberdayakan, diperkuat kapasitasnya, serta diawasi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Sellvyana Sangkek .
Sosialisasi Pembinaan Ormas di Papua Barat Daya bertujuan memberikan pemahaman kepada ormas di Papua Barat Daya tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berdaya saing, bagaimana strategi pembinaan ormas, serta tantangan dan peluang yang dihadapi ormas di wilayah tersebut.
Badan Kesbangpol juga menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas ormas dalam mendukung pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Papua Barat Daya.
Ormas sebagai Mitra Pemerintah Organisasi kemasyarakatan berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam implementasi berbagai program pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ormas memiliki kemampuan untuk menggerakkan potensi lokal, mempercepat proses distribusi informasi, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
"Ormas di Papua Barat Daya, bisa berperan dalam masalah ini dengan sangat efektif, mengingat tingkat keterisolasian wilayah yang cukup tinggi,"urainya.
Ormas juga berperan dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya. Pemerintah.
"Kami perlu memastikan bahwa ormas yang ada memahami arah kebijakan pembangunan dan dapat mengimplementasikannya di tingkat akar rumput, dimana Ormas sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat. Selain sebagai mitra pemerintah, ormas juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, ujar Sellvyana Sangkek.
Ormas di Papua Barat Daya, yang mayoritas terdiri dari masyarakat adat dan komunitas lokal, memiliki potensi besar untuk memberdayakan anggotanya dalam berbagai bidang. Misalnya, melalui pelatihan keterampilan, pemberian akses terhadap informasi, serta peningkatan kapasitas dalam berorganisasi.
Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ormas dapat mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal peningkatan pendidikan dan keterampilan ekonomi.
Ormas yang memiliki jaringan luas dan terpercaya dapat mengakses berbagai sumber daya untuk membantu anggotanya, termasuk pelatihan keterampilan, modal usaha, serta peluang untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah.
Ormas dapat berperan sebagai penjaga keharmonisan sosial, dengan mengedepankan prinsip-prinsip dialog antarwarga dan antar kelompok budaya. Ormas bertugas untuk mempererat tali persaudaraan antara masyarakat dengan berbagai latar belakang, dan menghindari eskalasi konflik yang bisa merusak keharmonisan sosial.
Harapannya, melalui kegiatan sosial dan budaya yang mengedepankan inklusivitas, ormas dapat membantu masyarakat untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam memecahkan masalah bersama.
Kegiatan-kegiatan seperti festival budaya, dialog antaragama, dan penguatan identitas budaya lokal dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan rasa persatuan di Papua Barat Daya.
Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE. M.Si. (red-Kiri) saat menjadi pemateri.
Lanjut Sellvyana Sangkek, organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, diatur oleh Undang- Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan2, yang menggantikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985. Undang2 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Peran Strategis Ormas.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 menetapkan prinsip dasar bagi keberadaan dan pengaturan ormas, antara lain bahwa ormas harus berfungsi sebagai lembaga yang sah, berorientasi pada kepentingan publik, dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
"Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap ormas dan menindak ormas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara. Sebagai contoh, ormas yang mengembangkan paham radikal atau bertentangan dengan Pancasila dapat dibubarkan melalui proses hukum yang jelas," terangnya.
Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berperan penting dalam pembinaan ormas di daerah, dan memastikan bahwa ormas-ormas yang ada memenuhi persyaratan administrasi dan operasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Pembinaan ini termasuk sosialisasi mengenai nilai-nilai kebangsaan, pelatihan tata kelola organisasi yang baik, serta peningkatan kapasitas ormas dalam hal keterampilan dan sumber daya manusia," tambahnya.
Melalui program pembinaan ini, ormas diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat, memperkuat fungsi-fungsi sosialnya, serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
Sementara, Kata dia, pengawasan terhadap ormas sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ormas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2017 , pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ormas, baik secara administratif maupun substansi.
Ormas yang tidak mematuhi ketentuan hukum, atau yang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pembubaran.
Permendagri No. 57/2017 Pasal 41 ayat 2 mengatur bahwa Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di daerah provinsi dalam wilayahnya.
Kesenjangan Pembangunan dan Akses Salah satu tantangan terbesar bagi ormas di Papua Barat Daya adalah kesenjangan pembangunan yang sangat besar antara daerah pesisir dan pedalaman.
Infrastruktur yang minim, serta terbatasnya akses informasi dan teknologi, menjadi kendala bagi ormas untuk berkembang dan menjalankan program-program pemberdayaan secara maksimal.
Banyak ormas yang terhambat dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan mereka, seperti dana, fasilitas pelatihan, atau jaringan yang lebih luas.
Lebih lanjut, Sellvyana Sangkek mengatakan keberagaman budaya dan agama yang sangat tinggi di Papua Barat Daya dapat menjadi sumber konflik sosial, terutama ketika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik.
"Ormas yang ada perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya dialog antarbudaya dan antaragama, serta mampu menyelenggarakan kegiatan yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan," pungkasnya.
Kapasitas Ormas yang Belum Merata Kapasitas ormas di Papua Barat Daya masih sangat bervariasi. Banyak ormas yang kurang memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam hal pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, banyak ormas yang kurang memahami regulasi yang berlaku, sehingga kesulitan dalam menjalankan aktivitas mereka secara sah.
Penguatan Kapasitas Ormas Untuk dapat berfungsi dengan efektif, ormas perlu memiliki kapasitas yang baik dalam pengelolaan organisasi. Kesbangpol dapat memperkuat kapasitas ormas melalui program pelatihan mengenai tata kelola organisasi, manajemen keuangan, dan pengembangan keterampilan bagi anggota ormas.
Program pelatihan yang terencana dan berkelanjutan dapat membantu ormas meningkatkan efektivitas operasional mereka dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
Adanya pemberdayaan Ormas Berbasis Kearifan Lokal Pemberdayaan ormas harus didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Papua. Ormas yang memahami dan menghargai adat istiadat lokal dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat dan mampu menjalankan program yang relevan dengan kebutuhan mereka.
Pemberdayaan berbasis budaya lokal dapat mencakup pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti kerajinan tangan, pertanian berbasis lokal, serta pendidikan berbasis budaya.
Pendekatan Kolaboratif dalam Pembangunan Daerah Pendekatan kolaboratif antara ormas, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya.
Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE. M.Si.
Ormas harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, atau pendidikan. Dengan kolaborasi yang baik, ormas dapat berperan sebagai penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat, serta membantu mengatasi berbagai hambatan yang ada di lapangan.
Untuk Ormas Ormas di Papua Barat Daya perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memperkuat kapasitas manajerial dan teknis mereka untuk menjalankan program yang produktif.
Program yang diusulkan oleh ormas harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial. Pemerintah melalui Kesbangpol perlu mengembangkan program pembinaan berkelanjutan untuk ormas di Papua Barat Daya, serta memberikan insentif bagi ormas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan terhadap ormas dilakukan secara transparan dan adil. Masyarakat perlu mendukung aktivitas ormas yang berfokus pada pemberdayaan dan pembangunan daerah.
"Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam kegiatan ormas yang mendukung kesejahteraan sosial, memperkuat budaya lokal, serta menjaga keharmonisan sosial," urainya.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Papua Barat Daya yang harmonis dan berdaya saing. Ormas yang diberdayakan dan dibina dengan baik dapat menjadi kekuatan yang besar dalam mendorong perubahan sosial yang positif, memperkuat nilai kebangsaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kesbangpol dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ormas, dengan memastikan bahwa ormas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah," demikian Dr. Sellvyana Sangkek.
[Redaktur: Hotbert Purba]
