c. Mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal.
Pemerintah Provinsi telah mengajukan permohonan bantuan khusus kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur utama.
Baca Juga:
Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Gelar Bimbingan Teknis (Bintek) Kearsipan
Dinamika Sosial-Politik Kami juga melaporkan adanya stabilitas sosial-politik yang cukup kondusif di wilayah ini. Namun, potensi konflik dan dinamika politik lokal menjelang pengumuman hasil Pilkada memerlukan antisipasi yang cermat.
"Untuk itu, kami telah bekerja sama dengan aparat keamanan dan masyarakat adat guna menjaga harmoni di tengah masyarakat," demikian Dr. Sellvyana Sangkek .
Rekomendasi dan harapan, dukungan Pemerintah Pusat untuk alokasi anggaran tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan. Juga penguatan koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam penyelesaian dokumen RTRW dan perencanaan wilayah.
Baca Juga:
Agus Latumahina Apresiasi Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya Melakukan Pembinaan Ormas
Sementara untuk peningkatan kesiapan Pilkada mendatang, perlu adanya rapat koordinasi intensif antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala teknis dan logistik.
Menurutnya, Pemerintah daerah harus meningkatkan dukungan fasilitas dan anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu. Penguatan Stabilitas Keamanan dan mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkada melalui pendekatan dialogis dan preventif.
Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah.
