Wahananews-Papua Barat | Jaringan Damai Papua (JDP) menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik sosial politik bermuatan kekerasan bersenjata di seluruh wilayah Tanah Papua agar menghentikan pertikaian bersenjata maupun kekerasan fisik atas nama apapun demi kedamaian menjelang perayaan Hari Paskah Tahun 2022 ini.
Juga pada saat semua Umat Islam di Tanah Papua dan seluruh Indonesia sedang menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan yang Suci ini.
Baca Juga:
Satgas Operasi Damai Cartenz Evakuasi Jenazah Pilot Helikopter, JDP Dorong Dilakukan Investigasi
Gereja Kristen Injili (GKI) Di Tanah Papua, sebagai salah satu gereja Kristen terbesar telah menetapkan perikop pemberitaan Firman Allah dari Kitab Nabi Zakaria pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 10 yang berjudul Raja Mesias di Sion.
Dengan tegas disampaikan bahwa di muka Bumi ini tak ada satu penguasa yang Abadi dan Berkuasa selain Tuhan Allah yang dipersonifikasikan dalam diri Yesus Kristus Orang Nazareth sebagai Raja dan Juru Selamat Bagi semua umat manusia.
Demikian disampaikan juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy, SH menyikapi situasi saat ini di Papua dan Papua Barat kepada Wahananews, Senin (4/4).
Baca Juga:
Ini Pernyataan Sikap Jaringan Damai Papua (JDP) Terkait Penembakan Yan Christian Warinussy di Manokwari
JDP memandang bahwa apapun kepentingan politik, atau kepentingan ekonomi dari para pihak yang berkonflik di Tanah Papua selama ini, mesti dipahami dan disadari bahwa rakyat Papua sangat menginginkan Damai.
Sudah lebih dari 50 tahun semenjak Tanah dan Negeri Papua diintegrasikan pada tanggal 1 Mei 1963 ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tapi konflik tetap tidak berkesudahan antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Konflik tersebut tak pernah terselesaikan dan atau diurai untuk menemukan sesungguhnya apa alasan atau apa yang menjadi akar soal yang menyebabkan para pihak tersebut terus saling menyerang dan saling membunuh bahkan mengakibatkan jatuhnya korban tak berdosa di pihak rakyat sipil (Papua maupun non Papua), ujar Warinussy.
Demikian juga korban terus berjatuhan pada pihak para pekerja medis, tenaga guru kontrak, tukang kayu, pekerja telkomsel maupun pedagang dan buruh yang berada di sekitar wilayah konflik antara TPN PB dengan TNI dan Polri.
JDP juga prihatin karena baik Presiden Joko Widodo maupun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdullah yang awalnya menyerukan dilakukannya pendekatan lebih soft dalam "mensiasati" konflik di Tanah Papua dengan TPN PB, justru kini lebih menekankan kembali pendekatan militeristik yang lebih hard (keras).
JDP sangat menyayangkan pilihan tersebut, karena sekali lagi tentu akan berimbas pada jatuhnya korban kembali. Utamanya pada pihak rakyat sipil Papua dan Non Papua.
Bahkan para pekerja swasta maupun aparatur pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan pasti akan menjadi korban kembali.
JDP menyerukan segera dilakukannya Jedah Kemanusiaan (Humanitarian Pause).
Hal ini penting untuk menghentikan konflik dan mulai dilakukan pembicaraan antar para pihak yang bertikai selama ini, baik pertemuan secara formal maupun informal.
Pembicaraan dapat dilakukan dimanapun, baik di dalam Tanah Papua atau di luar Tanah Papua. Bahkan bisa saja dipilih oleh para pihak untuk berbicara di "tempat netral" sesuai keinginan dan harapan serta dengan mempertimbangkan faktor keamanan para pembicara dalam pertemuan dimaksud.
Negara di bawah pimpinan Kepala Negara yaitu Presiden Joko Widodo seyogianya dapat memulai proses Jedah Kemanusiaan (Humanitarian Pause) ini.
Kepentingan sangat urgen saat ini, dibukanya kembali akses pelayanan kesehatan bagi rakyat Papua di wilayah-wilayah konflik, serta disentuhnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang menjadi urgen dalam konteks pilihan dilakukannya Jedah Kemanusiaan (Humanitarian Pause) tersebut, Yan Christian Warinussy mengakhiri. [hot]
