Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM. 01. 01/K. PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 perihal rekomendasi pelanggaran Administrasi.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pasal 139 menyatakan :
Baca Juga:
KPU Papua Barat Daya Rapat Koordinasi Terkait Fasilitas Kampanye Paslon
1. Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
2. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan KPU Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :
Baca Juga:
Pascapenetapan Cagub dan Wagub Gubernur Papua Barat Daya, Kabid Humas: Polri Mengambil Tindakan Tegas kepada Setiap Pelanggar Hukum
1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.
