Papua-Barat.WahanaNews.co, Manokwari - Kodam XVIII/Kasuari, lewat Pangdam, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah menerima piagam penghargaan dari DJPb Provinsi Papua Barat, dengan Keandalan Kuantitas Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W) Lingkup Provinsi Papua Barat, di Gedung PKK, Manokwari, pada Senin (11/12/2023).
Penyerahan ini diberikan langsung oleh Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Ali Baham Temongmere yang disaksikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat Purwadhi Adhiputranto dan para unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat yang juga hadir dalam kegiatan tersebut disela-sela acara penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD TA 2024.
Baca Juga:
Tegakkan Hukum di Militer, Kepala Hukum Kodam XVIII/Kasuari Gelar Sidang Peradilan Militer
Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi dari Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat atas kinerja UAPPA-W dalam menyusun Laporan Keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Kriteria tersebut diantaranya Analisis Laporan Keuangan, hasil E-rekon dan LK, ketepatan waktu penyampaian, Estetika dan kelengkapan dokumen.
Dalam kesempatan ini, Pangdam Kasuari menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas piagam penghargaan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat.
Baca Juga:
Pucuk Pimpinan Kodam Kasuari Berganti, Kini Dijabat Mayjen TNI Haryanto
“Tentunya kami selaku Kodam XVIII/Kasuari mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, kedepannya kami akan berusaha dan berupaya yang lebih giat lagi sehingga kualitas, keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan UAPPA-W menjadi lebih baik serta terus dapat ditingkatkan untuk periode selanjutnya,” kata Pangdam.
Alokasi APBN 2024 untuk Provinsi Papua barat senilai 17,25 Triliun yang terdiri dari alokasi TKD senilai 11,35 Triliun dan alokasi Belanja Pemerintah Pusat senilai 5,9 Triliun.
Pj Gubernur Ali Baham, dalam sambutannya berpesan agar memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
