Pilihan dialog demi menghentikan konflik dan memulihkan situasi sosial kemasyarakatan dengan langkah pembangunan akan makin meningkatkan kepercayaan rakyat Papua akan lahirnya keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa tekanan keamanan.
JDP turut memberi apreasiasi atas langkah awal pemerintah Presiden Joko Widodo yang memberi memberi kepercayaan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), guna melakukan penandatanganan kesepakatan memulai Jedah Kemanusiaan (Humanitarian Pause) pada tanggal 11 November 2022 lalu di Geneva, Swiss dengan ULMWP dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan dihadiri Dewan Gereja di Tanah Papua.
Baca Juga:
Ini Pernyataan Sikap Jaringan Damai Papua (JDP) Terkait Penembakan Yan Christian Warinussy di Manokwari
Menurut Warinussy, bagi JDP pilihan para pihak tersebut dalam mengawali dialog damai dengan pelaksanaan Jedah Kemanusiaan di wilayah konflik Tanah Papua adalah langkah bijak dan sangat bermoral.
Karena prioritas perhatian kepada rakyat tak berdosa yang terjebak dalam konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan TPN PB/OPM yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun adalah cara yang adil dan penting saat ini.
JDP senantiasa mendorong pihak yang berkonflik di Tanah Papua untuk terus mengedepankan jalan dialog dalam menginisiasi proses perdamaian.
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Serukan kepada Semua Pihak yang Berkonflik di Tanah Papua Menempuh Jalan Damai
Pilihan Jedah Kemanusiaan sangat krusial dan perlu dijadikan salah satu langkah awal dalam upaya mengakhiri konflik bersenjata yang senantiasa merugikan dan utamanya selalu menempatkan rakyat Papua sebagai korban dari waktu yang panjang, melelahkan dan tidak pernah memperoleh keadilan di atas tanah airnya sendiri.
Bahkan selalu memupuk impunitas bagi terduga pelaku kejahatan kemanusiaan dan kekerasan terhadap rakyat sipil di Tanah Papua, demikian Yan Christian Warinussy. [hot]
