Demikian juga korban terus berjatuhan pada pihak para pekerja medis, tenaga guru kontrak, tukang kayu, pekerja telkomsel maupun pedagang dan buruh yang berada di sekitar wilayah konflik antara TPN PB dengan TNI dan Polri.
JDP juga prihatin karena baik Presiden Joko Widodo maupun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdullah yang awalnya menyerukan dilakukannya pendekatan lebih soft dalam "mensiasati" konflik di Tanah Papua dengan TPN PB, justru kini lebih menekankan kembali pendekatan militeristik yang lebih hard (keras).
Baca Juga:
Satgas Operasi Damai Cartenz Evakuasi Jenazah Pilot Helikopter, JDP Dorong Dilakukan Investigasi
JDP sangat menyayangkan pilihan tersebut, karena sekali lagi tentu akan berimbas pada jatuhnya korban kembali. Utamanya pada pihak rakyat sipil Papua dan Non Papua.
Bahkan para pekerja swasta maupun aparatur pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan pasti akan menjadi korban kembali.
JDP menyerukan segera dilakukannya Jedah Kemanusiaan (Humanitarian Pause).
Baca Juga:
Ini Pernyataan Sikap Jaringan Damai Papua (JDP) Terkait Penembakan Yan Christian Warinussy di Manokwari
Hal ini penting untuk menghentikan konflik dan mulai dilakukan pembicaraan antar para pihak yang bertikai selama ini, baik pertemuan secara formal maupun informal.
Pembicaraan dapat dilakukan dimanapun, baik di dalam Tanah Papua atau di luar Tanah Papua. Bahkan bisa saja dipilih oleh para pihak untuk berbicara di "tempat netral" sesuai keinginan dan harapan serta dengan mempertimbangkan faktor keamanan para pembicara dalam pertemuan dimaksud.
Negara di bawah pimpinan Kepala Negara yaitu Presiden Joko Widodo seyogianya dapat memulai proses Jedah Kemanusiaan (Humanitarian Pause) ini.
