Wahananews-Papua Barat | Jaringan Damai Papua (JDP) senantiasa mendorong penyelesaian damai sebagai pilihan media bagi Pemerintah Indonesia dengan para elit politik di Tanah Papua.
Khususnya kelompok resisten seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) maupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang saat ini memiliki posisi di wilayah Pasifik Selatan dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Memandang Penting Adanya Pendekatan Kemanusiaan di Moskona Barat Kabupaten Bintuni
Melalui juru bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH mengatakan bahwa JDP akan mendorong pilihan jalan damai melalui dialog sangat penting untuk terus dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik politik jangka panjang di Tanah Papua saat ini.
Demikian keterangan tertulis Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH kepada Wahananews.co melalui pesan WhatsApp, Rabu (30/11).
JDP memandang bahwa pilihan adu domba dengan model provokasi termasuk "pengibaran bendera Bintang Kejora tanpa identitas pelaku" yang seringkali terjadi menjelang atau pada tanggal 1 Desember tiap tahun di seantero wilayah Tanah Papua hanyalah merupakan kerja kontra intelijen.
Baca Juga:
Meninggalnya Aktivis HAM Papua Yones Douw, Yan Christian Warinussy: "Mengejutkan Jaringan Damai Papua dan LP3BH Manokwari"
Serta bersifat pencitraan semata dan cenderung bertujuan "memenuhi target" lahirnya konflik yang cenderung demi meraup dana pengamanan di Tanah Papua dari waktu ke waktu bagi sebagian elit petinggi institusi keamanan di Tanah Papua dan Indonesia umumnya.
Ini justru senantiasa menjadi pemicu yang melahirkan pecahan konflik baru yang senantiasa hendak "dipelihara" demi tujuan politik ekonomi semata.
JDP berharap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin justru mampu lebih mengedepankan langkah dialog dengan pihak-pihak resisten seperti TPN PB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun ULMWP.
